TPAKD se Sulbar Berkumpul, Bahas Potensi Unggulan yang Belum Tergarap Maksimal


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulbar menggelar rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se Provinsi Sulawesi Barat yang bertema “Pengembangan Potensi Unggulan Sulawesi Barat Melalui Klasterisasi UMKM” di Villa Bogor Leppe Majene, Rabu, 28 Juli 2021.

Acara dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan Sulbar, Saharuddin, SE, M. Si mewakili Sekprov. Sulbar.

Rapat Pleno TPAKD kali ini diikuti oleh semua perwakilan kabupaten se Sulbar, untuk Kabupaten Majene dihadiri oleh Asisten II Andi Amran, Kadis. Budpar & Kabag. Perekonomian Setda. Majene serta dihadiri langsung Kepala OJK Regional 6 wilayah Sulampua dan pimpinan perbankan lainnya serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat.

Acara yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov. Sulbar, dihadiri langsung oleh Kabiro Masriadi yang juga mantan Pj. Sekda. Majene.

Baca juga  Sebelas Desa di Majene Dapat Pansimas Senilai Rp 2 Miliar Lebih

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keungan & Pembangunan Prov. Sulbar Saharuddin, SE, M. Si yang membacakan sambutan Sekprov. Sulbar menyampaikan berdasarkan produk domestic regional bruto (PDRB) 2020 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 45,91 Trilun.

“Perkembangan ekonomi Sulawesi Barat terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 naik sebesar 1,69%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat triwulan IV-2020 mengalami kontraksi sebesar 2,42%. Skala regional dikawasan Maluku & Papua,” ujarnya.

Dari sekian banyak potensi yang ada di Sulawesi Barat yang belum tergarap secara maksimal, utamanya pada sektor-sektor unggulan daerah seperti sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sector strategis daerah, sebagai penyumbang PDRB terbesar, sekiranya ini bisa di dorong bersama dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.

“Apabila sektor-sektor strategis ini dapat digarap secara bersama antara pemerintah, industri keuangan dan stake holders terkait lainnya, saya yakin kendala yang selama ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif¬† terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi termasuk pada kelompok Usaha Mikro dan makro (UMKM), ” lanjut Saharuddin.

Baca juga  Mamasa Kembali Diguncang Gempa Skala 4,0 Magnitudo

Untuk itu, tambahnya, dirinya menyambut baik kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan terkait. “Saya berharap agar pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat juga segera membentuk Tim Percepatan Akses keuangan Daerah (TPAKD) di masing-masing Kabupaten untuk mempercepat peningkatan akses keuangan masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Sulawesi Barat,” harapnya.

Saharuddin memaparkan, melalui kegiatan TPAKD ini, baik di Provinsi maupun di Kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat pelaku usaha di sektor potensial daerah yang terdampak pada Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca gempa tanggal 15 Januari 2021 di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat 6,2 Skala richter. “Melalui upaya-upaya antara lain lembaga jasa keuangan agar memperluas jaringan kantor yang menjangkau daerah-daerah terpencil di Sulawesi Barat sehingga memudahkan akses masyarakat terutama pelaku usaha sektor-sektor utama daerah Sulawesi Barat antara lain petani, pelaku UMKM, nelayan dan sebagainya,” jelasnya.

Baca juga  Kodim 1401 Majene Gelar Komunikasi Sosial Dengan Aparat Pemda

Selain itu, pemerintah daerah agar mempersiapkan dan memetakan kembali pelaku-pelaku UMKM yang potensial untuk difasilitasi agar lebih mudah mengakses produk jasa keuangan yang terdampak pasca gempa sulbar 6,2 Skala richter. “Lembaga jasa keuangan mensosialisasikan secara intensif produk-produk jasa keuangan yang bersuku bunga rendah dan memudahkan masyarakat,” ujar Saharuddin lagi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, jelas Saharuddin, berkomitmen untuk mendukung program-program industri keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga dan meningkatkan iklim dunia usaha dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Industri keuangan dan pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang. (rls-ih)