Tim Supervisi Jam Pidum Kejagung RI Berkunjung ke Kejari Majene


Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Zat Adiktif Kejagung RI, Darmawel Aswar Melakukan Supervisi di Kejaksaan Negeri Majene.

SULBAR99NEWS.COM–MAJENE, Tim Supervisi Penanganan, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum dan Tunggakan Perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI melakukan Supervisi dan Monitoring di Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene, Kamis (26/11/2020).

Kunjungan rombongan tim supervisi Jam Pidum dipimpin Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Zat Adiktif Kejagung RI, Darmawel Aswar, diterima langsung Kajari Majene, Nur Surya, didampinggi para Kasi di Kejari Majene.

Kunjungan ke Kejaksaan Negeri Majene ini, untuk melakukan supervisi ke daerah penanganan regulasi, aplikasi sudah dijalankan atau belum, kita mau menginfokan ke daerah bahwa aplikasi itu penting, supervise ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai di Majene, Mamuju dan Pasangkayu,” kata Darmawel Aswar, mantan Kajati Sulbar yang didampingi Aspidum Kejati Sulbar bersama Kajari Majene, Nur Surya.

Baca juga  Jelang Ramadhan 1441 H, Bupati Majene Pantau Harga Sembako di Pasar Sentral

Menurut Darmawel,  Kunjungan itu dalam rangka kegiatan supervisi penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, apakah sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan di daerah secara optimal.

Oleh pimpinan kami di Kejaksaan Agung dalam hal ini Bapak Jaksa Agung muda tindak pidana umum,  kami diminta beberapa tim salah satunya tim kami untuk melakukan supervisi ke daerah untuk memberikan contoh-contoh yang benar terhadap beberapa penanganan perkara seduai regulasi yang sudah kita ciptakan dan cara untuk melihat juga kira-kira di daerah ini ada tunggakan perkara atau tidak, aplikasi sudah dijalankan atau belum,”ujar Darmawel.

Darmawel juga mengatakan,  karena kita punya namanya aplikasi penanganan perkara pidana khususnya CMS, cash management system kita juga akan menginfokan kepada daerah, bahwasanya kedepan sistem aplikasi ini menjadi penting untuk memudahkan teman-teman di daerah dalam melakukan pelaporan pelaporan dan lain-lain sebagainya.

Baca juga  Sertijab Ketua DWP Majene Dirangkaikan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H

Tentunya nanti dalam tanya jawab yang akan dikembangkan bersama, dan juga supervisi ini dimaksudkan kepada satu pembahasan tentang yang namanya RC restorative Justice atau keadilan restoratif, di mana ada regulasi yang mengatur yaitu Perja 15 tahun 2020, yang pada prinsipnya ini untuk memberikan keadilan dalam masyarakat,”ungkapnya.

Lanjut Darmawel menjelaskan, keadilan yang dimaksudkan, karena selama ini kita sama-sama tahu banyak terjadi pendapat pendapat di masyarakat, kalau kita penegak hukum ini tajam kebawah tumpul keatas, artinya apa artinya masyarakat yang kebetulan dalam posisi orang miskin, orang tidak mampu atau orang teraniaya tidak punya siapa-siapa, ini kan selalu kesannya di hukum berat.

Baca juga  BI Perwakilan Sulbar Gelar Bazar UMKM dan Peresmian Transaksi QRIS

“Ini kita coba untuk melakukan pendekatan secara manusiawi, kita minta kepada paraJaksa kita menggunakan hati nuraninya, sehingga terhadap perkara-perkara yang sebenarnya ini bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan kita selesaikan dengan metode restorative Justice, di mana nanti terjadi yang namanya penghentian penuntutan Kejaksaan,”jelasnya.

Dan tentunya lanjut Darmawel, ini harus memenuhi syarat-syarat yang diminta, jadi tidak seperti misalnya ada keinginan dari Kajari misalnya itu tidak serta merta, mereka harus menyampaikan dulu dokumen pendukung.

“Setelah itu diputuskan nanti oleh pak Kajati dan apabila perkara ini termasuk perkara yang sulit maka bisa lakukan ekspos ke Jakarta sekarang mempermudahnya dengan sistem online kami lakukan. Metode ini sangat mendapat apresiasi dari masayarakat, jadi dengan adanya RJ ini tidak penuh penjara dengan masalah seperti ini,”pungkasnya. (Alimukhtar)