Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Ombudsman Sosialisasi di Disdikpora Majene


Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulbar Lukman Umar.

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah, Ombudsman perwakilan Sulawesi Barat menggelar sosialisasi dan pendampingan layanan publik di aula dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majene, Senin (18/10/2021).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulbar Lukman Umar menegaskan, sebenarnya kegiatan ini menindaklanjuti kegiatan yang sudah pernah dilakukan di aula kantor bupati Majene, yang dihadiri bupati dan wakil bupati serta semua SKPD.

“Agendanya, meneruskan sosialisasi ini ke tingkat OPD. bahkan seandainya bisa sampai ke tingkat desa. bukan hanya bicara peran dan fungsi ombudsman, tetapi juga pelayanan publik itu dimulai untuk tidak lagi bicara fasilitas tapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Pendekatan ini, mulai dari fasilitas. Memang sering sih ke semua dinas, tapi istilahnya permukaan saja. Kita ini bicara kualitas, kita masuk ke teman-teman yang memang bertanggungjawab secara disiplin di bidangnya. targetnya itu. Ini bagian dari cara kita antara ombudsman dan diknas untuk meningkatkan pelayanan, terutama di bidang pendidikan,” bebernya.

Baca juga  Sudah Jenjang SMP hingga SMA, Tapi Tabungan Pelajarnya Masih Disimpan Kepsek SD di Sayoang

Menurut Lukman Umar, salah satu tugas Ombudsman adalah melakukan pendekatan dengan pemerintah. “Diantaranya nanti kita mensosialisasikan, bantu kita apa itu ombudsman. Kalau mengharap dari anggaran sangat terbatas, makanya berbagai cara kita tempuh, misalnya pendekatan dengan unit pelayanan publik, baik di pemprov, pemda, OPD bahkan di desa,” lanjutnya.

Baca juga  Plt.Kadisdik Majene Sebut Vaksin untuk Siswa Masih Terbatas

Dengan memperbanyak sosialisasi ini, tambah Lukman, dirinya berharap mereka semakin paham dan bisa menjadi informasi berantai terkait apa itu ombudsman. “Selalu kita gunakan teman-teman media untuk membantu mensosialisasikan ombudsman, nah memang kadang ada yang salah kaprah dengan fungsi ombudsman, terutama dari sisi kewenangan, karena kewenangan kita, tolonglah teman-teman baca UU Nomor 25 tahun 2009 atau UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Jangan sampai kita ini mau menegakkan aturan, tapi kita melanggar aturan, sebab kewenangan kita terbatas. Nah kewenangan yang terbatas itulah kita maksimalkan,” jelasnya.

Baca juga  PKM Botteng Gandeng NGO Kartini Manakarra dan Balai KB Inisiasi Posyandu Bagi Remaja

Ketika disinggung laporan yang masuk ke Ombudsman untuk Kabupaten Majene, Lukman menyebutkan bahwa Laporan yang paling sering masuk ke Ombudsman dua tahun terakhir adalah terkait penggunaan ADD dan lebih khusus lagi soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. (Satriawan)