Tunjangan Guru Dihapus, Jaminan Kesejahteraan Terabaikan


Oleh : Suriani, S.Pd.I
(Wirausaha dan Pemerhati Sosial dan Politik)

Ditengah pro kontra penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 antara BDR (Belajar Dari Rumah) atau sekolah tatap muka, dunia pendidikan kembali dihadapkan pada persoalan baru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis kebijakan penghentian tunjangan profesi guru PNS dan non PNS.

Hal itu tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, di pasal 6 tercantum, tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK). (TribunNews.com 19/7/2020)
Pada rapat kerja (raker) bersama komisi X DPR RI pada bulan Mei 2020 yang digelar secara virtual, Nadiem mengatakan bahwa tunjangan profesi guru tetap dalam keadaan yang sama, tidak ada perubahan anggaran, dan tidak ada pemotongan anggaran bantun kepada perguruan tinggi swasta meski anggaran Kemendikbud termasuk yang direalokasi untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. (Detik.com 20/5/2020)

Namun nyatanya, pemotongan tunjangan guru sebesar Rp 3,3 triliun pun dilakukan oleh pemerintah . Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Dalam lampiran Perpres tersebut tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen, yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp 698,3 trilin menjadi Rp 454,2 triliun. (MediaIndonesia.com 20/4/2020)

Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya.

Terhadap kebijakan itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli berpendapat bahwa Perpres tersebut merugikan sejumlah pihak yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus corona. Ia juga mengatakan bahwa para guru harus dijaga pendapatnnya karena banyak ditemui guru yang membantu anak didiknya yang tidak mampu, seperti membelikan kuota data atau pulsa agar bisa mengikuti pembelajaran daring. (MediaIndonesia.com 20/4/2020)

Baca juga  Sistem Zonasi PPDB, Efektifkah?

Protes juga datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang menilai penghentian pemberian tunjangan guru di Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) mengganggu rasa keadilan terhadap profesi guru. Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan bahwa pemberian tunjangan merupakan hak seluruh guru di Indonesia dan pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berlebihan. (Detik.com 22 Juli 2020)

Beban Besar Tapi Penghargaan Kecil
Harus diakui bahwa pandemi Covid-19 tak hanya berpengaruh pada stabilisasi ekonomi dan kualitas pelayanan kesehatan, tapi juga berdampak pada efektifitas sistem pendidikan. Selama KBM via daring dilakukan, banyak kendala-kendala yang dihadapi baik oleh siswa maupun pihak sekolah dan guru sebagai penyelenggara pendidikan. Sebelum masa pandemi, banyak aspek dari sistem pendidikan di negeri ini yang harus dievaluasi, terlebih saat dilanda pandemi selama lebih dari lima bulan yang membuat semua sekolah ditutup.

Pendidikan merupakan sektor yang urgen bagi sebuah negara, sebab di sanalah generasi bangsa mendapatkan edukasi ilmu dan pembentukan kepribadian diri agar siap membangun peradaban gemilang. Sementara negara harus menjadi operator yang menyiapkan seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus melakukan kontrol secara menyeluruh untuk memastikan seluruh pilar penopang sistem pendidikan berjalan dengan baik.

Salah satu fokus perhatian pemerintah adalah pos anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah tak hanya harus membiayai seluruh pendidikan, tapi juga wajib untuk memberikan gaji yang layak kepada para guru dan seluruh tenaga penyelenggara pendidikan. Memberi beban tugas dengan besaran gaji secara manusiawi.

Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, guru banyak mengalami kendala dalam melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) daring, sehingga mengharuskan mereka berkerja lebih keras dengan porsi waktu yang lebih banyak. Belum lagi para guru harus menghadapi para siswanya dengan kondisi mereka yang beraneka ragam. Bertambahnya peran dan beban para guru di masa pandemi ini seharusnya membuat pemerintah memberikan perhatian yang lebih baik dalam menyiapkan perangkat media pengajaran yang memudahkan para guru menjalankan tugasnya maupun menjamin kesejahteraan para guru.

Baca juga  Jeruk Makan Jeruk, Itulah Dagelan Demokrasi

Namun kenyataannya, alih-alih membantu meringankan beban guru, pemerintah justru memberi luka baru bagi para guru dengan mengeluarkan kebijakan yang menyunat tunjangan guru dengan alasan penanganan Covid-19. Padahal penghapusan tunjangan ini tidak dibarengi dengan pengurangan beban kerja para guru. Tidak terjaminnya kesejahteraan para guru akan berdampak pada menurunnya kualitas mereka dalam mendedikasikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa.

Reward Terbaik Untuk Pahlawan Bangsa
Ungkapan yang mengatakan bahwa “Guru Adalah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” nampaknya oleh pemerintah dengan makna tersendiri. Pemerintah dengan kebijakannya tak memberi penghargaan terbaik bagi para guru. Seolah menganggap bahwa profesi sebagai guru adalah profesi suka rela sehingga tidak perlu diberikan penghargaan yang besar.
Padahal peran seorang guru sangatkah besar dalam bangunan sebuah bangsa. Mereka telah mencurahkan waktunya serta segenap tenaga juga sepanjang usianya untuk menyebarkan ilmu dalam rangka mendidik generasi bangsa guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari seorang gurulah terlahir seorang presiden yang memimpin sebuah negara, berikut para pejabat, tenaga media dan para abdi masyarakat. Generasi bangsa akan mengalami kebodohan bila tak memiliki guru, serta akan menjadi bangsa yang terbelakang.

Karena perannya yang besar dan luar biasa itulah Islam memberikan reward tertinggi kepada seorang guru. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji kepada para guru sebesar 15 dinar atau sekitar Rp 30 juta. Di zaman Shalahuddin al-Ayyubi, gaji guru Madrasah berkisar antara 11 -40 dinar atau sekitar Rp 26 juta – Rp 90 juta. Tak hanya mendapat gaji besar, para guru sebagai orang-orang yang berilmu juga dimuliakan oleh Allah Swt.
Allah SWT berfirman: “… niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)
Penghapusan tunjangan guru untuk mengatasi krisis akibat pandemi tentu bukanlah solusi, tapi justru hanya memunculkan masalah yang baru. Krisis finansial akan mendera kaum guru akibat abainya pemerintah dari tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan para pahlawan bangsa. Hal ini sekagus menunjukkan bahwa pemerintah minim solusi dalam mengatasi hantaman pandemi
Kelemahan pada sektor pemasukan pendapatan negara juga menjadi salah satu pemicu Indonesia mengalami defisit anggaran, sehingga tidak mampu memenuhi segala kewajiban negara dalam membiayai kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan. Alhasil pemotongan anggaran dari pos-pos anggaran yang telah ada pun dianggap sebagai solusi. Padahal langkah tersebut justru hanya memicu krisis baru.

Baca juga  Mengintip Kebiasaan ASN Pasca Diberlakukannya TPP di Majene (Bagian II)

Berbeda dengan sistem ekonomi dalam Islam yang memiliki sumber pemasukan yang banyak serta alokasi pengeluaran yang tepat sasaran dan jauh dari pemborosan. Di tengah krisis ekonomi akibat pandemi seperti saat ini, keuangan negara hanya akan dibelanjakan untuk keperluan-keperluan mendesak seperti support anggaran untuk penanganan Covid-19, subsidi kebutuhan pangan bagi rakyat, serta pembiayaan proses pendidikan daring.

PR besar bagi bangsa ini adalah mengevaluasi sistem ekonomi yang dipakai, pemerintah dan rakyat harus memikirkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalisme yang terbukti gagal mengeluarkan Indonesia dari krisis global. Demikian juga mengoreksi berbagai kebijakan dalam menangani pandemi yang terkesan tidak konsisten dan tidak tepat sasaran, yang memicu kian tingginya angka kasus corona di negeri ini. (***)


OPINI