Dibaca : 57 kali.

Rutinitas Tahunan, Tunjangan Perangkat Desa di Majene Buntu Hingga Lima Bulan


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Tunjangan Perangkat desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) telah menjadi pemandangan rutin setiap tahunnya di Majene terkait keterlambatan dalam pembayaran tunjangan mereka hingga lima bulan.

Salah seorang kepala desa yang dihubungi Sabtu (9/5/2020), terkait keterlambatan dalam pembayaran tunjangan perangkat desa, Ruslan, Kepala Desa Banua Sendana mengungkapkan, sejak dirinya menjadi kepala desa selama delapan tahun terakhir, keterlambatan pembayaran tunjangan perangkat desa hingga lima bulan sudah hal yang biasa. “Memang sudah seperti itu, setiap tahunnya ADD cair paling cepat empat bulan. Saya sudah delapan tahun jadi kepala desa, memang seperti itulah,” ujar Ruslan.

Menurut Ruslan, tunjangan perangkat desa bersumber dari ADD, sehingga jika ADD belum dicairkan, otomatis tunjangan perangkat desa juga tidak bisa dibayarkan. “Sudah paham mengatasinya. Setiap tahun kami selalu berhutang, termasuk berhutang untuk biaya operasional kantor seperti ATK, Fotokopi dan sebagainya,” tambah Ruslan.

Baca juga  PT.Bank Sulsebar Cabang Majene Serahkan Bantuan Mobil ke RSUD

Apalagi, lanjut Ruslan, pada awal tahun, pertemuan sangat sering dilaksanakan, mulai dari pertemuan perencanaan APBDesa yang memerlukan musyawarah dan pertemuan lainnya. “Alhamdulillah, sudah paham, mau gimana lagi,” tambahnya.

Akibat tunjangan aparat desa yang lambat dibayarkan, sejumlah aparat desa, menurut Ruslan, menyiasati biaya kehidupan sehari-harinya dengan berhutang sembako. ‘Kebetulan perangkat desa kami banyak yang masih nebeng dengan keluarganya. Cuma dua saja perangkat desa yang sudah berkeluarga. itu yang kami pikirkan,” imbuh Ruslan.

Kepala desa Banua itu berharap, kedepannya, agar pencairan ADD tidak berkepanjangan hingga lima bulan. “Cukup tiga bulan saja terlambat kalau bisa, jangan sampai lima bulanan. ya tanggal 31 maret supaya bisami dicairkan,” harap Ruslan.

Baca juga  Meski Jalanan Gelap, Sejumlah Anak di Mombi dan Sayoang Ikuti Pengajian

Hal senada diungkapkan Kepala desa Simbang, Rahmadi. Dia mengungkapkan sudah lima bulan tidak mendapat tunjangan. Hal Ini disebabkan ADD dana desa yang bersumber dari kabupaten belum bisa dicairkan. ” Di ADD terdapat alokasi pembayaran tunjangan dan operasional pemerintah desa. Untuk tetap membuka pelayanan kepada masyarakat kami terkadang mencari dana talangan atau meminta pinjaman kepada pihak pihak lain dengan jasa pinjaman sesuai kesepakatan bersama,” ungkap Rahmadi.

Dia melanjutkan, tidak bisa dipungkiri banyak desakan pembiaayaan yang harus ditutupi sejak bulan Januari sampai sekarang. “Beban lain yang kami rasakan adalah ketika aparat dan staf kami mengeluhkan pembiayaan operasional kegiatan, baik administrasi maupun SPPD saat kami harus bekerja dan menghadiri undangan rapat di kecamatan sampai ke kabupaten,” tambahnya.

Baca juga  Kabinda Sulbar Kembali Salurkan Bantuan Kepada Korban Gempa Mamuju-Majene

Biaya operasional penyelenggaraan musyawarah desa dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang membutuhkan intervensi pemerintah desa. “Apalagi terkadang kegiatan harus dipaksakan oleh pihak kabupaten seperti misalnya kegiatan arisan kabupaten, arisan Kecamatan, pengajian BKMT dan kegiatan persiapan lomba PKK yang sangat membutuhkan biaya operasional dan pengadaan kebutuhan logistik utk memobilisasi massa,” ujarnya.

Biasanya, lanjut Rahmadi, pada saat kondisi seperti ini kami segan memberi ketegasan kepada aparat untuk berkantor setiap hari. “Ini yang tidak dipahami pihak eksternal. Sehingga kami harus korban rasa untuk menerima segala gejolak baik dari lembaga yang lebih diatas maupun dari masyarakat desa sendiri,” kunci Rahmadi. (Satriawan)