Sosialisasi PMK. Tidak Sampaikan Rekapitulasi Transaksi Harian, DBH dan DAU Ditunda Hingga 50 Persen


Kepala Seksi Existensifikasi dan penyuluhan KPP Pratama Majene Nanang Subchan, SE, MA

SULBAR99.COM-MAJENE, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Majene yang menaungi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Polman dan Mamasa  mengingatkan kembali  sejumlah bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai  Peraturan Menteri keuangan (PMK) No. 85 tahun 2019 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/Pemungutan dan penyetoran pajak atas belanja yang bersumber dari APBD, Selasa (17/9/2019) di Kantor Pajak Pratama Majene.

Kegiatan sosialisasi PMK tersebut menghadirkan bendahara pada setiap OPD.

Kepala Seksi Existensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Majene Nanang Subchan, SE, MA yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, sosialisasi yang dilakukan terhadap Bendahara OPD bertujuan untuk  memberikan pemahaman kepada Bendahara terutama kewajiban menyampaikan laporan.

Baca juga  Ija, Wanita Miskin Yang Sumringah Terima Paket Sembako di Hari Bhakti Dokter ke- 111

“Ada satu laporan namanya DTH (Daftar Transaksi Harian) dan RTH  (Rekapitulasi Transaksi Harian) yang wajib dilaporkan ke  Direktorat Jenderal  Perimbangan Keuangan (DJPK)  Kementerian Keuangan,” ungkap Nanang.

Nanang menambahkan, PMK ini didalamnya terdapat pasal bahwa apabila bendahara umum daerah atau  Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)  tidak menyampaikan DTH RTH  ke DJPK, ada ancaman penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) paling tinggi 50 %. “Makanya kami berharap supaya hal tersebut tidak terjadi, kami menginformasikan peraturan tersebut dengan melakukan  sosialisasi PMK ini,” ungkap Nanang.

Baca juga  Siap-siap, Tentara Membangun Desa Akan Sasar Desa Awo Tammeroddo Sebulan Penuh

Selain tentang ancaman penundaan DBH dan DAU, Kepala Seksi Existensifikasi itu juga menyebutkan kalau sosialisasi PMK juga dimaksudkan  merefresh kembali pengetahuan para bendahara terkait kewajiban perpajakannya. “Tahun lalu kami juga mengadakan sosialisasi yang sama , tapi tahun ini kami refresh  kembali,  sebab banyak bendahara yang berganti,”tutur Nanang.

Selain sosialisasi PMK di Majene, KPP Pratama juga menggelar hal yang sama di dua kabupaten wilayah KPP Pratama Majene yaitu Kabupaten Polman dan Kabupaten Mamasa. “Kemarin juga diadakan sosialisasi ke Inspektorat Daerah.  Di Kabupaten Polman dan Mamasa, ada dua kegiatan sosialisasi, satu ke Inspektorat Daerah dan satunya lagi Sosialisasi kepada Bendahara OPD,” tambahnya.

Baca juga  Audit Kinerja ASN, Pemkab Majene Gandeng BPKP Sulbar

Lebih jauh pria berkacamata itu berharap dengan adanya kegiatan ini,  kepatuhan dalam menyampaikan laporan SPT bagi bendahara makin meningkat dan tentu saja pembayaran pajaknya juga meningkat. “ Karena DBH yang diberikan  oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah  sangat tergantung jumlah penerimaan pajak. Jadi ada korelasinya, makin tinggi pajak suatu daerah, maka DBH akan semakin tinggi pula,”pungkas Nanang. (Wan)


DAERAH