Terdakwa kasus Pembangunan Asrama Putra dan Putri MAN IC Gowa divonis Satu Tahun Penjara


DIVONIS. Sidang kasus pembangunan asrama putra dan putri MAN IC Gowa telah divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Makassar. (Foto : Fb Kejati Sulselbar)

SULBAR99.COM-Sidang Putusan kasus dugaan Korupsi Pembangunan Asrama Putra dan Putri Madrasah Aliah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Kabupaten Gowa tahun 2015, yang merugikan negara senilai Rp.7.257.363.637 berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) hari ini telah divonis oleh Hakim, Selasa (18/6/2019) di Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Makassar. Hal ini berdasarkan unggahan akun facebook Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Baca juga  Kerjasama KPK, Pemkab Majene Gelar Diseminasi Bagi Wajib Pajak

Ketiga terdakwa masing-masing Andi Muh. Zainul, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yang divonis satu tahun penjara dan denda Rp50juta subsidair dua bulan. Ir. Alimuddin Ansar (Direktur PT. Syafitri Perdana Konsultan ) divonis satu tahun penjara dan denda Rp50juta subsidair dua bulan. Sedangkan Direktur PT. Cahaya Insan Persada Hendrik Wijaya selaku rekanan pelaksana proyek divonis dua tahun penjara denda Rp50juta subsidair dua bulan serta uang pengganti (UP) senilai Rp7Milyar lebih.

Baca juga  Diiming-Iming Loloskan Kasus Korupsi, Kades Bababulo Tertipu Oknum LSM Tipikor

Meskipun dua terdakwa sebelumnya telah mengembalikan uang senilai Rp37,5juta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulselbar, namun pengembalian kerugian negara tersebut tidak menjadikan kasusnya dihentikan. “Meskipun para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, namun perkara tindak pidana korupsi tetap berjalan tanpa pengaruh,” Ujar Kamaria.

Baca juga  KPK Telisik Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan di Sulbar yang Tidak Taat pajak

Sekadar diketahui, ketiga terdakwa tersebut terseret atas pekerjaan Pembangunan Asrama Putra dan Putri  MAN IC pada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015. Proyek tersebut dilaksanakan di desa Balapunranga Kecamatan parangloe Kabupaten Gowa. Kasus ini terungkap setelah Tim Audit BPKP menemukan kerugian negara sebesar Rp7milyar lebih. Selain itu gedung yang dianggarkan tahun 2015 ini banyak mengalami keropos pada beton dan tembok retak. Diduga pengerjaan bangunan ini tidak sesuai dengan bestek sehingga terjadi kerusakan tersebut. (IH)


ANTI KORUPSI