Selamatkan Negeri dari Wabah Covid-19 dengan Solusi Islam


Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat tajam. Para ahli menilai, saat ini kita sudah berada di kondisi kritis berdasarkan sejumlah fakta yang ada di lapangan saat ini.

  1. Jumlah terinfeksi meningkat 500 persen

Pada Minggu, 27 Juni 2021, terdapat penambahan pasien terkonfimasi positif Covid-19 sebanyak 21.342 orang dalam 24 jam terakhir.

Ini merupakan rekor penambahan pasien Covid-19 tertinggi dalam sehari di Indonesia, selama pandemi berlangsung.

Menurut data Worldmeters yang menghimpun data Covid-19 dari seluruh dunia, jumlah kasus harian di Indonesia tersebut adalah tertinggi di dunia.

Dari penambaan kasus yang dikonfirmasi, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 2.115.304 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Jika dibandingkan dengan data 15 Mei 2021, peningkatan kasus saat ini sekitar lebih dari 500 persen.

  1. Kematian akibat infeksi meningkat

Lonjakan kasus Covid-19 berbanding lurus dengan meningkatnya orang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona SARS-CoV-2.

Pada periode 26-27 Juni 2021, tercatat ada penambahan pasien meninggal dunia 409 orang.

Dengan demikian, total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 kini ada 57.138 orang.

  1. Ruang isolasi dan ICU hampir penuh

Kondisi tersebut juga diperparah dengan Bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU yang hampir penuh di rumah sakit serta fasilitas kesehatan primer yang ada di banyak wilayah.

Tim Mitigasi IDI melaporkan setidaknya lebih dari 24 kabupaten/kota melaporkan keterisian ruang isolasinya di atas 90 persen.

  1. Terjadi penumpukan pasien

Saat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit semakin menipis, imbasnya terjadi penumpukan pasien dan antrean panjang Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, terutama di kota-kota besar. Bahkan banyak pasien yang meninggal saat tiba di IGD. 

dr Adib Khumaidi, SpOT, selaku Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI, menjelaskan kondisi semakin memprihatikan dengan bertambahnya kasus Covid-19 yang juga menyerang tenaga kesehatan, terutama para dokter dan perawat.

Saat tenaga kesehatan terinfeksi Covid-19 dan harus mendapat perawatan atau isolasi mandiri, artinya jumlah garda depan tenaga kesehatan berkurang.

Hal ini berakibat pada keterbatasan pelayanan, keterbatasan fasilitas, dan SDM yang menyebabkan rumah sakit kolaps.

  1. Varian baru yang sangat mudah menular

Berbagai kondisi di atas juga akan semakin kritis dan diperparah dengan adanya varian baru Covid-19 di berbagai kota di Indonesia.

Varian baru, terutama varian Delta, memiliki karakteristik yang lebih mudah menyebar, menyerang segala usia tanpa perlu ada komorbid, lebih memperberat gejala, lebih meningkatkan kematian dan menurunkan efektifitas vaksin. (Kompas.com, Senin, 28/6/2021)

Baca juga  Pembatalan Haji 2021, Benarkah Karena Pandemi?

Melihat parahnya kondisi pandemi Covid-19 di negeri ini, pemerintah pun kembali melakukan penebalan dan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama 2 minggu, yaitu mulai tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Menko Airlangga mengatakan, kunci dalam pengendalian COVID-19 adalah kolaborasi peran empat pilar, yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dan percepatan program vaksinasi.

“Penguatan peran 4 pilar akan bisa membantu penguatan PPKM Mikro, untuk mengendalikan lonjakan kasus COVID-19. Belajar dari daerah-daerah dengan lonjakan kasus tinggi yang lalu, maka penguatan implementasi dan percepatan vaksinasi menjadi kunci utama pengendalian COVID-19,” ujar Airlangga. (Detik.com, Kamis, 24/6/2021)

Akar Masalah Peliknya Penanganan Covid-19 di Negara +62

Lonjakan pandemi  Covid-19 di Indonesia lebih disebabkan oleh kesalahan dalam pengambilan kebijakan publik. Menurut pakar hukum, Prof. Suteki, sebenarnya sudah ada beberapa produk hukum yang bisa digunakan di Indonesia dalam menangani pandemi ini.

Pertama, menerapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menggunakan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang juga sangat ampuh menjerat Ha eR eS dan beberapa tokoh lain, terutama pada pasal 93.

Kedua, menerbitkan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Saat ini sudah ditetapkan menjadi UU No. 2/2020.

Ketiga, menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Ia menguraikan, dalam bidang penegakan hukum, pandemi telah membawa dampak yang signifikan. Juga bagaimana implikasi kualitas kebijakan dan informasi publik terhadap melonjaknya pandemi.

Pertama, penegakan hukum yang tidak equality before the law. Seperti pada UU No. 6/2018, telah terjadi polemik PSBB khususnya larangan berkerumun.

Terkait implikasi transparansi dalam memperoleh informasi publik, Prof. Suteki menerangkan bahwa pertama, terjadi kebijakan ganda di dalam negeri. Banyak pihak menyatakan untuk berhenti menyalahkan rakyat dan banyak hal di tengah rakyat yang dibatasi, seperti pengaturan ibadah, pembelajaran, dan mudik. Namun, di sisi lain, ada kebijakan ganda pemerintah, seperti tetap membuka mal dan tempat wisata.

Kedua, kebijakan yang tidak konsisten terutama tentang cegah tangkal. Mencegah orang ke luar negeri, tetapi ironisnya tidak menangkal tenaga kerja asing dan wisatawan mancanegara. Yang harusnya karantina dilakukan 14 hari pun ternyata hanya 5 hari.

Baca juga  Pandangan Nyeleneh ‘Haid Boleh Puasa’, Dimana Peran Negara Menjaga Syariat?

Ketiga, kebijakan transparansi informasi. Rakyat punya hak atas keterbukaan informasi, terutama dari badan penanganan Covid. Secara berkala, ada data perihal pandemi Covid yang jelas dan transparan dari para pakar yang kompeten sehingga rakyat percaya, juga data metode penanganan pandemi dan data dana pandemi, serta auditnya secara transparan dan berkala untuk menghindari korupsi. Ditambah data utang pemerintah kepada rumah-rumah sakit terkait penanganan Covid agar dapat dipenuhi sehingga rumah sakit dapat berjalan.

“Diperlukan pula kompetensi pejabat publik dan jangan sampai vaksinasi dijadikan lahan bisnis,” tuturnya.

Keempat, persoalan kebijakan publik yang parsial. Seperti lockdown yang konsekuensinya sangat tinggi untuk membiayai semua keperluan rakyat. Tetapi jika dibandingkan dengan PSBB nyatanya konsekuensinya juga berbiaya tinggi bahkan paparan virus juga tinggi.

Penanganan Pandemi Sesuai Metode Rasulullah SAW

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin.” (HR Al-Bukhari)

Pandemi membutuhkan pengendalian yang tepat dan cepat agar tidak terus memakan lebih banyak korban. Ranah pengendalian jelas ada di pundak pemerintah. Pemerintah memiliki sistem dan instrumen yang lengkap untuk menghadapi segala bencana.

Lebih dari itu, tanggung jawab mengurusi masalah rakyat menjadi kewajiban syar’i bagi pemerintah. Ingat, bahwa imam adalah pengurus urusan rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas kepengurusan mereka.

Rasulullah saw. pun bersabda, “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR An-Nasa’i dan At-Tirmidzi)

Syariat telah memberikan petunjuk yang jelas dan terperinci tentang cara menyelesaikan pandemi. Islam mengajarkan bahwa nyawa manusia harus dinomorsatukan (hifzh an-nafs). Pertimbangan ekonomi, pariwisata, pendidikan, ataupun sosial budaya tidak boleh diprioritaskan melebihi penjagaan terhadap jiwa.

“Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR Al-Bukhari)

Solusi efektif penanggulangan wabah adalah dengan isolasi manusiawi yang terpusat dilakukan oleh pemerintah, bukan isolasi mandiri yang diserahkan pada kemampuan masing-masing orang dengan segala keterbatasannya. Berapa pun pembiayaan yang dibutuhkan untuk isolasi terpusat bagi pasien, wajib ditanggung negara.

Tes dan tracing harus terus dilakukan oleh pemerintah dengan cepat dan akurat tanpa tebang pilih. Kelambanan dalam melakukan tes dan tracing berarti membiarkan masyarakat lebih banyak terkena wabah dan makin banyak masyarakat yang meninggal. Sekali lagi, aspek pembiayaan menjadi tanggungan negara secara penuh.

Baca juga  Praktik Toleransi yang Indah dalam Islam

Selanjutnya, jaminan semua kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang diisolasi juga diberikan oleh negara. Tidak ada kamus “pemerintah pelit” dalam sistem Islam. Apalagi kamus “pemerintah tukang palak”, Islam sangat anti dalam hal ini.

Pandemi Covid-19 dari Sudut Pandang Keimanan

Virus korona adalah makhluk Allah yang tunduk pada ketetapan-Nya. Virus tidak seperti manusia yang bisa saja memperturutkan hawa nafsu. Virus hanya menjalani “hidup” mengikuti sunatullah, tidak ada daya dan upaya untuk menyelisihinya.

Banyaknya varian baru dengan beragam kadarnya (qadar) seharusnya mampu menyentil keimanan makhluk Allah yang bernama manusia. Agar mereka ingat bahwa kekufuran dan kesombongan tidak akan pernah berbuah keberkahan.

Pandemi yang menahun yang entah kapan akan berakhirnya seharusnya menjadi ujian keimanan sekaligus pengingat akan luasnya kekuasaan Sang Pencipta alam semesta. Hendaknya manusia kembali memurnikan keimanan dan ketaatan kepada syariat Allah, sebagaimana ketundukan virus korona kepada syariat sunatullah.

Ketaktaatan manusia untuk menerapkan syariat yang dibebankan kepada penguasa—meliputi tanggung jawab test, tracing, and treatment (3T)—tidak akan mampu membendung “qadar” penyebaran virus korona.
Pun ketidaktaatan manusia untuk menerapkan syariat yang dibebankan kepada rakyat untuk taat prokes 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan) justru akan memberi “jalan tol” bagi laju penyebaran virus.

Memang akan selalu ada hambatan bila landasan pengambilan kebijakan yang mengutamakan rakyat dan landasan masyarakat untuk taat prokes adalah untung rugi. Harus ada kesamaan frekuensi keimanan dan ketaatan pada para penguasa dan seluruh rakyat agar pandemi ini dapat diakhiri dengan izin Allah Swt..

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96)

Problem besar yang nyata saat ini adalah pandemi. Awetnya masa pandemi disebabkan penyelesaian problem mengambil solusi yang ditawarkan sistem kapitalisme. Padahal sejatinya, tawaran solusi kapitalisme hanya memperpanjang usia kapitalisme yang mendekati ajal. Solusi kapitalisme sama sekali bukan untuk kemaslahatan manusia di seluruh dunia.

Sejatinya, hanya dengan sudut pandang Islam, pandemi ini insya Allah akan berakhir. Wallahu a’lam.