Sengkarut Covid-19, Sistem Islam Solusi Terbaik


Marwana S, S.Kep. Ns
(Perawat)

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan virus corona (covid-19) terus menyampaikan angka terkini penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Pada Rabu (9/12), Satgas melaporkan ada penambahan 6.058 orang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Sehingga total akumulatifnya sampai saat ini, ada 592.900 orang di Indonesia terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 yang artinya kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan dan terus bertambah secara signifikan setiap harinya.

Pada Kamis (3/12) Kasus Covid-19 melonjak tinggi, ada penambahan kasus sebanyak 8.369 hanya dalam waktu sehari. Data ini membingungkan publik. Sebab, data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan berbeda dengan data yang disajikan pemerintah daerah. Misalnya, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian kesehatan, Budi Hidayat, mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 nasional karena data yang dilaporkan dinas kesehatan daerah ganda dan peningkatan terjadi akibat penumpukan data kasus Covid-19.

Sementara itu, Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, mengatakan, perbedaan data Covid-19 pemerintah pusat dan daerah sudah terjadi sejak awal pandemi Covid-19. Sengkarut data ini berujung penyajian informasi data Covid-19 tidak valid kepada masyarakat. Pandu justru menyoroti sikap Satgas Penanganan Covid-19 dalam persoalan sengkarut data Covid-19 ini. Menurutnya, sengkarut data Covid-19 tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan ke Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Seharusnya, Satgas Penanganan Covid-19 yang dibentuk Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini mengecek kembali data Covid-19 yang diberikan pemerintah pusat. “Itu bodohnya Satgas, kenapa dia melaporkan data yang tidak akurat. Seharusnya mereka itu melaporkan data yang sudah diperbaiki.

Baca juga  Manisnya Lobster

Jadi kesalahannya bukan di masyarakat, bukan di dinas, bukan di Pusdatin (Kementerian Kesehatan), kesalahannya yang menginformasikan data itu tidak pernah mengecek apakah data yang dilaporkan ke masyarakat akurat atau tidak akurat,” tegasnya.

Menyikapi kasus covid-19 yang terus bertambah, pada Senin (30/11) Jokowi memimpin rapat terbatas. Jokowi menyampaikan data Covid-19 yang naik dan memburuk, Jokowi menyinggung persentase rata-rata kasus aktif yang meningkat menjadi 13,41 persen. Minggu yang lalu masih 12,78 persen. Persentase rata-rata kesembuhan dari Covid-19 yang menurun dari 84,03 pada 23 November 2020 menjadi 83,44 persen.

Perhatian Jokowi juga tertuju pada kenaikan drastis kasus aktif pada dua dari 9 provinsi yang menjadi fokus pengendalian penyebaran virus Corona. Dua provinsi itu Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diberi tanggung jawab oleh Jokowi untuk menangani Covid-19 sejak 14 September 2020 lalu, membawahi 9 provinsi yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Namun, penunjukan Luhut untuk menangani Covid-19 menuai kritik. Bahkan, kinerja Luhut kini menjadi sorotan karena kasus Corona justru terus meningkat.

Baca juga  Darurat Sistem

Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai, kerja Luhut belum terlihat. Dia menilai, Luhut belum berhasil tangani pandemi Covid-19 di 9 provinsi besar. Menurut Dicky, seharusnya pengendalian pandemi di Indonesia dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Terbukti, Kemenkes berhasil meredakan penyakit dan wabah, mulai dari TBC, malaria, dan flu burung. Kritik terhadap Luhut juga datang dari Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan Netty Prasetiyani. Politikus PKS ini mengaku sudah berkali-kali menyampaikan kritik terkait penunjukan Luhut yang tidak pernah menyentuh bidang kesehatan.

Dia menilai, seharusnya Menkes sebagai leading sector dalam penanganan pandemi. “Oleh sebab itu, bukan hal aneh kalau sekarang angka kasus Covid di Jateng dan DKI meningkat, karena sejak awal yang jadi ujung tombaknya bukan Kementerian yang bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan,” kata Netty. Netty juga tidak yakin dengan kinerja Luhut yang pernah mengemban berbagai jabatan di masa pandemi, mulai dari menjadi Plt Menteri Perhubungan saat Budi Karya terpapar Covid-19, penanggungjawab penanganan Covid-19, hingga plt Menteri KKP meski kini digantikan sementara. “Hal ini dapat mengundang pertanyaan publik, kenapa begitu, seolah pembantu Presiden tidak ada yang lain,” ungkap Netty.
Bukannya wabah covid-19 terselesaikan, justru sederet permasalahan penanganan covid-19 bermunculan mulai dari sarana dan prasarana yang terbatas, tenaga kesehatan yang berguguran, kesalahan input data hingga penunjukan Luhut Binsar Panjaitan yang menuai kritik. Bagaimana tidak, dari awal pemerintah menolak keras opsi lock down untuk mengatasi pandemi sehingga virus corona terus menyebar dan penambahan kasus yang tak terkendali padahal lock down adalah satu-satunya pilihan untuk memutus rantai penularan covid-19 sebagaimana Rasulullah pernah bersabda “jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya.

Baca juga  Mahasiswa dalam Belenggu Kapitalisme

Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu” (HR Bukhari dan Muslim). Dalam islam, kesehatan adalah kebutuhan pokok publik. Idealnya, peran negara mestinya menonjol di saat-saat kritis karena wabah. Negara seharusnya melakukan pengawasan terhadap sistem tata laksana penanggulangan Covid-19 dan memberikan sanksi tegas bagi penyalahgunaan wewenang di sistem kesehatan. Negara harus memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan secara maksimal. Negara juga harus memastikan setiap dokter dan tenaga kesehatan menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

Prinsip pelayanan kesehatan dalam negara islam wajib memenuhi tiga unsur ihsan yakni sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit), cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan orang yang kompeten dan amanah. Semua ini merupakan pengejawantahan dari sabda Rasulullah Saw, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari).
Wallahu a’lam bi ash showwab


OPINI