MAJENE, Bupati Majene Andi Achmad Syukri membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Kabupaten Majene tahun 2024, yang dilaksanakan Kamis 2 Februari 2023. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di ruang pola Kantor Bupati juga secara virtual /Zoom Meeting.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Majene, Dandim 1401, Kejari Majene, Ketua PA Majene, perwakilan Kapolres Majene, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, para pimpinan OPD dan peserta FKP lainnya secara virtual.
Forum Konsultasi Publik tersebut dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene 2024, yang mengambil tema “Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan dalam menciptakan Pemerataan Pembangunan”.
Andi Achmad Syukri mengatakan pelaksanaan FKP merupakan moment strategis khususnya dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pembanguan daerah tahun 2025 outputnya diharapkan menjadi media yang membutuhkan komitmen seluruh stakeholder serta konsistensi dalam pengawasan yang menjadi bagian tidak terpisahkan. ” Untuk itu perlu komitmen dan kesepahaman agar tema strategis pembangunan bisa diwujudkan melalui program prioritas” sebutnya.
Kepala Bapeda Majene Andi Amriana Chairani menjelaskan Prioritas Daerah tahun 2024 yang di rumuskan diantaranya :
Penguatan Reformasi Birokrasi, Inklusifitas Pelayanan Publik dan Supremasi Hukum, Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Ketahanan Keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis Potensi Lokal, Peningkatan Produktifitas Hasil Pertanian, Pengembangan Industrialisasi Agribisnis dan Agroteknologi, Peningkatan Produktifitas dan Industrialisasi Produk Perikanan, Menciptakan kemudahan akses Lapangan Kerja, Pengendalian Harga-harga kebutuhan pokok, Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan, Peningkatan kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman, Penguatan dan Preservasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal serta, Penguatan Kelitbangan untuk Kajian Inovasi Pembangunan Daerah, tutup.
Kepala BKAD Majene Kasman menyampaikan, gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang tercerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk DAK, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang dibatasi penggunaannya untuk membiayai pengeluaran tertentu), untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. (hms)
