RUU PKS Bukan Solusi Kekerasan Seksual


Oleh: Djumriah Lina Johan
(Praktisi Pendidiian dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam)

Kasus pelecehan dan seksual tengah menjadi topik pembahasan yang hangat di tengah masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Situasi ini terjadi setelah sejumlah korban kekerasan seksual atau pihak yang mengklaim mengetahui peristiwa yang terjadi buka suara ke publik lewat berbagai platform media sosial.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menilai bahwa berbagai kasus dugaan pelecehan serta kekerasan seksual ini membuat Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) jadi mengandung urgensi untuk dibahas. Menurutnya, situasi rumit dalam masalah seksualitas di Indonesia harus menjadi fokus utama untuk diselesaikan. Dia pun berkata bahwa kekerasan seksual berbeda dengan kekerasan fisik.

Beberapa kasus di antaranya mendapatkan perhatian besar publik seperti yang diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa Universitas Airlangga bernama Gilang, seorang dosen perguruan tinggi di Yogyakarta berinisial BA, video blogger (vlogger) Turah Parthayana, hingga dugaan kekerasaan seksual yang terjadi di kelompok Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi).

Baca juga  Memutus Mata Rantai Kenaikan Harga Pangan di Bulan Ramadhan

“Situasi rumit dalam seksual di Indonesia harus jadi fokus utama, Kekerasan seksual berbeda dengan kekerasan fisik. Kekerasan fisik pun kalau masuk di ranah seksual itu harus betul-betul diidentifikasi rinci,” kata Maryati. (CNNIndonesia.com, Sabtu, 8/8/2020).

Kejahatan seksual memang akan terus menjadi momok di negara-negara kapitalis, termasuk di negeri-negeri Muslim, karena memang masalah tidak mungkin diselesaikan secara tuntas. Semua berawal dari penyangkalan mereka, bahwa kasus-kasus kekerasan seksual disebabkan perilaku mereka yang mendewakan syahwat.

Padahal perempuan yang mengumbar aurat dan ajakan berperilaku seks bebas menjadi fenomena yang terjadi setiap hari dan mengisi fantasi liar manusia-manusia yang tidak takut akan kehidupan sesudah mati. Lalu, bagaimana kebejatan seksual bisa dihentikan bila akar penyebab masalahnya tidak pernah disentuh dalam penanganan?

Baca juga  Hari Santri, Hari Kembali Kepada Islam

Muara dari semua solusi kejahatan seksual tidak akan mampu menghentikan predator seksual. Senyatanya, semua penanganan tersebut adalah perlindungan abal-abal. Disangka sebagai perlindungan, namun tidak mampu menjadi perisai bagi kehidupan mereka. Juga tidak mampu menghilangkan semua ancaman.

Artinya, selama faktor-faktor penyebab kejahatan tidak mampu dilenyapkan, keamanan, kehormatan dan nyawa perempuan dan anak-anak masih terancam. Jikapun ada upaya merehabilitasi pelaku kejahatan, lingkungan tempat hidup masyarakat yang sekuler dan liberal masih akan menyimpan benih-benih kerusakan yang berpotensi menjadi ancaman laten bagi masyarakat.

Seharusnya penanganan kejahatan dilakukan secara preventif dan kuratif. Tanpa upaya preventif, apa pun langkah kuratif yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi hukum yang berat, tidak akan pernah efektif. Sesungguhnya penanggulangan kejahatan seksual, bahkan penanggulangan semua penyakit sosial yang ada dalam sistem sekuler-kapitalis saat ini, wajib dikembalikan kepada syariat Islam yang diterapkan secara kafah dalam negara Khilafah.
Dengan tiga pilar pelaksanaan syariah Islam, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial, dan penegakan hukum oleh negara, insya Allah semua penyakit dan kejahatan sosial akan dapat dikurangi atau bahkan dilenyapkan dari muka bumi dengan seizin Allah.

Baca juga  Utang Makin Bertambah, Prestasi atau Kegagalan?

Walhasil, kejahatan ini tidak akan terjadi bila masyarakat memiliki keyakinan bahwa sekecil apapun perbuatan buruk, akan diketahui Allah subhanahu wa ta’ala dan pasti mendapatkan balasan di hari akhirat. Keterikatan pada hukum syariat mampu mencegah perbuatan zalim apa pun dan terhadap siapa pun. Mekanisme sistem sanksi dalam Khilafah Islam yang tegas pun akan menjadi penghalang kemaksiatan, karena keberpihakan hanya berlaku pada hukum Allah, bukan pada penguasa ataupun pengusaha. (***)


OPINI