Urgen Jaminan Kesehatan, Hak Rakyat !


Penulis : Marwana S, S.Kep. Ns
(Perawat)

Beberapa waktu lalu masyarakat dikagetkan dengan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN) tiba-tiba non aktif, sehingga tidak sedikit masyarakat mengurungkan niat untuk berobat ke pelayanan kesehatan dan kalaupun harus berobat mereka harus meminjam bantuan dana dari keluarga dan orang sekitar karena mereka harus berlaku umum padahal mereka adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang iurannya ditanggung oleh APBN. Peserta PBI biasanya masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Di wilayah Sulawesi Barat Sebanyak 17.804 warga miskin di tiga Kabupaten sebagai PBIJKN dinonaktifkan yakni Kabupaten Mamuju 8962, Mamuju Tengah 2252, dan Pasangkayu 6590. Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kabupaten Mamuju St. Umrah Nurdin saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) di salah satu cafe di Mamuju, Selasa 5 Oktober.  Katanya pengahapusan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan PBI Jaminan Kesehatan Tahun 2021, Menggantikan aturan sebelumnya Kepmensos Nomor 1/HUK/2021. Kondisi ini pun terjadi di wilayah lain di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan cakupan program JKN mencapai 226,3 juta orang hingga 31 September 2021. Jumlah itu masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sebesar 98 persen penduduk, padahal salah satu sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah 98 persen penduduk telah mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini ditandai antara lain adalah capaian cakupan kepesertaan program JKN,” kata Muhadjir dalam peluncuran buku statistik JKN 2015-2019 secara virtual, Senin, 18 Oktober 2021. Dia menuturkan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia adalah melalui perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, di antaranya melalui program JKN. “Pembangunan kegiatan ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan human investment,” ujarnya.

Baca juga  BERANI TAMPIL BEDA TANPA LOCKDOWN

Sementara itu ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri meminta pemerintah menghentikan pembiayaan sejumlah proyek, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat. Proyek yang dia maksud antara lain adalah proyek lumbung pangan, pemindahan Ibu Kota, serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). “Kereta Cepat kabarnya mau pakai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Gila Enggak SILPA mau dipakai kereta cepat tapi sembilan juta rakyat yang dapat JKN dihapus Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini),” ujar Faisal Basri dalam webinar, Senin, 18 oktober 2021.

Kementerian Sosial menghapus hampir 9 juta warga miskin dari daftar PBIJKN. Padahal, pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) jelas menambah jumlah warga miskin akibat meningkatnya angka pengangguran dan matinya banyak usaha kecil dan menengah. keputusan ini membuat masyarakat sudah jatuh, tertimpa tangga. Dalam kondisi pandemi, pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan rakyat seharusnya lebih diprioritaskan sedangkan infrastruktur yang sifatnya penunjang seperti KCJB sebaiknya ditunda hingga keuangan negara aman. Ditambah proyek KCJB saat ini menghadapi masalah pembengkakan biaya, kekurangan ekuitas dasar dan defisit kas yang disinyalir karena kesalahan perencanaan. Bukan hanya dalam proyek KCJB, Indonesia telah mengalami kesalahan perencanaan pada proyek lainnya seperti bandara kertajati dan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW.

Baca juga  Pencabutan Perpres Investasi Miras Dan Harapan Negeri Bebas Miras

Dalam sistem kapitalisme, jaminan hanyalah kamuflase atau pemanis semata. Kalaulah benar-benar jaminan, pungutan tidak akan diberlakukan pada rakyat. Negara dan rakyat bagai produsen dan konsumen. Jika mau dapat layanan, silahkan bayar. Satu-satunya hal yang dipertimbangkan hanyalah untung-rugi. Tak ayal BPJS kesehatan menjadi ajang bisnis kaum kapitalis. Apasaja yang menghasilkan keuntungan, dengan segala cara akan mereka raih. Termasuk kapitalisasi di dunia kesehatan.
Berbeda dengan Islam, kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh ummat dalam terapi pengobatan dan berobat. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw: Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari). Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma.

Sebagai kepala negara, Ketika Nabi saw mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah, Rasulullah saw selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim). Masih ada nas-nas lainnya yang menunjukkan bahwa negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya. Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Baca juga  Segenggam Cinta dari Srikandi Sendana, Mengenal Lebih Dekat Nuraini

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil, Sistem islam bisa memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan gratis karena disokong sistem pembiayaan kesehatan yang kokoh dan anti defisit, pendanaan layanan kesehatan dalam sistem islam berbasis baitul mal yang bersifat mutlak dari pos kepemilikan umum negara. Adapun pos kepemilikan umum baitul mal berasal dari pengelolaan sumber daya alam dan energi dengan jumlah yang berlimpah. Di Indonesia terdapat sekitar 128 cekungan migas, belum lagi dari kekayaan hutan, laut, tambang emas, batu bara, serta sumber daya alam lainnya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat secara berkualitas.

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. Pertama, universal, dalam arti tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah. Keempat, pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Wallahu a’lam bishshowab.