Terbaik terbaik

Dibaca : 27 kali.

Tim Auditor BPK RI Perwakilan Sulbar Segera Periksa LKPD Majene TA. 2019


SULBAR99.COM-MAJENE, Tim Auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat segera akan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan LKPD T.A. 2019. Di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu, 29/1/2020, mereka disambut dan diterima oleh Pemkab Majene.

Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Majene, Kepala BPK RI Perw. Sulbar, diwakili oleh Pengendali Teknis, Ibu. Nuriska Ria, SE, MAA, Ak, CFE, CA beserta rombongan, Ketua DPRD Majene beserta Anggota DPRD Majene, Sekda Majene, Para Staf Ahli & Asisten, Para Pimpinan OPD, Para Camat, Kabag. Setda & Kabag. DPRD serta Undangan Lainnya.

Kepala BKAD. H. Kasman, SE, MM mengungkapjan, kegiatan ini bertujuan membangun komitmen dan kesadaran pejabat pengelola keuangan dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan yang andal dan sesuai ketentuan.

Selain iru, juga bertujuan sebagai wadah konsultasi serta transfer ilmu pengetahuan antara Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan dan BPK RI perwakilan Sulbar sebagai institusi pemeriksa.

“Juga sebagai sarana peningkatan sinergitas intern entitas Pemkab Majene dalam mendorong tata kelola keuangan yang profesional demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik Pemkab Majene,” ungkap Kasman.

Baca juga  Super Cepat, Ini Capaian Membanggakan Kabupaten Barru Selama Tiga Tahun

Pada proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2019 ini, Kasman mencoba meningkatkan partisipasi SKPD dalam proses penginputan secara mandiri namun tetap melalui supervisi dari BKAD. “Dimulai dengan penempatan saldo awal, rekonsiliasi, penyusunan kertas kerja sehingga proses penginputan jurnal akan diberikan otoritas kepada SKPD. Kemudian terhadap beberapa sektor yang menjadi evaluasi pada pemeriksaan tahun sebelumnya, kami berikan supervisi yang lebih intens seperti dana BOS dan JKN pada Puskesmas,” tandas Kasman.

Untuk itu, lanjut Kasman, dirinya mohon agar SKPD terkait untuk lebih mendorong lagi penyelesaian laporan keuangan agar LKPD Kabupaten Majene dapat selesai pada waktu yang kami targetkan yakni di awal bulan Februari ini untuk di review inspektorat, hingga diserahkan kepada BPK pada akhir Februari nanti.

Sementata itu, Bupati Majene dalam sambutannya mengatakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami selaku pimpinan daerah untuk menyampaikan dua poin penting terkait visi kepemimpinan kami terhadap sektor pengelolaan keuangan di Kabupaten Majene ini.

Baca juga  Perahu “Petandona Puang” Milik Korban Nelayan Hilang di Majene Ditemukan Nelayan Pinrang Terapung-apung di Laut Lepas

“Pertama, pemerintah Kabupaten Majene sejak 2015 yang lalu telah mendapatkan opini WTP berturut-turut selama 4 tahun saat itu merupakan awal masa kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati Majene yang terpilih. Ini merupakan suatu kesyukuran, sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah,” ungkap Bupati Majene.

Fahmi menambahkan, dirinya menyadari semakin tinggi suatu capaian, maka tanggung jawab atas capaian tersebut semakin berat, olehnya itu upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus kami lakukan dan menjadi prioritas tahunan.

“Selaku pimpinan daerah dapat menyelesaikan masa tugas pada periode kepemimpinan ini pada tahun 2021, dengan tetap mempertahankan opini WTP ini sampai kali ke-6 secara berturut-turut,” ujarnya.

Sementara yang kedua, lanjut Bupati, dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Majene dengan tag line visi MP3 Telah dirumuskan pada visi Majene Profesional yang diuraikan ke dalam misi ke-6 bidang tata kelola pemerintahan bersih dan profesional. “Kami menargetkan kualitas pengelolaan keuangan lebih baik dari tahun ke tahun sehingga opini WTP ini dapat dipertahankan,” ujar Bupati Fahmi.

Baca juga  Bupati Majene Sesalkan Tak Ada Atraksi Ketika Upacara HUT Damkar

Namun penting kiranya, menurut Fahmi Massiara, untuk tekankan secara khusus kepada seluruh SKPD bahwa opini WTP bukanlah hasil akhir atau tujuan kita, namun sarana untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

“Dalam merealisasikan target tersebut maka pemerintah Kabupaten Majene mengambil kebijakan yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, melalui penyediaan SDM bidang akuntansi, perwujudan sarana prasarana yang efektif, baik perangkat maupun regulasi, serta supervisi berjenjang pada aspek tata laksana. Inilah kebijakan strategis yang akan dijabarkan ke dalam program prioritas tahunan dengan inspektorat dan BKAD sebagai Leading sektor,” tutup Bupati Majene.

Berikut nama tim auditor BPK RI perwakilan Sulbar yang akan melaksanakan pemeriksaan interim terhadap LKPD Kab. Majene TA 2019 selama 28 hari sebagai berikut :
• Eydu Oktain Pandjaitan (Penanggung Jawab)
• Nuriska Ria (Pengendali Teknis)
• La Ode Muhammad Falihin (Ketua Tim)
• Nurhendrastomo (Angg. Tim)
• Visi Denok Mustikasari (Angg. Tim)
• Anisa Chumaarisaturrifah (Angg. Tim)
• Selli Cahyani Tampubolon (Angg. Tim)

Sumber : Humas Majene