SULBAR99.COM-MAJENE—Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Majene mempertanyakan kelanjutan Pembagian Participan Interest (PI) eksplorasi minyak gas blok Sebuku di kawasan pulau Lerelerekang, yang hingga saat ini belum kunjung terwujud. Sekadar diketahui, Sejak tahun 2015, persoalan Lerelerekang sudah mulai digulirkan. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan arahan terkait Lerelerekang tersebut.
Adi Ahsan, salah satu Caleg terpilih Anggota DPRD Majene dari partai Golkar mengunggah tentang perkembangan PI Lerelerekang di akun facebooknya. “Mana ini undangannya diskusi soal Lerelerekang. Nda adami yang pedulikah?, ”tulis Adi Ahsan. Unggahan mantan aktivis mahasiswa 98 tersebut sontak ditanggapi warganet yang juga ikut prihatin terkait persoalan Lerelerekang yang tak kunjung membuahkan hasil.
Elly Triana misalnya, dia memiliki harapan besar terkait Lerelerekang. “Smoga harapan besar warga Majene tidak hanya fiktif belaka, “ tulis Elly. Hal senada juga diungkapkan Kaylakeyli Richard dalam komentarnya. Richard menegaskan bahwa Keadaan kabupaten Majene yang sangat membutuhkan dana PI Lerelerekang.
Richard menambahkan selama ini, boleh dikatakan kalau Majene masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Selain itu Richard menambahkan jika nantinya PI Lerelerekang terwujud, maka akan membantu masyarakat Majene untuk tidak saling mencurigai antara pemerintah, anggota dewan, kontraktor dan elemen masyarakat lainnya karena faktor pembagian “kue” yang tidak merata, “saya kira intinya ini mulia untuk kita semua. Coba semangat sedikit eeh hilangkan prasangka negatif,” Ujar Richard.
Salah seorang warganet lain Usman Suhamma menyebutkan bahwa persoalan Lerelerekang saat ini kurang diperhatikan. “Nda ada itu lagi yang peduli Lerelerekang karena yang terpikir sekarang suksesi (pilkada-red) 2020,” ujar Usman.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Hasriadi beberapa waktu yang lalu mengungkapkan di salah satu media Cetak bahwa Sulawesi Barat maupun Kalimantan Selatan tidak mendapatkan PI Lerelerekang. Hal ini, lanjut hasriadi terbukti dalam RAPBD Majene Tahun 2019, tidak ditemukan asumsi Pendapatan Asli daerah. Meskipun pernyataan Hasriadi tersebut dibantah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. “Takut jadi tumbal seperti saya,” tulis akun Hasriadi Atp yang juga turut mengomentari pernyataan Adi Ahsan. (IH)
