Seorang Kades di Kecamatan Tinambung Dilaporkan ke Kejaksaan


SULBAR99NEWS.COM-POLMAN, Kepala Desa karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman resmi dilaporkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Bupati melalui kecamatan, BPMPD, Inspektorat, pemdes, DPRD komisi I, Kejaksaan, Tipikor, asosiasi BPD tingkat kabupaten, Camat dan ombudsman Kabupaten Polman Sesuai dengan Surat Laporan berkaitan dengan dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Kami dari BPD Desa kerama telah melaporkan persoalan ini ke sembilan pihak instansi terkait Kabupaten, ada beberapa point yang menjadi dasar laporan kami,” ungkap Ketua BPD Games.

Games selaku Ketua BPD Desa Karama dan perangkatnya, sudah mengadakan rapat dan musyawarah dalam hal itu.

Berikut rincian Laporan BPD Desa Karama yang diterima

Tahun 2019
1. Siltap aparat desa tidak terbayarkan dua bulan di tahun 2019

2. Pengalihan anggaran tanpa melalui musyawarah
a. Pembangunan jembatan anggaran Rp 500.000.000
b. Dana peningkatan kapasitas BPD karama

3. Tidak ada laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester dua tahun 2019

4. Tidak diserahkan desain pekerjaan pembangunan fisik drainase rabat beton tahun 2019 kepada BPD yang seharusnya satu paket dengan RAB

Tahun 2020
1. Tidak diperlihatkan dokumen APBDes tahun 2020 ke BPD

2. Tidak diperlihatkan dokumen APBDes perubahan tahun 2020

Baca juga  ASN yang Telah diPTDH Benarkah Akan Diaktifkan Kembali Oleh Pemerintah?

3. tidak ada laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester satu dan dua

4. tidak ada desain pekerjaan pembangunan gedung PKK yang seharusnya satu paket dengan RAB

5. tidak ada laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2020

6.tidak ada transparansi penggngunaan dana covid-19 serta insentif tim relawan yang di sepakati bersama melalui musyawarah desa tahun 2020.

Tahun 2021

1. Tidak diserahkan dokumen RKP tahun 2021 ke BPD

2. Tidak diserahkan dokumen APBDes tahun 2021 ke BPD

3. Tidak di serahkan APBDes perubahan sampai pada bulan Juli 2021

4. Tidak ada transparansi penggunaan dana covid-19 serta insentif tim relawan yang di sepakati melalui musyawarah desa tahun 2020

Menurut Games, diduga kepala desa karama Ahmad Ma’danrang menyalahgunakan kewenangan karena sampai sejauh ini Keuangan desa yang berasal dari DD 60% Dan 40% (APBN) dalam APBDes Dari Tahun 2019 hingga tahun 2021 diduga di kelola Kepala Desa sendiri.

Berdasarkan amanat Undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang desa yaitu pasal 55 menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi yaitu membahas perdes bersama kades menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD berhak  melaporkan  penyalahgunaan Dana Desa yang tertuang dalam permendagri No 110/2016.

Baca juga  Himbauan KPK Tentang Larangan Mobil Dinas Digunakan Mudik Lebaran dan Larangan Menerima Parcel Kurang Digubris di Sulbar

“Maka dengan ini kami melaporkannya terkait ada dugaan kuat penyalahgunaan Dana Desa sehingga tidak direalisasikan. Adapun rapat yang dilakukan dan hasil rapat tak pernah sesuai di lapangan,” ujar Games.

Selanjutnya, tambah Games, pada 2019  APBDes dimuat untuk pembangunan jembatan rabat beton dengan biaya sebesar Rp 500 juta anggaran yang dialihkan tanpa sepengetahuan BPD yang diperkirakan berukuran 4X4 yang saat ini sudah rubuh.

“Ditambah suntikan anggaran untuk BUMDes yang sudah tiga kali suntikan dianggarkan kurang lebih sebesar Rp 150 Juta namun tidak pernah direalisasikan serta tidak diketahui rimba anggaran yang digunakan, karena fisik tidak pernah terlihat,” tambahnya

Akibatnya, anggota BPD Karama dan aliansi masyarakat minta kepada inspektorat Kabupaten Polman yang berwenang agar segera turun untuk mengaudit Anggaran selama satu periode di tangan saudara Ahmad Ma’danrang menjabat sebagai Kades sejak dari tahun 2019-2021. “Karena Dana Desa Karama ini Sangat dibutuhkan masyarakat yang dilanda bencana, PPKM dan Covid 19, sedangkan Dana DD dan ADD sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Bukan cuma itu, tambah Games, permasalahan lain yang dialami sekdes karama Taslim yang merasa sangat dirugikan karena tandatangannya dipalsukan untuk pencairan anggaran desa sebesar Rp 2 milliar.

Baca juga  Polres Majene Limpahkan Berkas Kasus ADD Desa Bababulo Ke Kejaksaan

Pada Laporan Pertanggung Jawaban 2020 (LPJ) sebagai Persyaratan Pencairan Tahun Anggaran 2021 tandatangannya semuanya palsu. “Saya tidak pernah menandatangani LPJ tahun 2020 tersebut apalagi LPJ sama sekali saya tidak pernah diperlihatkan sama sekali, sehingga saya heran, kenapa DD dan ADD bisa cair. Jika aturan memang membolehkan tandatangan sekdes bisa siapa saja menandatangani, tidak usah ada sekdes agar dana desa bisa dicairkan walau mendesak. Tapi kalai masalah alasan saya di Jakarta, kenapa selembaran LPJ Masih berjalan untuk ditandatangani aparat desa, berarti LPJ belum dikirim ke Pemdes. Persoalan ini saya akan laporkan ke berwajib agar ada efek jera ke pelaku,” ungkapnya.

Nurhayati selaku bendahara desa mengungkapkan penandatanganan disaksikan oleh perangkat dan Kepala Desa itu sendiri yang hadir.”Yang melakukan tandatangan pak Takdir, salah satu perangkat desa Karama,” tuturnya dalam rekaman yang dibagikan sekdes.

Kepala desa Karama yang dikonfirmasi terkait persoalan tersebut mengatakan, kejadian pemalsuan tandatangan sekdes dikarenakan anggaran desa sebesar Rp 2 milliar lebih, mendesak dicairkan untuk memberikan gaji aparat desa. “Saat itu sekdes ijin ke Jakarta dua hari, sehingga LPJ mendesak harus diserahkan, makanya harus ditandatangani, jika tidak ditandatangani saat itu, dana tidak akan cair,” ungkapnya. (Syarifuddin Andi)


ANTI KORUPSI