Terbukti Korupsi Alokasi Dana Desa, Mantan Kades Bababulo Divonis 1 Tahun


Terdakwa Kasus Korupsi ADD Desa Bababulo Divonis 1 Tahun

SULBAR99NEWS.COM–MAJENE, Terdakwa mantan kepala desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Taufiq bersama bendahara desa, Aswan Rudianto divonis 1 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018.

Kedua terdakwa, Taupiq dan Aswan dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diperbaharui UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara, majelis hakim juga mengharuskan terdakwa membayar denda sebesar Rp 173 juta. Jika denda tidak sanggup dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Baca juga  Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Motor 30 GT, Kejari Majene Kembali Akan Panggil Saksi

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Majene, M. Syafa mengatakan, majelis hakim tipikor Mamuju memvonis kedua terdakwa dengan penjara 1 tahun 6 bulan, selain itu juga majelis hakim memvonis kedua terdakwa membayar denda.

“Dalam sidang yang digelar tadi, kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. keduanya juga didakwa untuk membayar denda sebesar Rp 173 juta subsider 2 bulan kurungan, atas putusan itu kami masih pikir-pikir untuk banding,” kata Syafa, Kamis (3/8/2020).

Baca juga  Diiming-Iming Loloskan Kasus Korupsi, Kades Bababulo Tertipu Oknum LSM Tipikor

Sementara itu kuasa hukum kedua terdakwa, Mustamin dihubungi melalui telepon membenarkan atas vonis hakim terhadap kedua kliennya. Menurut Mustamin dalam kasus tersebut seharusnya kliennya bebas dari tuntutan.

Baca juga  Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Bababulo P19

“Klien saya sudah membayar ganti rugi melalui inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP),  kemudian yang saya sesalkan selama sidang tidak satupun ada pihak yang mau bersaksi, termasuk dari APIP , padahal seharusnya ada dari APIP yang jadi saksi, minimal saksi meringankan. Makanya saya katakan lebih baik itu APIP dibubarkan saja tidak ada gunanya,” ungkap Mustamin. (Alimukhtar)