Dibaca : 77 kali.

Wacana Presiden 3 Periode, Setuju?


Oleh: Djumriah Lina Johan
*(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Gaduh! Beberapa hari terakhir jagat maya per-Twitter-an maupun situs-situs berita online dihebohkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Sebagaimana dilansir dari CNBCIndonesia.com pada Senin (15/3/2021) Wacana masa jabatan presiden 3 periode kembali mengemuka beberapa waktu belakangan. Terbaru, wacana itu dilontarkan politikus senior yang juga eks Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Amien Rais.

Pernyataan itu disampaikan Amien melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pada Sabtu (13/3/2021) pukul 20.00 WIB.

“Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa skenario dan back-up politik serta keuangannya itu supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujarnya.

Eks Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun bilang kalau arah rezim Jokowi kian jelas. Utamanya berkaitan dengan masa jabatan presiden.

“Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali,” kata Amien.

Baca juga  Tagihan Listrik Naik, Rakyat Semakin Tercekik

Wacana presiden 3 periode jelas bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945, presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan kemudian bisa dipilih sekali lagi untuk satu kali masa jabatan saja. Ini berarti total seorang presiden bisa berkuasa selama 10 tahun jika ia kembali terpilih di periode kedua.

Mencuatnya wacana tersebut sejatinya karena indikasi yang terlihat dari realitas perpolitikan akhir-akhir ini. Salah satunya kisruh parpol yang menjadikan pejabat istana sebagai ketua umum dengan cara yang cukup tidak biasa. Sehingga disinyalir ada upaya rezim ini berusaha untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan politik yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Apalagi mulai bermunculan spekulasi bahkan spanduk yang menyatakan masyarakat mendukung wacana tersebut. Tentu ini tidak bisa dibiarkan.

Sebab, dua periode saja tanda-tanda negara gagal sudah kian jelas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menggunungnya utang negara dan proses liberalisasi yang terjadi di semua sektor. Sumber daya alam juga semakin banyak dikuasai asing dan berbagai regulasi-regulasi yang kian menunjukkan bahwa pemerintah ini seolah tunduk kepada pemilik modal dan bukan kepada rakyat sebagai pemilik sah dari negeri ini.

Baca juga  Polemik PJJ, Antara Hak Pendidikan dan Risiko Kesehatan

Belum lagi program-program moderasi Islam yang semakin gencar, kriminalisasi ulama, pengemban dakwah, hingga jurnalis yang giat menyuarakan kritik pada kebijakan zalim tak luput dipenjarakan.

Oleh karena itu, meski ini baru wacana masyarakat perlu kiranya bersuara menyatakan ketidaksetujuan agar hal ini akan terus menjadi sekadar wacana. Tidak terwujud dalam realitas politik.

Lalu bagaimana dalam pandangan Islam mengenai kekuasaan itu sendiri?

Kepemimpinan adalah amanah yang harus dijaga dan ditunaikan. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kala Abu Dzar al-Ghifari meminta amanah kepemimpinan, “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah. Kepemimpinan itu bisa menjadi kehinaan dan penyesalan pada Hari Kiamat.”

Sedang dari redaksi Imam Ahmad meriwayatkan ketika Abu Dzar meminta amanah ini, Rasulullah sawﷺ dengan tegas menyatakan, “Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah, kehinaan, dan penyesalan pada Hari Kiamat. Kecuali orang yang mengambilnya dengan sesungguhnya, dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dengan baik.”

Dari hadis di atas, dapat dipahami jika seorang pemimpin mampu menunaikan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya maka ia akan mendapatkan kemuliaan dan kebanggaan. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menunaikan hak dan tanggung jawab kepemimpinannya maka kepemimpinan tersebut bisa menjadi kehinaan dan penyesalan bagi pemangkunya.

Baca juga  Sistem Zonasi PPDB, Efektifkah?

Rasul pun menegaskan dalam hadis lain bahwa pemimpin adalah pelayan yang akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Tanggung jawab melayani umat tersebut tidak lain dengan mengurusi seluruh urusan mereka dengan penuh kasih sayang. Memenuhi seluruh kebutuhan mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Tidak abai, lalai, menyakiti, membebani, memalak, dan menzalimi rakyat.

Pasalnya, pemimpin dambaan semisal ini hanya lahir dari sistem yang sahih. Sistem sahih tentu berasal Allah subhanahu wa ta’ala. Itulah sistem Islam. Sistem yang digunakan untuk mengurus dan mengatur seluruh aspek kehidupan. Baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, peradilan, politik dalam dan luar negeri, dan yang lainnya. Sehingga terwujudlah kehidupan penuh berkah yang turun dari langit dan bumi.

Oleh karena itu, sejatinya yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah sistem yang terbukti ampuh menjamin hak hidup rakyat. Sistem yang mampu memproduksi para pemimpin dambaan umat. Bukan sistem kapitalis sekuler yang melahirkan pemimpin yang gila kekuasaan sehingga tega berlaku zalim kepada rakyat. (*)