Tingkatkan Ekonomi, Wisata dan Belanja Jadi Solusi. Mau Menuju Tsunami Covid Jilid 2 ?


Penulis : Irma Ismail (Aktivis Muslimah Balikpapan)

Fase gelombang kedua kasus covid-19 di India cukup mengejutkan. Semua bermula pasca pimpinan Partai Bharatiya Janata yang mengumumkan bahwa India telah mengalahkan covid, disusul dengan kehidupan yang kembali normal, menggelar pesta pernikahan besar-besaran hingga acara kampanye serta kegiatan keagamaan yang membuat jutaan warga turun kejalan. Dan akhirnya tersadar setelah kasus positif covid-19 meledak, 300.000 an perhari dan sebagian rumah sakit kewalahan (antaranews.com, 28/4/2021). Kiranya ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi negara manapun termasuk Indonesia, untuk tidak lengah dalam menangani wabah pandemic covid-19 ini. Gelombang ini bak tsunami yang menggulung siapapun yang ada dengan ganasnya.

Wabah pandemic nyata adanya, perlu penanganan yang serius karena masih belum berakhir. Sudah setahun lebih, dari jaga jarak, memakai masker, bekerja dan belajar dari rumah, hingga saat lebaran, mudikpun dilarang. Semua ini untuk mencegah kenaikan angka kasus covid-19. Dampak wabah inipun terasa di seluruh dunia, ada gaya hidup yang berubah. Dan dari sector ekonomi jelas sekali bagaimana terjadi penurunan, produksi barang berkurang akibat permintaan pasar juga berkurang hingga adanya pengurangan karyawan sampai pemutusan kerja.

Dan untuk mendongkrak perekonomian yang lesu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani seperti di lansir dari (Wartaekonomi.co.id, 24/4/2021) mempunyai cara yang jitu yaitu meminta rakyat untuk tetap membeli baju saat lebaran nanti meskipun mudik dilarang. Hal ini disampaikan saat membahas APBN Kita, bahkan pemerintah menyiapkan program Hari Belanja Nasional (Harbolnas), dimana ongkos kirim disubsidi pemerintah.

Baca juga  Ironi Kehidupan Bertetangga Tanpa Aturan Islam

Seolah bak gayung bersambut, masyarakat berbondong-bondong memasuki sejumlah pusat perbelanjaan di kota-kota besar, berdesak-desakan tanpa jaga jarak. Hal ini nampak pada hari Minggu, 2 mei 2021, di Blok A dan Blok B di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Begitu juga di Bandung, di The King Shoping Centre, pengunjung berbondong-bondong keluar masuk membawa bingkisan, bahkan sehari sebelumnya ditempat yang sama antrean pengunjung juga terjadi. ( ayocirebon.com, 2/5/2021). Hal serupa juga terlihat di Mall Panakukang Makasar, pada akhir pekan lalu. Pengunjung yang mengantre bahkan saat menaiki escalator, menunjukkan antusiasme masyarakat yang masih tinggi dalam berbelanja menjelang lebaran. (suara.com 3/5/2021). Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan sejumlah pejabat daerah dan juga masyarakat umum. Ketakutan dengan apa yang terjadi di India, dengan meledaknya kasus covid-19 gelombang kedua akan di terjadi di Indonesia. Seolah tak mengambil pelajaran tentang dampak pandemic ini.

Tetapi hal ini harusnya tidak mengejutkan karena sudah mendapat “sinyal” atau tepatnya “seruan” dari pejabat pemerintah, meski tidak jelas dikatakan harus belanja di pusat pebelanjaan, tetapi tetap saja itu adalah sinyal untuk bisa beraktivitas di luar rumah untuk berbelanja menyambut lebaran . Bagi yang berbelanja online, pemerintah tidak tanggung-tanggung, bahkan menyiapkan dana untuk mensubsidi ongkir kirim. Bahkan hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah terkait larangan mudik yaitu ganti dengan berwisata, alasannya untuk menggeliatkan sector pariwisata dan ekonomi kreatif. Intinya adalah bagaimana mencari solusi dari larangan mudik, tapi tetap membuat masyarakat senang dan ekonomi terus tumbuh. Maka sederet solusi muncul berikut aturannya,

Baca juga  Kehebatan Khilafah Menjaga Ekologi, Banjir Tak Akan Terjadi

Inilah kebijakan setengah hati dari pemerintah, di satu sisi wabah ini belum berakhir bahkan di beberapa negara mengalami kenaikan kasus covid-19 ini akibat dilonggarkannya aturan, dan di sisi lain ekonomi menjadi lesu. Masalahnya adalah apakah kebijakan yang dibuat bisa menghandle semua ? menangangi kasus wabah dan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Melihat dari statement pejabat pemerintah dengan melarang mudik ,demi menghindari adanya kerumuman massa, tentu ini harus di apresiasi sebagai langkah nyata dalam hal menjaga jarak, hanya saja ketika ada statement lain yang jelas mengarah kepada terjadinya kerumuman massa, ini yang pada akhirnya membingungkan bagi masyarakat. Mau dibawa kemana masyarakat dengan kebijakan yang bertolak belakang ini ?

Jika kita mau mencermati, maka jelas kebijakan ini berpihak kepada pelaku ekonomi, dalam hal ini adalah para pemilik modal atau kapitalis, karena semua akan berujung kepada para pemilik modal. Inilah negara dengan konsep sistem ekonomi kapitalis, dimana setiap kebijakan akan terkait dengan kepentingan para kapitalis. Meskipun itu akan membuat rakyat menjadi korbannya.

Jelas hal yang tidak masuk akal, jika mudik saja dilarang tapi masyarakat dibiarkan ketempat-tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan, bukankah ini akan menambah kerja dan beban bagi pemerintah juga ? bahkan aparatpun diturunkan saat terjadi lonjakan pengunjung di pusat perbelanjaan beberapa waktu lalu, tapi tetap saja tidak mampu mencegah arus massa yang datang. Apa iya demi sesuatu yang bisa ditunda dan tidak terlalu mendesak, sampai negara harus mengeluarkan biaya tambahan dan mau menanggung resiko cluster baru ? dari semua ini jelas para pemilik modal yang di untungkan, karena dampaknya nanti jelas pemerintah yang menanganinya jika kasus ini meningkat. Inilah sistem kapitalis, yang menggunakan tangan penguasa untuk memuluskan apa yang menjadi kepentingannya.

Baca juga  Pengekangan Aspirasi Politik Mahasiswa Melalui Pakta Integritas

Hal yang bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, penguasa adalah pelayan dan penjaga rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan semua semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan demi kepentingan golongan ataupun kelompok. Dalam hal penanganan wabah, maka negara akan mengunci atau memutus penyebaran wabah dari pusat ditemukannya penyebaran itu. Negara akan mensuplay kebutuhan mendasar rakyat yang berada di daerah yang dikunci. Semua ini bisa terlaksana dikarenakan pemasukan keuangan negara dalam sistem Islam juga jelas. Semua sumber daya alam yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat akan dikuasai dan dikelola oleh negara, bukan dikuasai oleh swasta. Hal yang berbanding terbalik dengan negri ini, semua sumber daya alam dikuasai oleh swasta, jelas hasil keuntungan dan kekayaan akan berada di segelintir orang saja, akikbatnya negara tak kuasa dalam menangani wabah ini dikarenakan tidak ada dana hingga tergantung kepada hutang luar negri dan swasta/kapitalis akibatnya kebijakannya pun disetir oleh kepentingan kapitalis.

Maka sudah saatnya kaum muslim berpikir jernih untuk kembali kepada kehidupan Islam yang kaffah, yang dengannya maka akan tercapai kehidupan yang penuh rahmat dan barokah, bukan hanya bagi muslim tapi bagi semua manusia.