Smelter Nikel, SDA Yang Wajib Dikelola Oleh Negara



Oleh: Nor Hamidah
(Pemerhati sosial)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan tahun ini akan ada penambahan empat fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) yang mulai beroperasi, terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timah.

Smelter itu sendiri adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah.

Nikel adalah tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

Perusahaan industri bernama PT. Mitra Murni Perkasa (MMP) berencana membangun smelter atau pemurnian nikel dikawasan industri Kariangau, Balikpapan Barat. Gagasan ini mendapat dukungan penuh dari Pemkot Balikpapan.

Rencana pembangunan smelter nikel di Kariangau ini disampaikan Komisaris PT.MMP, andrew Hidayat, rabu 1 September 2021. Proyek pembangunan disebut akan dimulai Oktober 2021. Lahan yang disiapkan PT MMP seluas 58 hektar. Sebagai langkah awal perusahaan lebih dulu membangun smelter diatas lahan seluas 23 hektar.
“Seluruh pengerjaannya di target tuntas pada Maret 2023.”kata Andrew selepas menyerahkan bantuan 1.000 kepada Pemkot Balikpapan di Balai Kota.

Kami akan membangun smelter didaerah Kariangau yang direncanakan akan mulai kontruksinya diawal tahun depan. Saat ini kami dalam merampungkan perizinan,” ujar Pemegang Saham PT MMP Andrew Hidayat, kaltim.idntimes.com, kamis (2/9/2021).

Andrew sengaja memilih Balikpapan sebagai lokasi pembangunan industri smelter MMP. Selain pelabuhan Kariangau yang memiliki kedalaman laut menunjang, ia pun tertarik dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dimiliki Balikpapan.

Baca juga  Pelangsiran BBM Jenis Solar dan Premium Kerap Terjadi di Setiap SPBU

Planningnya sudah kami susun dua tahun silam. Saat ini proses pemerataan lahan dan kami targetkan tahun depan sudah mulai kontruksi.

Kedepannya, pabrik smelter nikel Karingau dibangun guna menunjang proyek baterai pemerintah. Tetapi, ia juga tidak menampik produk nikel yang akan diekspor ke Luar Negeri, yang rencananya akan diekspor ke Tiongkok, Korsel dan Jepang, karena saat ini ada tiga pabrik baterai di Asia yang akan menjadi tujuan utama ekspor perusahaan.

Rencana pembangun smelter di Karingau Balikpapan ini mengundang pro kontra di tengah masyarakat salah satunya dari Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Pradarma Rupang, punya pandangan berbeda mengenai rencana smelter nikel di Kariangau. Jika pabrik tersebut dibangun dia yakin, aktivitas Teluk Balikpapan dikawasan Kariangau terganggu. Kehadiran smelter nikel akan mengundang kapal berdatangan.

Smelter nikel juga dikhawatirkan merusak ekosistem teluk Balikpapan, tidak menutup kemungkinan, limbah pabrik dibuang kelaut atau tempat yang tidak semestinya. Andaikata itu terjadi, lingkungan Teluk Balikpapan bakal tercemar, aktivitas nelayan dapat terganggu karena biota lautnya tercemar.
https://kaltimkece.id/warta/balikpapan/balikpapan-segera-miliki-pabrik-smelter-nikel-antara-geliat-ekonomi-dan-kekhawatiran-dampak-lingkungan.

Namun tak dapat dipungkiri pengelolaan sumber daya alam (SDA) tersebut tidak dapat mensejahterakan rakyat negeri ini. Faktanya masih banyak kemiskinan yang menghiasi negeri ini, pengangguran dimana-mana, impor selalu terjadi, utang luar negeri kian menumpuk dan lain sebagainya.

Baca juga  KOMUNIS DAN LGBT DIKAJI, SYARIAT ISLAM DIBUNGKAM

Padahal sebenarnya didalam islam SDA harus dikelola oleh negara sendiri, bukan diserahkan kepada asing atau pihak swasta. Namun apalah daya, hal ini terjadi akibat kesalahan pandangan dalam mengelola SDA tersebut. Dimana negara mengemban sistem kapitalis sekuler yang pasti tidak akan mampu memandirikan bangsanya, walaupun sejatinya negara kita merupakan negara yang kaya akan SDA.

Sistem Kapitalis Sekuler yang berasas pada pemisahan agama dari kehidupan telah menjadikan SDA sebagai objek untuk meraup untung sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Negara dalam sistem ini memberikan kebebasan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk mengelola SDA, sehingga SDA dijadikan ladang bisnis bagi mereka para pemilik modal.

Negara dalam sistem ini juga hanya menjadi regulator semata, bahkan dia juga bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan SDA sebagai sektor investasi maupun bisnis untuk meraup untung sebesar-besarnya demi kepentingan individual.

Islam hadir sebagai agama paripurna, islam bukan hanya sekedar agama ritual semata, tetapi dia juga memiliki seperangkat aturan, guna menyelesaikan segala problematika hidup umat manusia tanpa terkecuali SDA.
Dalam islam kekayaan alam adalah bagian kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta maupun asing. Seperti sabda Rasulullah SAW “ kaum muslim berserikat (memeliliki hal yang sama) dalam tiga hal : air, rumput dan api.”( HR.Ibnu Majah).

Baca juga  Ancaman Disintegrasi Di Balik Topeng Demokrasi

Menurut Konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi islam, barang-barang seperti minyak, gas, emas, nikel, hutan, laut dan sebagainya semuanya harus dalam manajemen negara, tidak dibenarkan untuk di privatisasi. Mengutip pendapat Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, mengatakan bahwa, “barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah milik khusus”. Karena itu siapa saja yang menemukan barang tambang, minyak bumi pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan barang tambang tersebut harus diberikan kepada negara untuk dikelola.

Negara yang menerapkan sistem ekonomi islam dapat menjamin kestabilan ekonomi, dengan memahami ketentuan syariat islam atas status SDA dan bagaimana pengelolaannya bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yaitu sebagai sumber pemasukkan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan negara dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang Luar Negeri bagi pembiayaan pembangunan negara.

Pengelolaan SDA oleh negara pasti memperhatikan kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar. Negara tidak akan pernah membiarkan pengelolaan SDA tersebut, menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan keresahan rakyatnya. Karena negara dalam sistem islam pasti akan berpijak pada kesejahteraan Umat.
Wallahu A’alam Bisshawab.