Terbaik terbaik

Terkait Pembukaan Lahan Sawit di Bonehau, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Sulbar


Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim, S.Ag. (Foto detik.com)

SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim, S.Ag yang menerima langsung aksi unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Pelajar Mahasiswa Bonehau Raya (Hipmakar), Selasa (9/3/2021) di DPRD Sulbar memberi perhatian serius terkait persoalan ini.

Dihubungi via telepon, Abdul Rahim mengatakan, semua aspirasi masyarakat yang masuk di DPRD Sulbar, harus siap setiap saat diterima. “Kita akan salurkan sesuai dengan kewenangan yang ada. Itu akan kita kawal, sepanjang murni aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Rahim menjelaskan, ada aspirasi dari teman himpunan pelajar mahasiswa Bonehau raya (Hipmakar), yang pada intinya mempertanyakan sekaligus menyatakan sikap menolak masuknya proyek kelapa sawit. “Kalau tidak salah sekitar 220 ribu hektar, yang oleh mereka dianggapnya tidak sesuai dengan data yang ada di Kementan. Jadi kita pada prinsipnya, karena tadi ada juga dari sekretaris dinas perkebunan Sulbar, kami juga baru tahu bahwa sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas perkebunan Kabupaten Mamuju yang merekomendasikan kepada koperasi Mandiri Tani untuk pembukaan lahan sawit,” bebernya.

Baca juga  Usman Suhuriah : Pilkada Berkualitas Itu Partisipasi Pemilih Lebih Besar

Abdul Rahim menambahkan, surat penolakan yang mereka sampaikan itu dilengkapi dengan lembaran pernyataan sikap dari salah satu kades di Bonehau, tegas menyatakan penolakan. “Kami juga menyarankan kepada masyarakat tadi, agar juga melakukan aspirasi di kabupaten, karena pintu masuknya dan rekomendasi ada di kabupaten, sehingga DPRD (Mamuju) juga bisa segera bersikap, apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang kabupaten melalui dinas Perkebunan, menyatakan bahwa itu berkesusaian dengan peraturan yang ada, ya tentu kita tentu tidak bisa menolak,” ujarnya.

Baca juga  Ranperda Pengarusutamaan Gender Dibahas DPRD Sulbar

Tapi, lanjut anggota DPRD dari Polman itu, kalau ada hal yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang ada disana, terutama terkait kajian Amdal dan penjagaan ekosistem yang ada di Bonehau, tentu akan tindak lanjuti dengan dinas terkait. “Kita baru menerima aspirasi awal, Hipmakar juga baru menyerahkan pernyataan sikap, belum ada dokumen lain yang diserahkan, tentu kita tidak pada posisi untuk bisa memeriksa dokumen terkait. Tapi insya Allah, kami DPRD melalui komisi II, sudah minta agar diberi perhatian khusus, sambil menunggu hasil klarifikasi dari pemkab Mamuju melalui dinas perkebunan,” tandasnya.

Baca juga  Hasriadi : RS Majene Harus Siap Rawat Pasien Corona

Yang pasti, lanjut Rahim, ketika terjadi penolakan, apalagi masyarakat menolak secara mayoritas, tentu DPRD terdepan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan. (adv-Satriawan)