Oleh: Fatmawati Idris
Presiden Jokowi menegaskan pihaknya akan membuka investasi seluas-luasnya karena dapat berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam penyampaian Visi Indonesia dalam Syukuran Nasional 2019. Dia menuturkan investasi berguna untuk pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.”Jangan ada yang alergi terhadap investasi, karena dengan inilah lapangan kerja terbuka sebesar-besarnya,” kata Jokowi dalam acara tersebut di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7). (CNN Indonesia.com).
Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan I 2019 total mencapai Rp 195,1 triliun. Nilai ini naik 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2018, yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Adapun perinciannya, nilai investasi dalam negeri sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, semua hal yang menghambat investasi harus dipangkas. Misalnya, seperti perizinan -belit hingga terdapat pungutan liar atau pungli didalamnya. Terkait hal ini, Jokowi berjanji akan melakukan cek langsung ke lapangan.
Selain itu, Jokowi juga berjanji untuk melakukan reformasi birokrasi secara struktural yang lambat, berbelit supaya seluruh lembaga yang ada semakin sederhana, lincah dan simpel. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mewanti-wanti jika ada birokrasi yang tidak berubah akan dipangkas. (TEMPO.CO)
Arah kebijakan rezim ini kini semakin jelas. Bila kita cermati paradigma yang mendasari ide-ide yang termaktub dalam visi Indonesia dengan cara memahami muatan paradigma dari agenda politik maupun program serupa pada pemerintahan sebelumnya, maka kita akan memahami bahwa baik konsep pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan APBN dalam praktik pemerintahan periode sebelumnya sepenuhnya mengacu pada paradigma batil sekularisme, khususnya paradigma neolib good governance dan politik ekonomi neolib knowledge based economy yang didukung penuh oleh sistem perpolitikan yang menguntungkan para korporasi asing. Sejalan dengan agenda globalisasi, fungsi negara hanyalah pembuat aturan untuk memuluskan berbagai kepentingan korporasi dan negara-negaranya.
Adapun keleluasaan para investor (asing terutama) berinvestasi yang didukung sepenuhnya oleh konsep neolib good governance pasar bebas dan agenda globalisasi pada faktanya menjadikan semua hajat hidup publik berada dalam kekuasaan dan kendali korporasi lokal termasuk milik pemerintah maupun asing. Baik itu hajat hidup pokok publik berupa pelayanan kesehatan dan pendidikan maupun kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Bahkan, juga air bersih, transportasi publik, dan energi. Akibatnya, sungguh sangat fatal, disamping harga berbagai hajat asasiyah tersebut terus melangit, dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa semakin nyata. Tampak dari sejumlah hal, seperti ketergantungan pada impor yang begitu tinggi pada sembilan bahan makanan pokok yang juga berdampak pada kehidupan petani yang semakin sulit, sampai dengan ketergantungan pada impor energi minyak bumi dan bebagai teknologi terkini.
Pada akhirnya baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri Indonesia hanyalah mengakibatkan hajat hidup publik, sumber daya alam, sumber daya manusia dan ekesistensi negara sendiri sepenuhnya dalam kendali korporasi dan negara-negara kafir penjajah sebagaimana yang kita saksikan hari ini.
Negara bisa maju, saat negara memiliki cara pandang jauh ke depan, memiliki arah pandang yang jelas, dan tidak disetir oleh pihak lain. Suatu negara akan memiliki arahan yang kuat, mandiri, tidak akan membebek pada pihak asing, memiliki capaian target jelas dalam mewujudkan visinya. Islam terbukti mampu membangun peradabannya sekitar 14 Abad. Sungguh, waktu yang tak sedikit. Tidak ada peradaban di dunia ini yang mengalahkan kokohnya peradaban Islam. Dia dibangun dari landasan yang kuat, bersandar pada aturan Allah SWT Tuhan semesta alam. Sandarannya bukan lagi materi, karena itu tak dibawa mati.
Apalagi kehidupan duniawi yang tak abadi. Maka negara kuat yang mampu berdiri sendiri dan mampu mengantarkan pada kemajuan tak lain adalah negara yang berlandaskan pada aturan Allah SWT. Islam sebagai pijakan arah pandang serta memiliki perangkat khas dalam pengaturan negara. Sudah waktunya Islam diberi ruang untuk membuktikan bahwa dengan penerapan aturan Allah maka Indonesia akan menjadi mercusuar peradaban baru yang gemilang serta terbebas dari cengkeraman imperialisme Asing. Wallahu a’lam bi ash-shawab.
