Wakil Ketua DPRD Majene Sinyalir Anggaran Belanja Pegawai Sangat Besar


Wakil ketua DPRD Majene, Adi Ahsan (Foto: Alimukhtar)

SULBAR99.COM-MAJENE, Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 masih dalam pembahasan. Namun, alokasi anggaran tahun depan sudah bisa ditebak. Salah satunya alokasi untuk belanja pegawai yang sangat besar.

Wakil ketua DPRD dari partai Golkar, Adi Ahsan mengatakan, belanja pegawai sangat tinggi. Idealnya, perbandingan antara belanja pegawai dengan kebutuhan anggaran lain 40:60 dari total kekuatan APBD.

Struktur APBD Majene 2020 tidak akan ideal, jika belanja pegawai sedot anggaran hingga diatas 70 persen dari kekuatan APBD Rp 900 miliar lebih, karena selain menerima anggaran dari belanja langsung, pegawai juga masih menerima belanja tidak langsung, misalnya belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, honor, kemudian belanja kegiatan SDM dan belanja penunjang, seperti belanja bagi habis,”sebut Adi Ahsan.

Baca juga  Terima Tim Unifa Makassar, Bupati Barru Dambakan Sekolah Teknik di Desa

Menurut Adi Ahsan, kalau belanja pegawai mencapai diatas 70 persen lebih, otomatis belanja modal kita untuk kontruksi dan pengadaan kecil. Makanya ia minta agar dilakukan evaluasi terhadap RAPBD 2020.

“Kalau tidak mau melakukan evaluasi, ya  terpaksa menyeberang, jangan sampai nanti DPRD tidak rasional, karena kita mau lihat dulu apakah struktur APBD yang 900 miliar lebih itu benar-benar digunakan untuk kepantingan masyarakat, jangan sampai APBD hanya untuk mengurusi pegawai, jadi intinya kalau belanja pegawai tidak di bawah 60 persen, DPRD akan bertahan, terserah nanti mau menyeberang, tidak ada masalah,”tandasnya.

Baca juga  20 Warga Polman Ikut Ujian Kompetensi Tata Busana Level II

Sementara itu kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Majene, Kasman Kabil dikonfirmasi, Selasa (26/11) membantah jika anggaran belanja untuk pegawai mencapai diatas 60 persen.

“Saya kira tidak akan mencapai 70 persen belanja pegawai, dari 900 miliar lebih APBD Majene 2020,  sekitar 500 miliar lebih untuk belanja pegawai, itu pun bukan seluruhnya untuk belanja pegawai, kalau untuk belanja pegawai tidak mencapai 50 persen, nantilah kita lihat dalam pembahasan,”ungkap Kasman.

Baca juga  Di Majene, 1.331 Nelayan Dapat Bantuan Sosial, Selebihnya Pappalele, Pengolah dan Pembudidaya Ikan

Kasman juga mengatakan,   RAPBD 2020 tercatat bahwa belanja pegawai, baik langsung maupun tidak langsung hanya mencapai 500 miliar lebih, itupun termasuk TPP, dan belanja operasional OPD.

“Olehnya itu kami juga minta kepada DPRD untuk saat ini, agar memahami kondisi keuangan daerah pada APBD 2020, saya prediksi belanja pegawai tidak melebihi 60 persen,”katanya. (Ali)