Terbaik terbaik

Wabup Majene Lukman Melapor ke KPK RI. Ini yang Dilaporkan


Wakil Bupati Majene, H. Lukman, S.Pd, M.Pd

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Wakil Bupati Majene, H. Lukman, S.Pd, M.Pd bersama para pimpinan OPD yang masuk dalam kelompok kerja (pokja) Rencana Aksi Tahun 2020 melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait rencana aksi tahun 2020.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Sosialiasasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi secara online, Kamis (30/4/2020) di ruang pola kantor Bupati Majene. Teleconference terhubung langsung dengan KPK RI , yang dikoordinir oleh anggota KPK yaitu Budi Waluya, Choky dan lainnya.

Baca juga  Pekerjaan Rabat Beton Desa Tangan Baru Polman Diduga Terdapat Kejanggalan

Rapat Koordinasi dan Sosialiasasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi
pimpinan OPD yang masuk dalam kelompok kerja (pokja) Rencana Aksi Tahun 2020.

Secara bergantian masing masing kepala daerah di Sulbar menyampaikan hasil capaian rencana aksi, dimulai dari Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Polman, Majene dan Mamasa.

Wakil Bupati Majene Lukman melaporkan berbagai progres rencana aksi tahun 2020 kabupaten Majene yang telah mencapai 54 %. Ada dua bidang yang dinilai spekatakuler yaitu aset daerah dengan pencapaian diatas 100 %, pendapatan pajak hotel dan rumah makan bahkan diatas 100 persen. “Ini tidak lepas dari masukan dan bimbingan Bapak choky selama bertugas di Sulbar lalu,” ujar Lukman.

Baca juga  Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Bababulo P19

Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh OPD, khususnya yang masuk dalam delapan area untuk menyerahkan dokumen dan segera dilaporkan ke pihak KPK.

“Sesuai hasil kesepakatan, penganggaranya mencapai Rp 31 M, yang terbagi tiga sektor kesehatan Rp 11 Milyar Rp 18 M dan bidang Ekonomi 1 Milyar lebih,” ungkap wakil Bupati saat menyinggung penanganan covid19 di Majene.

Baca juga  Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejati Sulsebar Gandeng PPATK

Lukman menambahkan, skenarionya pihaknyabekerja sama dengan tiap pemdes melalui ADD, dengan persentase berbeda ada yang 15, 20, atau diatas 20 persen. “Semua kami tanggung kecuali masyarakat kategori kaya, ASN dan di luar masyarakat yang tidak terdata dalam data terpadu,” jelasnya. (Ih)