Sumber Daya Alam Terus Dikuasai Asing


Oleh: Ulfiah

Berbagai musibah dan malapetaka yg telah menimpa dunia akibat penerapan sistem kapitalis demokrasi, pengambilalihan SDA (sumber daya alam) misalnya saja seperti tambang migas, jalan raya yang seharusnya menjadi milik umum namun menjadi milik swasta/asing. Demikian pula rusaknya kehormatan, hilangnya harta dan tumpahnya darah kaum muslim, tanpa ada peradilan yang adil atau sanksi hukum yang tegas dalam sistem kapitalis demokrasi ini.

Demokrasi telah dijadikan alat oleh para kapitalis untuk memuluskan rencana mereka menguasai SDA Timor-Timor. Terbukti Australia menjadi pihak yang diuntungkan dengan penguasaannya terhadap ladang-ladang minyak yang ada di sana. Begitu pula dengan papua, SDA yang melimpah menjadikannya sebagai primadona tangan-tangan serakah. Pada akhirnya hak-hak rakyat pun terlupakan. Padahal semua itu adalah milik masyarakat Papua yang harusnya dikelola oleh pemerintah dan hasilnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

Dilansir dalam sebuah investigasi visual yang dirilis pada Kamis (21/11), menunjukkan bahwa perusahaan asal Korea Selatan, Korindo Group, secara sengaja menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit. Hal itu menimbulkan kerugian lingkungan hidup masyarakat Papua khususnya Suku Malind.

Baca juga  Ketaatan sebagai Bukti Cinta Kepada Nabi Muhammad SAW

Tetapi, Korindo membantah hasil investigasi tersebut yang mengatakan bahwa Korindo dengan sengaja dan ilegal membakar area perkebunan tidaklah benar.

Namun, berbagai penelitian yang dilakukan salahsatunya adalah Forensic Architecture Samaneh Moafy, seorang peneliti senior yang mengatakan, “Jika dikonsensi Korindo terjadi secara alami, kerusakan lahannya tidak akan teratur.” Dan setelah dilacak dari pergerakan deforestasi benar saja bahwa hal itu jelas terjadi secara berurutan.

Juga dari perbandingan dua data, yaitu data satelit VIIRS dan MODIS NASA, perbandingan dua data itu menunjukkan kesamaan pola kebakaran, arah dan kecepatan perpindahan api. Dari sini bisa diduga bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja.

Tetapi persoalannya, rekam jejak pemerintah sangat lemah dan tidak konsisten. Apalagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang pro bisnis ketimbang aspek lingkungan.

Inilah ironisnya dalam sistem kapitalis demokrasi. Sistem yang digadang-gadang menjunjung tinggi kedaulatan, namun justru memperlihatkan bagaimana setiap kebijakan yang diambil negara mengenyampingkan aspirasi rakyat. Bahkan terkesan sangat pro rakyat tapi nyatanya lemah dalam mengambil kebijakan.

Baca juga  Uji Coba Vaksin, Jangan Hanya Soal Ekonomi

Mirisnya lagi, ambisi kapitalis yang jelas-jelas merugikan rakyat banyak, sama sekali tidak diindahkan. Sebut saja diantaranya kerusakan lahan, penggundulan hutan, tanah amblas, air minum menjadi keruh ataupun lubang galian yang dekat dengan pemukiman warga membuat anak-anak banyak yang jatuh hingga meninggal. Persoalan-persoalan ini tak kunjung diselesaikan, rakyat hanya bisa pasrah menerima kondisi tersebut. Beberapa fakta ini menjadi bukti bahwa sistem ini tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam, yaitu sistem Khilafah. Dimana negara bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya, menjamin kebutuhan hidup seperti tempat tinggal (termasuk tanah), pendidikan, kesehatan, serta keamanan rakyat. Jika melihat berbagai problematika serta kedzaliman yang ada dalam sistem demokrasi, maka wajar saja kita merindukan sistem Islam.

Dengannya, hidup kita sejahtera, terbukti sepanjang sejarah sistem pemerintahan khilafah mampu berdiri selama 1300 tahun, yang selalu menerapkan konsep syariah Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan. Sehingga yang dirasakan ummat bukan hanya kesejahteraan tapi juga keberkahan.

Baca juga  Pajak Tulang Punggung Ekonomi Kapitalis: Zalim

Ketika aturan-aturan Islam diterapkan, keadilan dalam memutuskan perkara apapun bentuknya, siapapun yang terlibat, akan diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini karena Islam yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara adalah berasal dari Zat Yang Maha Adil. Adapun seorang qadhi (hakim), ketika memutuskan perkara dengan Islam dan memiliki integritas atas dasar iman dan rasa takut akan azab neraka diakhirat, maka bisa dipastikan akan memutuskan perkara secara adil.

Walhasil, ketika negeri ini terus mempertahankan sistem yang dibuat oleh manusia, demokrasi menjadi pintu legalnya berbagai eksploitasi dan pengerukan SDA (sumber daya alam) yang merupakan milik rakyat. Maka, bukan hanya kehidupan yang jauh dari sejahtera tapi juga persoalan ummat terus datang bertubi-tubi. Tanpa henti menjerat dan mengikat, serta sangat kecil peluang bagi rakyat untuk meraih keadilan dan kesejahteraan demi kemaslahatan umat.

Wallahu a’lam.


OPINI