Utang Makin Bertambah, Prestasi atau Kegagalan?


Penulis : Zeni Setyani M.Pd ( Praktisi Pendidikan)

Posisi utang luar negeri Indonesia semakin bertambah, sebagaimana dilansir Kompas.com(26/6/21), Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa pada bulan Mei 2021 utang luar mengalami kenaikan sebesar 415 miliar dollar AS atau setara Rp 6.017 triliun (asumsi kurs Rp 14.500 per dollar AS). Posisi ini tumbuh 3,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menyoroti tingginya tingkat utang pemerintah tersebut. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa, utang pemerintah semakin tidak terkendali akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19). Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini sudah melampaui pertumbuhan PDB nasional. Sehingga ini memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunga utang. Dan sejumlah indikator menunjukkan tingginya risiko utang dan beban bunga utang pemerintah. Begitu juga rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan negara pada 2020 mencapai 19,06 persen. Sehingga angka tersebut melampaui rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) yang sebesar 7-10 persen dan standar International Debt Relief (IDR) sebesar 4,6-6,8 persen.

Menurut berbagai informasi bahwa utang luar negeri Indonesia tersebut berasal dari berbagai sumber, yakni dari beberapa negara dan lembaga keuangan dunia seperti ADB (Asian Development Bank) hingga IMF atau Dana Moneter Internasional. Dan total ULN Indonesia yang berasal dari lembaga internasional sampai dengan April 2021 tercatat mencapai 36,11 miliar dollar AS. Sedangkan, total utang luar negeri Indonesia dari negara pemberi pinjaman ada 217,67 miliar dollar AS.
Berdasarkan Statistik utang Luar Negeri Indonesia edisi Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan bahwa terdapat 21 negara yang sampai saat ini menjadi negara pemberi utang Indonesia. Negara pemberi utang Indonesia terbesar yaitu Singapura dengan total nilai pinjaman mencapai 68,02 miliar dollar AS.

Baca juga  Derita Uyghur, Sampai Kapan?

Pemerintah menggunakan tambahan pinjaman utang luar negeri ini untuk memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pinjaman ini akan difokuskan pada tiga bidang yaitu pertama, peningkatan kesiapan rumah sakit dan sistem kesehatan untuk merespons peningkatan kasus, vaksinasi, dan mempertahankan layanan kesehatan non-Covid-19 yang esensial. Kedua, memperkuat laboratorium kesehatan masyarakat, pengawasan dan kapasitas rantai pasokan, termasuk memenuhi kapasitas yang dibutuhkan dan standar kualitas yang diterima secara global untuk penyimpanan dan distribusi vaksin. Ketiga, untuk membangun komunikasi dan koordinasi terkait informasi dalam meresponse penanganan Covid-19, serta memperkuat distribusi dan logistik vaksin. Ini mencakup, upaya untuk membangun kesadaran vaksinasi di wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Lalu, Apakah dengan dalih menambah utang negara ini, kondisi pandemi covid 19 bisa teratasi dengan maksimal dan dapat menurunkan angka yang terpapar virus ini?

Jika di telaah lebih mendalam, system demokrasi dengan mengemban ideologi kapitalisme sebagai basis kekuatan yang dikembangkan dunia terutama Amerika, Eropa dan negara-negara maju lainnya punya pengaruh yang kuat terhadap utang ini. Karena dalam kapitalisme pasti ada pemilik modal atau korporasi, utang telah menempati peran penting melalui mekanisme ekonomi kapitalis. Dalam konsep kapitalisme dipahamkan dibenak kita tentang pemikiran bahwa utang mengambil peranan yang penting dari mulai penempatan modal awal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha sampai dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dalam berbagai problem kehidupan masyarakat disistem ini. Oleh karena itu, tidak heran jika ini menjadi jalan yang tepat bagi negara dalam mengatasi setiap permasalahan ekonomi dan lainnya saat ini dengan jalan utang. Padahal tanpa terasa didalamnya mengandung riba karena adanya perhitungan time value of money. Inilah jeratan Riba akibat dari utang.

Baca juga  KBM Tatap Muka, Perlu Dikaji Kembali

Sementara dalam Islam telah memiliki aturan yang khas dan jelas dalam pengelolaan ekonomi. Islam menetapkan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyat. Rasulullah SAW bersabda, “Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan mereka” (HR. Muslim).

Jika ditinjau dari pemasukan negara dalam sistem Islam, sumber-sumber pendapatannya diperoleh dari kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah) seperti ‘usyur, fa’i, ghonimah, kharaj, jizyah dan lain-lain. Selain itu dapat juga diperoleh dari pemasukan pemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) seperti pengelolaan hasil pertambangan, minyak bumi, gas alam, kehutanan dan lainnya. Negara wajib bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tersebut tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi, yaitu liberalisasi barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil.  Dan yang ketiga yaitu dapat diperoleh dari zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak). 3 (tiga) pos ini mengalirkan harta baitul mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta baitul mal akan selalu mengalir karena tidak terjerat dengan utang ribawi. Maka disini jelas dapat terlihat bahwa kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari.

Baca juga  Gaungan Benci Produk Luar ditengah Impor Besar-besaran

Fungsi Baitul mal adalah sebagai lembaga yang mengelola pemasukan tersebut dan akan dikeluarkan atau dibelanjakan untuk keperluan negara dan rakyat. Termasuk diantaranya proyek-proyek infrastruktur. Hal ini bukanlah tanggung jawab rakyat atau kaum muslimin melainkan tanggung jawab Baitul mal, yang berarti bagian dari tanggung jawab negara. Dengan demikian, sumber-sumber pemasukan negara didapatkan tanpa membebani rakyat. Jika ada pengambilan pajak (dhoribah), hanya akan dibebankan jika baitul mal sedang kosong dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh syariat atas kaum muslimin, seperti contohnya yaitu pajak diambil dari orang kaya yang mampu.

Namun, semua ini akan sulit tercapai dan tidak mampu mengantarkan umat pada keridhaan Allah SWT bila masih menggunakan sistem kapitalisme. Maka hanya dengan sistem Islam yang kaffah, semua permasalahan yang ada bisa teratasi, baik dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, politik, dan lain-lain.