Tanpa Miras, Dijamin Maslahat


Oleh: Azizah, S.PdI *(Penyuluh Agama Islam)

Meskipun wacana tentang investasi minol telah diakhiri secara virtual, melalui keputusan Presiden Jokowi yang mencabut lampiran Perpres No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Detik.com, 2/3/2021) namun hal ini belum bisa membuat umat muslim bernafas lega. Pasalnya yang dianulir bukan Perpres-nya, tetapi lampirannya. Itu pun hanya lampiran Bidang Usaha No. 31 dan No. 32. Adapun lampiran Bidang Usaha No. 44 tentang Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol dan No. 45 tentang Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol tidak dicabut.

Artinya pencabutan lampiran tentang investasi baru miras tidak menutup dan menghentikan industri miras secara keseluruhan. Melainkan hanya menutup ruang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi (industri) baru dan membiarkan industri miras yang sudah ada tetap berjalan. Bahkan perdagangan eceran dan kaki lima juga tetap melanjutkan bisnisnya mengacu pada peraturan yang sudah ada yaitu Perpres No 74 tahun 2013. Selain itu pengendalian dan pengawasan minol diatur juga oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan sejumlah Perda.

Ditengok dari sejarahnya, keberadaan perdagangan Minol telah ada sejak zaman Belanda. Adapun jenisnya berupa Arak, Tuak, Ciu, atau Kopen diatur melalui Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Nomor 90 en 92. Sedangkan Bir diatur oleh Bieraccijns Ordonnantie Stbl 1931 Nomor 488 en 489. Lalu jejak peninggalan Belanda ini diikuti Indonesia dengan memungut cukai dari perdagangan Minol berdasarkan UU No 29 Tahun 1947 tentang cukai minuman keras (produksi, hukum, denda) bahkan hingga kini cukai minol masih dipertahankan sebagai salah satu jalan penerimaan negara lewat APBN.

Baca juga  Mengintip Kebiasaan ASN pasca diberlakukannya TPP di Majene (Bagian I)

Seperti data tahun 2015 yang menyebutkan bahwa cukai MMEA mencapai Rp 4,5 triliun. Berikutnya pada 2016 menjadi Rp 5,3 triliun, tahun 2017 sebanyak Rp 5,57 triliun, lalu meningkat lagi di 2018 sebesar Rp 6,4 triliun, serta di 2019 mencapai Rp 7,3 triliun (tagar.id, 13/11/2020).

Dilansir pula melalui data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa realisasi penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mencapai Rp 3,61 triliun selama periode Januari hingga September 2020. Jumlah tersebut setara dengan 50,79 persen dari target akhir 2020 sebesar Rp 7,1 triliun. Ini berarti rata-rata cukai MMEA telah memberikan sumbangan sebesar 3,1 persen ke dalam realisasi sementara penerimaan cukai pemerintah yang mencapai Rp 115,32 triliun per September 2020. Dari sisi pertumbuhan, realisasi tersebut turun 23,02 persen dibandingkan pada Januari-September 2019 yang mencapai Rp 4,68 triliun lantaran terpukul pandemi Covid-19 yang membuat seluruh sektor, khususnya sektor pariwisata nasional terkena dampaknya.

Miras di Mata Ekonomi Kapitalis.

Bagai pungguk merindukan bulan. Nilai-nilai ekonomis yang tinggi dan menggiurkan yang berhasil diraup dari bisnis Mirasl seolah menjadi kabut kelam yang menutup harapan agar pemerintah mencabut Perpres tentang Investasi Minol lalu melarangnya sebagai komoditas perdagangan.

Tidak bisa diingkari pula bahwa keputusan untuk membiarkan industri Minol berjalan sangat bergantung pada sistem ekonomi negara. Jika yang digunakan sebagai acuan dan pertimbangan adalah sistem ekonomi kapitalis, jelas bisnis Minol tak mungkin dilarang. Meskipun para pakar, ahli, serta tokoh agama telah mengemukakan tentang madharat (bahaya) yang ditimbulkan akibat bisnis ini jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.

Hal ini karena ekonomi kapitalis memiliki pandangan mendasar bahwa manusia memiliki kebutuhan tak terbatas, sedangkan sarana pemenuhannya terbatas. Maka agar kebutuhan ini tetap terpenuhi, ekonomi kapitalis akan menerapkan pasar bebas, yaitu mekanisme pasar yang melarang negara ikut campur menjalankan roda ekonomi jika tidak ingin pasar mengalami disfungsi yaitu terjadi ketidakseimbangan dan ketidakefisienan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Baca juga  Rohingya, Nasibmu Kini !

Bila hal ini diterapkan dalam industri Minol maka semestinya negara mengambil peran sebagai regulator saja, yang bertugas melindungi dan mengawasi jalannya bisnis dan tidak melakukan pelarangan Minol.
Terlebih lagi mengacu pada mekanisme ekonomi pasar bebas bahwa selama ada permintaan terhadap suatu barang, maka akan tercipta pula penawaran. Permintaan dalam ekonomi kapitalis berarti kebutuhan yang harus dipenuhi walaupun hanya segelintir orang yang menghendaki, dan meskipun komoditas yang diinginkan tergolong jenis yang diharamkan oleh agama.
Maka dapat dibayangkan, jika produksi dan distribusi Minol semakin tak terkendali, papan iklan, reklame, dan promosi kian menjadi. Bukankah hal ini pertanda Minol atau Miras bakal menjadi budaya di negeri kita?. Bukankah ini juga pertanda bahwa kita siap menuai bencana ?.

Mirasl Madharat, Bukan Maslahat

Walaupun industri Minol diklaim mampu menambah penghasilan negara, tetapi secara ekonomi, industri ini juga menyisakan beban. Seperti hasil studi di tahun 2010 yang menyebutkan bahwa biaya dari minum minuman keras di AS mencapai 249 miliar dolar AS atau sekitar 2 dolar 5 sen per minuman. “Ini biaya yang ditanggung dari efek buruk minuman keras ke perekonomian. Kalau dipresentasikan ke PDB AS, jatuhnya 1,66 persen dari PDB,” (Republika.co.id, 1/3/2021).

Kondisi ini tentunya bisa juga berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang ditulis Montarat Thavorncharoensap dalam 20 hasil risetnya di 12 negara yang menyebutkan, beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45% hingga 5,44% dari PDB (Republika.co.id, 1/3/2021).
Belum lagi berita duka dari WHO tentang korban meninggal dunia akibat mengkonsumsi alkohol pada 2016 lalu sebanyak 3 juta orang di dunia. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol (Cnnindonesia.com, 24/09/2018).
Sedangkan kabar terbaru di negeri ini, seorang oknum polisi dalam keadaan mabuk menembak 4 orang. Tiga di antaranya meninggal. Salah satunya anggota TNI (Kompas.com, 26/02/2021).

Baca juga  Tarhib Ramadan

Kenyataan ini semestinya mampu menggiring pada kesimpulan bahwa madharat (bahaya) Minol bukan isapan jempol. Terlebih lagi dalil-dalil agama dengan tegas menyatakan “Khamr adalah induk keburukan. Siapa saja yang meminum khamr, Allah tidak menerima shalatnya 40 hari. Jika ia mati, sementara khamr itu ada di dalam perutnya, maka ia mati dengan kematian jahiliah”. (HR ath-Thabarani, ad-Daraquthni dan al-Qudha’i).

“Rasulullah saw. telah melaknat terkait khamr sepuluh golongan: pemerasnya; yang minta diperaskan; peminumnya; pengantarnya, yang minta diantarkan khamr; penuangnya; penjualnya; yang menikmati harganya; pembelinya; dan yang minta dibelikan”. (HR At-Tirmidzi).

Namun demikian faktanya bukan hal mudah untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang pelarangan Minol menurut kacamata agama. Artinya saat ini sangat dibutuhkan edukasi untuk mengetuk hati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar larangan dan bahaya yang ditimbulkan dari hadirnya industri Minol ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menghentikannya. Sebab Minol atau Miras tidak hanya merusak pribadi peminumnya, tetapi juga berpotensi menciptakan kerusakan yang lebih besar.
Karenanya prinsip-prinsip Islam hadir dalam realitas kehidupan untuk mengulurkan sebongkah kemaslahatan. Sebab demikianlah cita-cita luhur yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw melalui konsep rahmatan lil ‘aalamin. (*)