Stunting Kian Genting, Butuh Solusi yang Sistemis

Oleh : Rasna Muslimin
(Pegiat Literasi)

Indonesia akan menghadapi berkah bonus demografi pada tahun 2030 mendatang, yakni sebuah fenomena saat usia produktif sangat banyak. Sayangnya, bonus demografi tersebut akan selalu dibayang-bayangi dengan angka stunting yang masih tinggi.

Untuk mencegah penurunan kualitas generasi mendatang, berbagai pihak, termasuk pemerintah telah merealisasikan berbagai program maupun edukasi, termasuk pemerintah telah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di bawah 14%. Bahkan tiap tahunnya, pada tanggal 25 Januari, Indonesia telah memperingati Hari Gizi Nasional sebagai salah satu upaya mencegah stunting.

Namun faktanya hingga kini stunting masih menjadi persoalan di Indonesia yang menempati urutan keempat angka stunting tertinggi di dunia dan kedua se-Asia Tenggara. Meski menurut Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari angka 26,92% pada 2020 menjadi 24,4% pada 2021 dan turun lagi di angka 21,6% pada 2022, namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan ambang batas yang ditetapkan WHO, yakni 20%.

Lebih mengagetkan lagi, beberapa wilayah justru mengalami kenaikan kasus, seperti daerah yang terletak pada 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Contohnya, prevalensi balita stunting di Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan SSGI 2021 berada di angka 27,7% dan pada 2022 berada di angka 28,5%. Artinya, naik sebesar 0,8%. (Republika, 08/04/2023).

Termasuk di Sulawesi Barat juga merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kedua di Indonesia pada 2022. Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 35% pada tahun lalu.
Prevalensi balita stunting tercatat naik 1,2 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2021, prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 33,8%. (databoks.katadata.co.id/10/02/2023)

Padahal, pemerintah sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk menangani masalah ini.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp77 triliun. Sayangnya, berdasarkan laporan yang diterima hanya Rp34 triliun yang tepat sasaran. Sisanya justru dipakai untuk kegiatan lain, seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas. (CNN Indonesia, 24/03/2023).

Mencermati fenomena ini, aktivis muslimah Dr. Ernawati, S.K.M., M.P.H. sekaligus dosen di salah satu universitas di Indonesia memberi tanggapannya di kanal Muslimah Ulul Albab, program Suara Pakar untuk Perubahan bertema “Penanganan Tepat Mengatasi Stunting”, Ahad (26/02/2023).
“Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah patut diapresisi karena memang sudah sewajarnya jika ada yang sakit maka harus diobati. Namun, strategi ini tidak akan efektif untuk menekan angka stunting di Indonesia, jika tidak dilaksanakan secara sistemis,” ujarnya.

Meski ada penurunan, namun stunting tetap menjadi problem utama yang mengancam keberlangsungan dan kualitas generasi.

Anak-anak merupakan aset berharga bagi negara. Mereka adalah generasi yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa yang mampu melahirkan perubahan. Namun apa jadinya jika perkembangan mereka tidak tumbuh dengan baik, fisiknya lemah, bahkan intelektual mereka ikut mengalami permasalahan. Dengan kondisi demikian, tidak mungkin bisa berharap lebih pada mereka.

Salah satu penyebab krusial terjadinya stunting memang akibat kurangnya gizi dari asupan yang dikonsumsi anak maupun ibu, baik saat anak masih dalam kandungan ataupun setelah mereka dilahirkan. Balita yang terkena stunting ini mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. Meski ada juga yang berasal dari keluarga mapan, tetapi jumlahnya sedikit. Menyalahkan orang tua sepenuhnya atas hal ini juga tidak begitu bijak, sebab semua orang tua tentu menginginkan anaknya dapat tumbuh dengan baik, memiliki gizi yang cukup, dan fisik yang sehat.

Kurangnya keluarga dalam mencukupi kebutuhan gizi anak disebabkan karena sulitnya ekonomi. Maraknya PHK menambah jumlah masyarakat pengangguran, apalagi saat ini mencari kerja pun susah. Jika pun ada, gaji tidak seberapa. Minimnya lapangan pekerjaan dan mahalnya kebutuhan pokok khususnya makanan bernutrisi lengkap sehingga mereka tidak mampu menjamin kebutuhan gizi setiap anaknya dengan baik. Ditambah lagi naiknya harga pangan dan yang lainnya.

Sulitnya ekonomi berimbas pula pada sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Sebab, kesehatan di tengah sistem kapitalisme hari ini pun dijadikan ladang bisnis berbiaya mahal. Bagi masyarakat kalangan bawah, layanan kesehatan prima menjadi barang langka yang sulit mereka dapatkan saat mengalami gangguan pada kesehatannya. Alhasil, stunting yang sebagian besar terjadi pada anak kurang mampu tak dapat ditangani dengan baik.

Inilah akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem yang melahirkan kebebasan berkepemilikan dan abainya negara korporatokrasi dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Rakyat yang memiliki hak atas kekayaan alam yang ada, malah dinikmati oleh segelintir orang. Mirisnya, negara malah memberikan izin bahkan memfasilitasi para swasta asing maupun lokal untuk mengeruk kekayaan alam tersebut.

Dari sini kita dapat memahami bahwa problem stunting ini bukanlah masalah personal masyarakat menengah bawah, tetapi menjadi permasalahan sistemik yang tak cukup di selesaikan dengan pemberlakuan program-program edukasi maupun pemberian makanan bergizi. Tetapi membutuhkan solusi hakiki secara sistemik dengan mengganti paradigma sistem kapitalisme yang bercokol di negara kita hari dengan sistem yang solutif.

Sistem yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk stunting hanyalah dengan sistem Islam. Sebab Islam dapat menjamin tumbuh kembang setiap anak terwujud dengan sempurna. Penjaminan ini ditopang oleh penyediaan fasilitas kesehatan yang baik secara gratis. Hal ini karena kesehatan adalah bagian dari hak rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara.

Selain itu, Islam juga menjamin pemerataan kerja setiap rakyat khususnya kepala keluarga. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi setiap rakyatnya. Hal ini akan sangat mungkin terealisasi ketika Islam menjadi sistem kehidupan. Sebab dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang jumlahnya melimpah tidak boleh diprivatisasi oleh individu atau kelompok, tetapi dikelola langsung oleh negara untuk menjamin kebutuhan dan layanan umum setiap rakyat.
Rasulullah SAW. bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dengan demikian, maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera dan anak-anak pun tercukupi gizinya. Inilah yang akan menjamin lahirnya generasi cemerlang yang siap memimpin peradaban Islam yang gemilang.

Wallahu’alam Bisshawab.