Rezim Neolib Pelit dan Berbelit Berikan Hak Rakyat


Oleh: Nurhikmah (Perawat)

Hampir sebagian besar Negara di dunia termasuk di Indonesia, merasakan dampak yang signifikan terutama ekonomi akibat pandemic Covid-19. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi penyebaran virus ini, tetapi belum menemukan titik terang.

Di Indonesia, pemerintah mencanangkan program Bansos (bantuan sosial) berupa pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari dana desa kepada masyarakat akibat wabah Covid-19 yang di atur dalam surat No. 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa, yang prosedurnya cukup berbelit dan panjang yakni harus tertib administrasi dan punya rekening bank.
Hal ini menuai protes dari beberapa pihak. Salah satunya dari Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Bapak Sehan Salim Landjar. Videonya penolakannya viral di media social. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian BLT dari pemerintah pusat dianggap sulit.
Dikutip dari laman detiknews.com, Sehan membenarkan video tersebut.

Dikatakannya, mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. “Kalau sistem pembagian BLT tanya saja sama Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menalangi kesulitan rakyat yang mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600.000, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT,” jelas Sehan saat di konfirmasi, Minggu (26/4/2020).

Baca juga  Anak Muda Wajib Melek Politik Islam

Implementasi penerima Bansos di lapangan cenderung tidak terarah hal ini dikarenakan masalah klasik yaitu tingkat validasi data kelompok rentan & korban PHK Corona yang rendah sehingga memicu konflik akibat kecemburuan social. Dan juga, prasyarat berbelit membuat banyak rakyat miskin yang tidak menerima bantuan. Akibatnya masyarakat tidak lagi memandang program Bansos secara positif.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengungkapkan melalui pemantauan media social Twitter awalnya terlihat publik menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan sejumlah bansos, mulai dari bansos sembako hingga bansos tunai. Tapi karena implementasi penyaluran di lapangan tidak tepat sasaran dan terkesan tumpang tindih, masyarakat pun tidak menyambut positif lagi bansos tersebut.

“Di awal-awal orang dapat pengumuman ini berkomentar di sosial media cukup positif, tapi kemudian keluhan di tingkat daerah cukup banyak terkait pelaksanaannya, sehingga persepsi publik pun turun,” kata Eko dalam video conference, Minggu (26/4/2020).
Kebijakan pemerintah yang menggiring bergesernya persepsi publik ini mengakibatkan kondisi buruk yang berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang seharusnya, dalam menangani wabah ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan rakyat, sehingga wabah ini dapat segera di selesaikan.

Hal ini lumrah karena tatanan kapitalisme yang dianut oleh pemerintah kita saat ini, membuat pemerintah enggan menanggung kebutuhan hidup seluruh warganya, meskipun dalam kondisi krisis. Dilihat dari realita saat ini, sepertinya pemerintah menunggu rakyat jatuh miskin terlebih dahulu baru kemudian dinyatakan layak mendapat bantuan dan jaminan yang sifatnya hanya sementara. Yang lebih miris lagi, rakyat harus melewati serangkaian prosedur hanya untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapat bantuan. Inilah kedzoliman luar biasa yang dihasilkan dari sistem kapitalis.

Baca juga  KOMUNIS DAN LGBT DIKAJI, SYARIAT ISLAM DIBUNGKAM

Berbeda lagi dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam yaitu Khilafah, pemimpin atau Khalifah wajib menjamin semua kebutuhan rakyatnya, baik muslim atau non muslim, kaya atau miskin. Hal ini sesuai dengan kewajiban seorang Khalifah yaitu mengurusi urusan ummat, sehingga mereka akan bertanggung jawab, menjamin dan melayani semua keperluan rakyat. Bukan malah seperti apa yang terjadi di Negara kita saat ini.
Alur pemenuhan kebutuhan rakyat pada sistem Islam adalah Khalifah akan menjamin secara tidak langsung pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Dalam Khilafah, sumber daya alam mutlak menjadi kepemilikan umum yang dikelola oleh Negara tanpa intervensi asing maupun aseng. Pengelolaan yang mandiri oleh Negara inilah yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Keuntungan yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam ini wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk langsung berupa jaminan terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan, pembangunan infrastruktur dan hajat publik lainnya. Maka tidak aneh jika dalam Khilafah, rakyat mendapat fasilitas publik terbaik, bahkan dapat di peroleh secara gratis.

Baca juga  Ratusan TKA Masuk Lagi Merupakan Problem Sistemik

Apabila terjadi wabah, Khalifah akan menetapkan lockdown. Masyarakat yang berada di dalamnya di larang keluar wilayah, begitupun yang diluar wilayah dilarang memasuki wilayah yang sedang terjangkit wabah. Dengan mekanisme lockdown ini, wilayah di luar wabah tetap bisa melaksanakan aktivitas ekonomi seperti biasa sehingga mereka bisa ikut mensuplay kebutuhan pangan wilayah terdampak wabah, mensuplay masker, APD, dll.
Dengan demikian Negara bisa fokus menyelamatkan warga yang terdampak dengan konsentrasi penuh. Adapun kebutuhan setiap individu yang terdampak wabah, baik berupa kebutuhan logistik ataupun medis dan keperluan lainnya otomatis akan ditanggung oleh Khalifah. Masyarakat mendapat edukasi penanganan dan pencegahan wabah sehingga meminimalisir penularan di daerah wabah.

Khalifah pun tidak akan membedakan warganya yang miskin dan kaya, muslim ataupun non muslim, hanya untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Semua warga mempunyai hak yang sama. Tentu dengan kebijakan seperti ini akan membuat rakyat merasa aman dan percaya terhadap pemimpin atau Khalifah.

Semoga keimanan kita tetap kuat dan produktif, tidak kehilangan rasionalitas serta tidak kehilangan nyali untuk membuktikan pada dunia bahwa ummat Islam tangguh menghadapi wabah Covid-19 dengan imannya. Wallahu A’lam Bishshowwab.(***)


OPINI