Siapkah Sulsel New Normal?


Penulis : Anggun Sunarti (Mahasiswi Ahwal Syakhsiyah Al Birr Unismuh Makassar)

Beberapa bulan terakhir ini, aktivitas masyarakat khususnya di Sulsel sudah berjalan kembali seperti biasa. Setelah sebelumnya diberlakukan PSBB diberbagai daerah yang mengakibatkan kemacetan ekonomi, nampaknya hal ini menjadi pendorong utama akan diberlakukannya New Normal di tengah-tengah masyarakat, meskipun angka penyebaran COVID-19 selalu bertambah setiap harinya. Banyak masyarakat merasa bingung dengan kebijakan yang ada. Alhasil banyak diantara mereka yang tidak lagi memperhatikan protocol kesehatan, yang hal ini bisa menjadi peluang besar semakin melonjaknya angka penyebaran Covid-19 di Sulsel.
Berdasarkan data perkembangan situasi COVID-19 Sulsel, angka reproduksi COVID-19 (Rt) Sulsel mengalami kenaikan menjadi 1,01 pada tanggal 8 Agustus 2020 lalu. Padahal sejak dua pekan terakhir, posisi Rt stagnan di kisaran angka 0,93-0,96.

Ketua Tim Pengendalian COVID-19 Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin mengatakan, adanya pergerakan Rt di Sulsel ke angka 1 menunjukkan beberapa indikasi. “Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan kasus real dengan transmisi lokal sedang berlangsung di masyarakat. Selain itu, tracing oleh tim surveilans berjalan dengan baik dalam menemukan kasus dengan benar,” papar Ridwan kepada SINDOnews,10/8/2020

Sebaran penambahan kasus baru ini masih terpusat di Makassar sebagai episentrum sebanyak 40 orang. Kemudian di Luwu Timur 19 orang, Gowa 18, Sinjai 9, Pangkep 2, dan Luwu Utara serta Maros masing-masing penambahan 1 kasus baru. Dengan begitu, hingga per tanggal 9 Agustus 2020 akumulasi kasus COVID-19 Sulsel tercatat sudah mencapai 10.363 orang. Dimana 7.214 diantaranya dinyatakan sembuh dan 335 meninggal dunia. Lalu, 2.814 lainnya masih dalam perawatan, baik di layanan rumah sakit, dan sebagian besar lewat program isolasi mandiri secara terpusat. (SINDOnews,10/8/2020)

Baca juga  Utamakan Keselamatan Rakyat, Sebaiknya Batasi Turis China

Penerapan Kebijakan yang tak Terarah

Awal kemunculan Covid-19, berbagai kebijakan telah diberlakukan di tengah-tengah masyarakat untuk menghadapi melonjaknya penyebaran virus. Para ahli pakarpun saling berselisih pendapat dalam penanganan wabah ini. Inilah yang semakin menambah kebingungan masyarakat karena kesenjangan yang terjadi antara para penguasa dan para pakar bidang dalam penanganan Covid-19.

Dalam pemerintahan demokrasi kebebasan berpendapat dan bertingkah laku menjadi suatu hal yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya dan berperilaku selama tidak ada yang bertentangan dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Alhasil masyarakat bebas melakukan apa saja selama tidak ada aturan yang mengikat. Hal ini semakin terlihat dengan masih rendahnya kedisiplinan warga akan penerapan protokol kesehatan yang turut berkontribusi pada peningkatan reproduksi COVID-19.

Dengan peningkatan kasus yang kian bertambah ini, diperlukan upaya tegas dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, ahli epidemiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) inipun berharap masyarakat ikut bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan program perilaku hidup bersih dan sehat. Agenda protokol kesehatan saat ini menjadi upaya yang efektif dalam mencegah penularan. Diikuti dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Sejak kemunculan virus ini telah terjadi kesalahan penanganan sejak awal. Lambatnya penanganan untuk melakukan karantina wilayah, membuat virus ini semakin cepat menyebar di tengah-tengah masyarakat. Menjadi sebuah kewajaran dalam aturan yang ada jika yang menjadi patokan kebijakan adalah untung rugi maka akan ada yang dikorbankan dari kebijakan yang diberlakukan.

Baca juga  RUU PKS Bukan Solusi Kekerasan Seksual

Awal dikabarkannya tentang kebijakan New Normal, tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran virus mulai berkurang. Padahal pemberlakuan tatanan New Normal harus disertai kedisiplinan masyarakat untuk menjaga jarak dan tetap menggunakan masker sebab itu berkontribusi besar dalam menghentikan penyebaran virus.
Kebijakan New Normal tidak hanya sekedar diterapkan tapi perlu memperhatikan terlebih dahulu kondisi masyarakat dengan memetakan seluruh daerah, baik yang terdampak virus ini ataupun tidak. Dan ini menjadi tanggungjawab dari seorang pemimpin sebagai pemangku utama dalam pengambilan kebijakan. Seharusnya aparat yang ada dan masyarakat bekerja sama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan masyarakat tetap memperhatikan protocol kesehatan dan pemerintah memberikan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan yang ada.

Dengan melihat fakta yang ada, layakkah kebijakan New Normal diterapkan di tengah-tengah masyarakat?
Inilah wajah asli demokrasi kapitalis hari ini yang telah gagal menjaga rakyatnya. Bahkan seakan-akan tidak peduli dengan nyawa rakyat ketika dihadapkan pada situasi apakah menggerakkan roda ekonomi ataukah tetap berupaya keras menjaga keselamatan rakyat.
Khilafah menangani pandemi berdasarkan ajaran Nabi ﷺ. Khilafah menerapkan karantina wilayah (lockdown) bagi kawasan zona merah. Melakukan proses isolasi serta pengobatan dan perawatan terbaik bagi yang sakit, sampai mereka sembuh. Serta menjamin warga yang sehat agar tetap sehat dan jangan sampai tertular wabah.

ISLAM SOLUSI KEBIJAKAN SHOHI

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, segala aturan kehidupan telah diatur dalam sistem pengaturan-Nya. Aturan yang dibuat bukan atas dasar hawa nafsu dan keinginan belaka tapi berlandaskan wahyu dari Allah swt yang disampakan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril.

Baca juga  Politik Dinasti Bentuk Kewajaran Dalam Alam Demokrasi

Berbeda dengan kapitalisme, aturan dibuat oleh mereka yang punya kepentingan dan disahkan atas kesepakatan bersama hingga diterapkan di tengah-tengah masyarakat sebagai aturan baku yang tertulis dalam Undang-undang.

Pentingnya seorang pemimpin memang sangat diperlukan dalam sebuah Negara karena ia adalah pemegang kebijakan dan penentu arah laju roda pemerintahan.
Berbicara tentang kebijakan, ini menjadi erat kaitanya dengan objek kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang merupakan kata turunan dari kata bijak, memang sepantasnya melahirkan peraturan yang bijak. Bukan hanya sekedar bijak tapi pastisnya harus sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai tuntunan hidup manusia.

Juga sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:
رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْئُولٌ رَاعٍ الإِمَامُ
“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Dari sini sangat jelas bahwa seorang pemimpin bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Tidak hanya sekedar mengeluarkan kebijakan tapi harus memperhatikan dampak dari kebijakan yang ada. Penjagaan terhadap rakyat adalah perkara yang sangat penting karena pengambilan kebijakan akan dimintai pertanggung jawaban nantinya dihadapan Allah SWT. Dan tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilan akhirat, maka menjadi sebuah keharusan bagi seorang pemimpin tunduk atas perintah-Nya bukan karena kepentingan yang lain. (***)


OPINI