Utang Untuk Selamatkan Rakyat?


Oleh: Munawwarah Rahman

JAKARTA – Menteri Keuangan, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan alasan dibalik keputusan pemerintah terus menambah utang di tengah pandemi Covid-19. Ia juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 sebagai tantangan yang luar biasa dan harus dihadapi. Bukan hanya mengancam manusia, namun pandemi ini juga mampu merusak perekonomian suatu negara.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pandemi adalah extraordinary challenge atau tantangan yang luar biasa, dan hal itu membutuhkan respon kebijakan yang juga extraordinary.

Salah satu kebijakan extraordinary adalah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang harus menjawab begitu banyak tantangan pada masa pandemi ini, seperti kebutuhan untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, bantuan sosial, membantu masyarakat, membantu daerah, dan menjaga perekonomian.

“Hal ini terjemahannya adalah suatu beban APBN yang luar biasa, kami di kementerian keuangan merespon dengan whatever actings, apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia dan itu berimplikasi kepada defisit APBN,” ucapnya.

“Kenapa kita harus menambah utang? Seakan-akan menambah utang menjadi tujuan padahal dia (utang) adalah merupakan instrumen untuk menyelamatkan rakyat dan perekonomian kita,” kata Sri Mulyani dalam acara Bedah Buku “Mengarungi Badai Pandemi” di Youtube Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Minggu (25/7/2021).

Baca juga  Mempertanyakan Seruan Benci Produk Luar Negeri

Inilah sistem kapitalisme, yang menganggap bahwa solusi dari permasalahan khususnya dalam menyelamatkan rakyat dimasa pandemi Covid-19 saat ini adalah dengan terus menambah utang, padahal sejatinya utang justru semakin menambah permasalahan seperti bisa membuat negara-negara pemberi utang akan terus memper alat negeri kaum muslim khususnya Indonesia untuk terus mengeruk kekayaan alam yang ada di dalamnya, bahkan bisa mengusai Sebagian wilayah.

Kita tentu tak lupa dengan fakta lepasnya Timor-timor itu juga karena jeratan utang bahkan saat ini ada wacana pulau-pulau yang lain di Indonesia telah di sasar oleh negeri pemberi utang untuk dikuasai. Dan juga barat akan semakin menjajah negeri kaum muslim termasuk jika mereka menginginkan umat Islam jauh dari agamanya maka hal itu akan terjadi, melihat fakta ini masihka ingin mengandalkan utang?

Itulah fakta dari sistem kapitalisme terus menyuarakan untuk kepentingan rakyat padahal faktanya untuk kepentingan barat. Sangat Berbeda dengan sistem keuangan negara berdasarkan sistem Islam yang disebut Baitul Mal, dalam Islam ada 3 pendapatan besar negara tanpa pernah terjerat utang luar negeri yang ribawi yakni :

Baca juga  “MUSLIM KOK ALERGI TERHADAP SYARIAH?”

Pertama, pos fa’i dan kharaj, post ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara, meliputi harta yang tegolong fa’i bagi seluruh kaum muslim, kharaj, jizyah, ghanimah dan lain-lain.

Kedua, post pemilikan umum seperti sumber daya alam yang melimpah digolongkn menjadi kepemilikan umum bukan milik negara, negara tidak boleh memberikannya pada asing, negara hanya mengelola dan hasilnya diperuntukan bagi kemaslahatan umat sepenuhnya bisa dalam bentuk biaya kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya.

Ketiga, pos zakat, post ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat, seperti zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak unta, sapi dan kambing. Pos ini hanya mendistribusikan pada delapan golongan sesuai firman Allah SWT.

Dan ada satu pos tambahan lagi yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah atau pajak yang berarti pajak bukan sumber pemasukan utama negara hanya tambahan, itupun dalam keadaan yang sangat khusus dan objeknya hanya untuk orang-orang kaya, setelah kondisi negara normal maka pengutang pajak diberikan kembali, skema pembiayaan ini menjadikan negara yaitu Baitul Mal menjadi relative stabil dan tidak mudah devisit.

Baca juga  Kesehatan Mahal, Bukti Negara Abai Terhadap Rakyat

Selain itu, khilafah tidak menjadikan utang sebagai sumber pendapatan utama negara sebab dalam buku berjudul sistem keungan negara khilafah karya Abdul Qadir Zallum dinyatakan bahwa utang luar negeri merupakan bencana yang sangat berbahaya atas negeri-negeri Islam, dan menjadi penyebab orang-orang Kafir menguasai negeri-negeri kaum muslim, jadi selama ada beban utang maka umat akan selalu berada dalam kondisi terpuruk.

Dengan demikian, seorang pemimpin tidak boleh menggunakan utang luar negeri sebagai pos pendapatan untuk menutupi anggaran belanja, sementara itu utang akan membuat negara selalu terikat dengan riba dan syarat-syarat tertentu. Sementara riba diharamkan oleh Syariah Islam baik berasal dari seseorang maupun dari suatu negara, dengan mekanisme ini, membiayai negara tanpa utang bukanlah utopi, sebab dengan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal maka negara khilafah bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya tanpa harus berutang dan mengandalkan kreditors untuk investasi. MMC

WalLaah a’lam bi ash-shawaab.


OPINI