Opini: Kebijakan Ekonomi Syariah, Benarkah untuk Solusi Problematika Umat?


Oleh : Ulfiah

Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menjadi pemain utama sektor ekonomi syariah dan industri halal dunia. Hal ini mengingat RI merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Sebagaimana dikutip dari kompas.com, “Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia,” kata presiden Jokowi dalam acara Peringatan Hari Santri Nasional dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/10/2021)

Presiden Jokowi mengatakan perkembangan ekonomi syariah Indonesia cukup pesat. Menurut data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah RI mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 10 besar dunia. Angka itu kian naik menjadi peringkat ke-5 pada 2019. Pada 2020, ekonomi syariah naik menjadi peringkat ke-4.
Sehingga inilah yg menjadikan hastrat makin menggebu agar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah.

Sementara itu Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir mengajak seluruh pihak bergotong royong membangun industri syariah dalam negeri. Menurut Erick, pada 2025, proyeksi penduduk muslim Indonesia akan mencapai 184 juta dan ini merupakan potensi besar bagi institusi penyedia layanan syariah mengingat industri halal terus berkembang dan menyesuaikan dengan masyarakat, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. (Republika co.id)

Baca juga  Paradoks Sekolah Tatap Muka Namun Minim Penyiapan

Juga melansir dari ekonomisyariah.org, MES merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antara MES, BUMN, dan seluruh pihak. Sehingga hal inilah yg sangat pemerintah harapkan agar mampu menjembatani seluruh pemangku kepentingan ekonomi syariah untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan mampu bertahan menghadapi berbagai macam krisis.

Ekonomi syariah menjadi ladang bisnis baru bagi para kapitalis. Sebab, di mana ada peluang, di situ ada kesempatan untuk meraih profit setinggi-tingginya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini, tidak lahir dari kesadaran bahwa syariah adalah solusi problematika ummat, mereka hanya melihat syariah sebagai peluang emas meraup keuntungan.

Dan ini terjadi dalam banyak kasus, kebijakan sering mendasarkan pada pemikiran ideologi semata. Tanpa melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat terlaksana dan mampu mendatangkan kemakmuran yang nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, memerlukan pragmatisme agar hasil dari kebijakan benar-benar dapat secara nyata dinikmati masyarakat luas.

Baca juga  Ramadhan Momentum Tobat Kolektif

Namun di dalam sekularisme, syariat masih dipandang setengah hati. Satu sisi, penguasa ingin mewujudkan masyarakat ekonomi syariah. Di sisi lainnya, mereka justru terlihat alergi jika berkaitan dengan politik, hukum, dan sosial masyarakat yang berbasis syariat. Islam kerap kali menjadi bahan tudingan dan fitnah. Entah dengan isu intoleransi, antikebinekaan, radikalisme, atau yg lainnya.

Sehingga sangat jelas terlihat bahwa tujuan menjadikan indonesia sebagai pusat atau kiblat ekonomi syariah ini dimungkinkan lahir dari sudut pandang kapitalistik, karena ekonomi syariah mereka pandang sebagai peluang bisnis maraup keuntungan semata. Begitulah karakteristik kapitalisme, syariah hanya di jadikan sebagai ladang bisnis, untuk memutar roda perekonomian kapitalis.

Lain halnya di dalam Islam. Islam bukanlah agama prasmanan, dimana syariah hanya dipilih sesuai kepentingan semata. Jika suka diambil, jika tidak suka dicampakkan bahkan di kriminalisasi. Panduan berislam seorang muslim sangat jelas dalam firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”(TQS Al-Baqarah: 208)

Syariat kaffah hanya akan terwujud dalam sebuah institusi dengan sistem yang berlandaskan pada akidah Islam. Dimana aturan yang diberlakukan adalah wahyu Allah. Dengan demikian, suasana yang terbangun adalah suasana iman di tengah negara, masyarakat, maupun individu.

Baca juga  Smelter Nikel, SDA Yang Wajib Dikelola Oleh Negara

Dengan demikian tujuan beramal pun murni karena mengharapkan Rida Allah SWT. Bukan hanya materi semata, sehingga disitulah akan turun keberkahan dari Allah Sebagaimana janji-Nya,

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (TQS Al-A’raf: 96)

Begitu pula dalam bidang ekonomi, negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam, yang mengatur hak kepemilikan individu umum, dan negara, sehingga harta tidak hanya dikelola oleh orang-orang tertentu saja.

Negara juga menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim dan sebagainya. Serta menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam.

Untuk itu dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia semestinya pemerintah tidak ragu mengimplementasi seluruh syariat termasuk sistem ekonomi Islam, karena dorongan keimanan, agar Allah menurunkan keberkahan-Nya. Serta negara dan rakyat mendapatkan maslahat, keuntungan dan kesejahteraan, sehingga menjadi kiblat ekonomi global.

Wallahu A’lam.