Uji Coba Vaksin, Jangan Hanya Soal Ekonomi


Oleh: Nur Rahmawati, SH
(Praktisi Pendidikan)

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan akan melakukan uji coba vaksin corona yang diproduksi oleh China. Hal ini langsung mendapatkan tanggapan oleh anggota Komisi IX DPR, Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher. Dimana Netty meminta tegas kepada pemerintah untuk transparan dalam melakukan uji tahap klinis tersebut.

Dilansir dari laman berita wartaekonomi.co.id, Netty mengatakan, Terkait itu, ia meminta kepada pemerintah untuk transparan melakukan uji tahap klinis tersebut. Sebab beberapa bulan sebelumnya, ditemukan vaksin yang diproduksi China dibawah standar WHO.

“Ini kan berbahaya, jika digunakan pada anak-anak. Kita harus mengantisipasi hal tersebut agar Jangan terjadi di Indonesia,” ucapnya kepada wartawan.

“Jangan sampai ada yang dilewatkan. Sebab vaksin yang cacat produksi atau di bawah standar pasti tidak aman dan membawa risiko tinggi pada penggunanya,” tuturnya. (3/8).

Kekhawatiran tersebut, tentu sangat beralasan. Pasalnya melakukan uji coba vaksin akan berimbas pada keselamatan nyawa manusia. Memang perlunya kehati-hatian dan standar tingkat tinggi untuk mengambil keputusan tersebut, terlebih jika ini menyangkut keselamatan.

Kemudian, pemerintah juga melakukan kerjasama antara BUMN Biofarma dengan Produsen Vaksin Sinovac. Pada tahap ini untuk uji klinis calon vaksin, pemerintah menonjolkan aspek keuntungan yg didapat oleh Indonesia berupa alih teknologi dan keuntungan ekonomi dari produksi yg akan dilakukan di dalam negeri.

Dilansir dari Kompas.com, Jumat (24/7/2020) Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengungkapkan kerja sama tersebut akan menguntungkan Indonesia.

Menurutnya, ada proses transfer teknologi yang dilakukan Sinovac kepada Bio Farma. “Jadi, dari teknologi yang diberikan ke kami, walau nanti mulainya dari downstream baru nanti ke upstream,” ujarnya. Nantinya, bahan aktif diberikan ke Bio Farma, selanjutnya baru akan diracik dan diformulasikan di Indonesia.

Baca juga  Tipu-tipu Rezim Demokrasi untuk Klaim Keberhasilan Penanganan Pandemi

Menyoal Vaksin dan Kerjasama

Fakta kerjasama yg dilakukan BUMN dangan produsen vaksin juga patut mendapat perhatian. Jangan sampai menjadi kerjasama swasta (B to B) yang memonopoli kepentingan umum demi keuntungan segelintir pihak. Lantas, sudahkan pemerintah bertanggung jawab penuh atas keselamatan warga akan hal ini?

Menelisik lebih dalam, bahwa negara menerapkan sistem kapitalisme. Sehingga semua lini akan disandarkan pada keuntungan dari segelintir atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau modal. Inilah cacat bawaan dari sistem kapitalisme. Maka tidak heran jika kesehatan juga tak luput dari usaha jual beli/ perdagangan. Serta, kegagalan kapitalisme hanya memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai aset bagi mekanisme putaran uang/pasar semata.

Usaha mencari-cari cara dan memanfaatkan situasi pandemi akan juga dilakukan, dengan usaha mengadakan vaksin dan kerjasama dengan pihak korporasi. Maka keuntungan akan didapat bagi mereka yang berkuasa dan mengesampingkan kewajiban atas kesejahteraan rakyat atas kesehatan mereka.

Kesehatan dalam Sistem Islam

Berbeda dengan Islam, yang menjadikan kesehatan bagian dari faktor pokok yang harus dipenuhi oleh negara. Islam mewajibkan negara tidak menjadikan faktor keuntungan sebagai pertimbangan utama pengambilan kebijakan. Negara harus berorientasi maslahat umum yakni mendapatkan obat yang tepat dg memfokuskan pada aspek kelayakan dan keamanan. Bukan aspek keuntungan.
Sementara fakta sebelumnya menunjukkan beberapa kasus ketidaklayakan produsen vaksin asal Cina. Maka semestinya saat ini lebih waspada dan ekstra hati-hati. Begitupun, para intelektual muslim difasilitasi untuk menciptakan obat/vaksin yanh dijamin kehalallannya

Baca juga  Kampus Kurikulum Industri, Apa Bahayanya?

Akselerasi Riset

Dalam Islam, potensi intelektual Muslim diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, tidak boleh terbajak oleh kepentingan bisnis industri kesehatan. Kehidupan didesain untuk memberdayakan kehidupan manusia, bukan untuk menghidupkan mesin-mesin pemutar uang untuk industri kesehatan ala kapitalis. Dalam model kesehatan Islam, intelektual di bidang kesehatan difungsikan untuk menginovasi produk-produk kesehatan termasuk obat agar negara mampu melayani seluruh rakyatnya dengan baik. Sekali lagi, ilmu terdedikasi bukan untuk bisnis industri global. Negara punya peran untuk mengurus kemaslahatan rakyat. Tidak semua hal harus dianggap berdasar kacamata bisnis.

Para ilmuwan Islam seperti al-Biruni, Ibnu Sina, dsb mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Dedikasi tersebut dapat terealisasikan karena penguasa memperhatikan penuh untuk jaminan penerapannya.

Dalam Islam, industri kemaslahatan publik dikelola Negara untuk tujuan pelayanan, bukan mengejar untung. Inilah istimewanya Islam dalam mengurusi urusan rakyatnya. Selain itu, Negara Islam tampil sebagai perisai dan pengurus umat. Membangun rumah sakit-rumah sakit megah dan modern pada eranya secara gratis untuk rakyat. Infrastruktur bendungan-bendungan skala raksasa dibangun negara untuk mengairi pertanian rakyat. Demikian seterusnya.

Negara Islam pada masa depan akan memberikan lingkungan yang subur untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan motivasi yang didasari untuk menjaga urusan rakyat daripada mendapatkan insentif modal. Dalam dunia kedokteran, ilmuwan Persia yang dikenal dengan nama Ibnu Sina atau Avicenna, menulis buku terkenal The Canon of Medicine. Ini merupakan buku teks standar yang diajarkan di berbagai universitas di seluruh dunia hingga abad ke-18. Melalui buku tersebut, Ibnu Sina memperkenalkan; sifat menular dari penyakit menular; penggunaan karantina untuk mencegah penyebaran infeksi; kondisi neuropsikiatri seperti epilepsy, stroke, dan dementia; gejala dan komplikasi diabetes; dan penggunaan uji klinis dalam obat eksperimental.

Baca juga  Baha'i dan Arus Kebebasan Beragama

Kemajuan yang dicapai dalam dunia kedokteran adalah karena umat Islam mengikuti perintah Allah seperti yang tercantum dalam al-Quran dan as-Sunnah dalam menjaga urusan rakyat.
Salah satu Hadis Nabi saw. yang terkenal yang artinya,

“Tidak ada penyakit yang Allah telah ciptakan, kecuali bahwa Dia juga telah menciptakan pengobatannya.” (HR al-Bukhari). Keberadaan obat untuk setiap penyakit dan menjaga urusan warga negara mendorong umat Islam untuk membuat kemajuan dalam penelitian medis.

Negara Islam akan menumbuhkan semangat rakyatnya untuk meningkatkan kapasitas diri. Di antaranya untuk memberi kontribusi bagi umat, juga melakukan opini publik tentang sistem kesehatan yang merawat dan melindungi kehidupan manusia. Negara juga membangunkan kesadaran umat tentang perlunya Negara mereposisi diri dengan menjalankan pola kehidupan masyarakat sesuai tuntunan Islam, sekaligus membuang pola kehidupan kapitalis dan komunis. Negara mengambil peran besar dalam pengelolaan riset dalam bidang kesehatan, yakni menjadikan arah riset didedikasikan penduduk bumi.

Maka sudah sepantasnyalah, sistem Islam yang digunakan dalam penerapan sistem kehidupan di segala lini kehidupan manusia. Sehingga rahmat bagi seluruh alam akan tercapai. Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.


OPINI