Vonis HRS: Ketidakadilan Sistematis


Oleh: Sri Lestari (Mahasiswi Universitas Sulawesi Barat)

Pada tanggal 24 Juni 2021, kita di cengangkan dengan keputusan vonis 4 tahun penjara seorang tokoh terkemuka, yang kontribusinya dalam teladan ilmu dan kepemimpinannya murni panggilan iman bukan atas kepentingan politik. Ia adalah Muhammad Rizieq Shihab, orang-orang memanggilnya Habib, yang masih memiliki nazab keturunan dari Nabi Muhammad SAW.

Dikutip dari Kompas.com (24-06-21) Kasus ini bermula saat Satuan Tugas (Satgas) penangan Covid-19 Kota Bogor yang melaporkan manajemen Rumah sakit Ummi karena menghalag-halangi upaya Satgas melakukan tes usap terhadap Riziq Shihab yang dirawat disana.

Saat itu, tim Satgas penanganan Covid-19 Kota Bogor hendak melakuakan tes usap terhadap Riziq Ketika pimpinan FPI itu jatuh sakit dan dirawat di RS Ummi. Namun, mereka merasa dihalang-halangi sehingga tak bisa melakuakan tes usap. Atas kejadian itu, Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat lalu dilaporkan bersama beberapa pengawainya oleh Satgas Penangan Covid-19 Kota bogor. Mereka dianggap tidak kooperatif dan transparan dalam menberikan keterangan soal pelaksanaan tes usap (swab test) Rizieq Shihab yang dilakukan MER-C secara diam-diam di rumah sakit itu.

Bersama dengan itu, Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat dan Muhammad Hanif Alatas (Keponakan Habib Rizieq) di vonis 1 tahun penjara dengan pertimbangan sebelumnya belum terlibat kasus tertentu. Keduanya dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi, Bogor hingga menimbulkan keonaran bersama Habib Rizieq.

Baca juga  Islamophobia Virus Berbahaya

Beberapa komentar tokoh Indonesia sangat menyayangkan atau kata lain yang mewakili rasa dari kebijakan penegak hukum yang bersangkutan. Diantaranya Tokoh muda Nahdatul Ulama (NU) menuliskan komentarnya di laman Twiternya “Ini berlebihan, kalo Rizieq divonis 4 tahun karena kebencian SARA kek ancam penggal kepala, saya setuju. Dilanjutkan Gus sahal menyebut kasus pelanggaran data tes swab Habib Riziek ini tak seharusnya kena vonis 4 tahun. Tapi kalo karena kasus data swab, ini lebay. Janganlah kebencianmu pada kaum membuatmu ga adil, kata Quran,” tulis Gus Sahal. Suara.com (24-06-21).

Selanjutnya Mardani Ali Sera Politisi PKS pun berkomentar dalam akun twiter miliknya “Luar biasa, sama dengan vonis jaksa pinangki. Terlihat aneh dan beda perlakuan, padahal UU Karantina Kesehatan tujuannya menekan laju pandemi. Semoga Habib Rizieq selalu diberi kekuatan dan keadilan, aamiin”. Riau.suara.com (24-06-21).

Juga Wakil ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari bahwa vonis tersebut menggelikan. Dilanjutkan “Sangat berlebihan apa yang dituduhkan dan apa yang dijatuhkan kepada Habib Rizieq hanya gara-gara kasus swab ini” kata Fadli dikutip dari unggahan vidio Youtube pribadinya Fadli Zon Official, Jumat (25-06-21).

Banyak media yang memberitakan fakta ketimpangan hukum lainnya namun rezim belum mampu memperbaiki keadaan sampai sekarang. Kita harus memahami bahwa hukum senantiasa tertuju pada tiga tujuan utama yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan atau kegunaan hukum. Apakah hari ini kepastian hukum bisa di pegang, Keadilan se adil-adilnya, Kegunaan hukum sesui dengan tujuan bersama, yakni kedamaain, bukan kecurangan!

Baca juga  Pajak Tulang Punggung Ekonomi Kapitalis: Zalim

Saat hukum bisa di pesan, dibeli dan ditujukan atas kepentigan perorangan atau kelompok disinilah rakyak akan mengatakan “negara Hukum sudah mati, hukum negeri ini tumpul keatas dan sangat tajam kebawah”. Mari kita tunggu jargon lainnya yang serupa atau bahkan lebih menohok, tepat tak terbantahkan, bersama dengan itu keonaran akan terjadi.

Tuduhan penyebab keonaran yang dilayangkan pada HRS sangat tidak mengambarkan hukum ini realis. Lagi penyebar berita bohong. Berita bohong apa yang dimaksudkan dan sampai di vonis demikian. Banyak kasus serupa dari dua hal yang di tuduhkan yang lebih berbahaya, meresahkan namun tidak di tindak lanjuti.

Analogi, pantaskah seorang anak atau siswa menuntut gurunya atas hal sepele? Bahkan membawa masalah sampai ke jalur hukum dengan segala dramanya? Lagi, tidak bolehkan orang tua bohong kepada anaknya akan hal yang baik untuk anaknya? Membahayakan kah saat sesorang sengaja bilang ‘saya reaktif’ dan dengan kesadarannya ia mengkarantina diri sendiri dengan di dampingi perawat atau dokter?

Koordinator forum rakyat, lieus sungkharisma ikut berkomentar, ia menilai pengadilan dan vonis yang dijatuhkan terhadap HRS ini lebih bersifat politis ketimbang dilandasi upaya menegakkan hukum atas dasar keadilan dan kebenaran.

Baca juga  Mengintip Kebiasaan ASN pasca diberlakukannya TPP di Majene (Bagian I)

Keadilan dan kebenaran adalah dua sisi yang tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Benar iayah sesuai apa ada adanya (seharusnya). Yang menjadi masalah adalah dasar dalam menilai benar atau tidaknya suatu masalah itu menggunakan apa. Kasus di atas kesannya itu atas dasar ego, keras kepala, “pokoknya dia salah” dan pokoknya harus dipenjarakan, maka rusaklah tatanan sistem negara ini. Mengapa demikian karena sistem yang mengatur negara itu sistem sekuler. Sistem demokrasi kapitalis sekuler.

Didalam sistem Islam, keadilan akan diberikan kepada seluruh umat, bahkan kepada non muslim sekalipun yang hidup dalam naungan daulah khilafah, para pemimpin dan pemerintah yang diberikan Amanah dalam sebuah jabatan akan menjalankan hukum sesuai dengan Syariah Islam. Mereka senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Kitab-Nya.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mā’idah:8).

Seperti itulah perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an dan semua keadilan itu hanya akan mampu di wujudkan ketika Syariah Islam diterapkan dalam kehidupan ini.
Wallahu a’lam bi ashawab.