Umat Enggan Coblosan, Politik Uang Berjalan


Oleh : Lilik Yani (Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)

Pilkada serentak sudah di depan mata. Persiapan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berharap menarik perhatian umat untuk menghadiri dan menggunakan hak suara. Meski pandemi masih mendera, virus Covid-19 tak mau pergi meski diupayakan segala cara.

Pilkada di masa pandemi, umat sudah muak dengan kebohongan di segala lini. Hasil olahan sistem demokrasi tak membuat umat sejahtera hingga kini. Padahal sudah diulang berkali-kali. Namun hasilnya tetap, tak ada peningkatan kualitas diri. Hidup umat tetap sengsara, tak ada kebahagiaan juga keselamatan diri.

Kebanyakan umat sudah jengah tak mau memilih lagi. Janji manis demokrasi sudah dihafalkan umat hingga kini. Suara umat dibutuhkan ketika akan diadakan pesta demokrasi. Suara umat bagaikan makanan lezat jadi rebutan di sana-sini. Tak peduli mereka sehat atau sedang menjalani terapi. Umat diwajibkan menggunakan hak suara meski tidak ada ambisi.

Pintarnya sistem demokrasi mencari celah promosi. Politik uang digunakan untuk memikat hati. Agar seluruh umat datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan senang hati. Ada uang pemikat sebagai ganti rugi. Membeli suara umat berharap calon kandidat menang jadi pemimpin negeri.

Benarkah cara seperti ini? Bukankah ini sebuah pelanggaran yang harus dibasmi? Kebohongan berkelanjutan hingga nanti. Akhirnya jadi jariyah dosa yang tak terkendali.

Dilansir dari CNN Indonesia — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 37 kasus dugaan pelanggaran politik uang yang tersebar di 26 kabupaten/kota dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
“Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran politik uang. Sebanyak 37 dugaan kasus politik uang ditemukan di 26 kabupaten/kota,” kata Anggota Bawaslu Muhammad Afifudin, Sabtu (5/12).

Baca juga  Perempuan Wajib Kha Bekerja??? (Bagaimana Pandangan Dalam Islam)

Namun, Afif tak merinci daerah yang diduga terjadi politik uang tersebut. Ia mengatakan pihaknya bakal menggelar patroli Pengawasan Antipolitik Uang jelang pemungutan suara 9 Desember mendatang. “Ini akan digelar selama masa tenang, yaitu dalam rentang waktu Minggu-Selasa (6-8 Desember),” ujarnya.

Tak hanya dugaan politik uang, kata Afif, pihaknya juga menemukan sejumlah pelanggaran lain, salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan kampanye dengan metode daring. Bawaslu menemukan sedikitnya 26 dugaan melalui media sosial. Dugaan pelanggaran ini berupa kampanye materi yang dilarang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Politik Uang adalah Kecurangan Berulang, Harus Dimusnahkan

Ironi di pemerintahan sistem demokrasi. Mengharapkan jabatan atau menang pemilihan dengan kecurangan. Saat mengemban tampuk pimpinan, seharusnya meriayah umat. Namun umat justru diabaikan karena selama menjabat fokus maksimal untuk mengembalikan modal.

Dalam sistem demokrasi, jabatan bagaikan barang yang diperdagangkan. Jabatan bukan lagi amanah yang harus diemban. Karena saat mencapainya membutuhkan modal besar. Suap sana, suap sini termasuk memberikan iming-iming kepada umat. Dengan harapan, umat mau datang ke TPS menentukan pilihan yang sudah dibisikkan.

Mana kebebasan yang menjadi azas pemilu? Jika untuk memilih pemimpin sudah ada bisikan nama dan dibeli dengan uang yang tak seberapa. Praktek suap jadinya, diterapkan di mana-mana. Hanya uang jadi pelancar berbagai urusan. Ada uang, urusan jalan. Tak ada uang, urusan tersendat. Demikianlah sistem demokrasi mengajarkan.

Baca juga  Sahkan UU Tapera Saat Pandemi, Untuk Siapa?

Jika dilogika, jabatan yang ditebus dengan praktek politik uang, apalah jadinya. Saat menjabat, tak lagi memikirkan masalah umat. Hanya umat yang bisa memberi manfaat yang diperhatikan. Bukan karena melihat umatnya, namun adanya manfaat yang diperlukan.

Saat menang suara, jabatan dipegangnya. Umat tak lagi istimewa. Merasa sudah impas dengan ganti rugi politik uang atau suap yang diberikan. Jadi sudah tak ada tanggung jawab lagi. Fokusnya adalah kembali modal. Hanya umat yang membantu kembalinya modal yang dianggap dan diajak bekerja sama.

Jika demikian adanya, lantas dimana pemimpin yang bertugas meriayah umat? Oleh karena itu, pentingnya membasmi tradisi politik uang karena merupakan perbuatan curang dan kebohongan.
Itu sangat merugikan negara. Kejadian sudah berulang-ulang mengapa dibiarkan? Sudah saatnya dimusnahkan, karena pemerintah jadi lupa tugasnya. Tak lagi meriayah kepentingan umat.

Bagaimana Islam Mengatur Pemerintahan?

Dalam Islam, jabatan itu amanah berat. Bukan posisi enak yang diperebutkan. Mereka sangat paham akan beratnya sebuah tanggungjawab yang harus dipikul seorang pemimpin umat. Hingga tak banyak yang berminat menjadi pemimpin. Dipilih saja tidak berkenan, apalagi mencalonkan diri untuk jadi pemimpin.

Sungguh, betapa mereka sangat menyadari beban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Jadi tak ada ceritanya,mereka berambisi jadi pemimpin umat. Hanya saja, jika dicalonkan dan dipilih umat, maka harus diterima dan ditunaikan dengan maksimal.

Jika demikian, maka dalam pemerintahan Islam, tak ada ceritanya tentang politik uang. Buat apa menghabiskan uang untuk jabatan yang tidak dikehendaki? Apalagi muslim sangat paham bahwa meraih jabatan dengan politik uang, sama artinya dengan suap.

Baca juga  Grasi Pelaku Pedofili Mengancam Generasi

Dalam Islam, suap itu berdosa. Bukan hanya yang menerima suap tapi juga yang menyuap. Jadi semakin tidak sesuai aturan Islam. Ibaratnya, jabatan diberikan gratis saja tidak mau. Apalagi disuruh membayar dengan sistem politik uang? Semakin bertambah dosa jika pemberian uangnya dengan cara suap yang diharamkan Islam. Jadi semakin ditolak, cara yang biasa ditempuh sistem demokrasi itu, karena tak sesuai aturan Islam.

Islam memilih pemimpin yang amanah, jujur, bertanggungjawab, peduli umat. Fokus pemikirannya hanyalah kesejahteraan umat. Tugas utamanya meriayah kepentingan umat dengan menerapkan aturan Islam di seluruh lini kehidupan. Tak ada tawar menawar. Tak ada politik uang. Semua aktivitas hanya bersandar pada aturan Allah yaitu hukum syara.

Bisa dijamin bahwa kesejahteraan umat bisa dirasakan. Karena pemimpin Islam menerapkan aturan yang dibuat Allah yang paling paham kebutuhan umat. Tak perlu biaya mahal untuk membuat aturan sendiri yang tak ada jaminan sejahtera. Tak perlu tenaga ekstra untuk repot-repot merumuskan undang-undang. Sudah pusing tapi tak ada jaminan membuat umat sejahtera.

Jika pemerintahan Islam sudah bisa dijamin kesejahteraannya, mengapa tidak diambil sebagai solusi segala masalah? Mengapa harus repot menerapkan demokrasi yang ribet, ruwet, mahal, tapi hasil tak menjanjikan? Jika sudah berulang-ulang dicoba tapi tak membuahkan hasil, sudah saatnya dievaluasi. Dan sistem terbaik pastinya hanyalah sistem yang dibuat oleh Allah Sang Penguasa alam. Wallahu a’lam bish shawwab

Surabaya, 7 Desember 2020


OPINI