Revisi UU ITE, Untuk Kepentingan Siapa?


Oleh : Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

Presiden Jokowi akan membuka ruang revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika implementasinya tidak memenuhi rasa keadilan. Presiden Jokowi akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut. Ia mengatakan “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini”. Kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri. (nasional.kompas.com).

Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menilai ada kesamaan antara situasi Indonesia saat ini dibandingkan dengan situasi era Orde Baru. Situasi saat ini sudah bergerak ke arah neo otoritarianisme. Ia mengatakan ada tiga indikator pemerintahan Jokowi sudah mengarah ke neo otoritarianisme. Pertama, masifnya buzzer atau pendengung di media sosial. Orang yang kritis lalu diserang dengan buzzer dengan berbagai macam cara.

Kedua, adanya teror dengan meretas alat komunikasi, termasuk teror kepada aktivis kampus. Ia mencontohkan kasus teror kepada civitas Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang hendak menggelar diskusi terkait pemakzulan Presiden. Ketiga, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilainya seolah-olah melegalkan perbuatan para buzzer. (nasional.kompas.com).

Revisi UU ITE sebetulnya bukan pertama kali. Pada tahun 2016, DPR telah merevisi UU tersebut dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Akan tetapi revisi saat itu tidak serta merta menghapus pasal-pasal karet di dalamnya. Pasal yang dianggap bermasalah antara lain Pasal 27 Ayat (1) soal kesusilaan, Pasal 27 Ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) soal ujaran kebencian.

Baca juga  Pergantian PM Israel dan Masa Depan Palestina

Revisi itu juga menyatakan ketentuan pidana soal penghinaan atau pencemaran nama baik adalah delik aduan. Namun, apakah revisi di tahun 2016 itu benar-benar terealisasi?
Faktanya, delik aduan tidak menjadi acuan dalam memproses hukum seseorang, yang terjadi justru sebaliknya, mereka mudah melaporkan seseorang meski pelapor bukan korban.

Revisi UU ITE, Siapa Yang Diuntungkan?
Pasal multitafsir UU ITE memang kerap digunakan dalam hal lapor-melaporkan. Masyarakat pun tak pernah berhenti mendesak pemerintah untuk merevisi UU ITE. Koalisi Masyarakat Sipil membeberkan dalam laporan kurun 2016 sampai dengan Februari 2020 terkait kasus-kasus yang betkaitan dengan Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Menurut Koalisi, laporan menunjukkan penghukuman mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). (BBC.com).

Apa yang diinginkan Jokowi seperti ditafsiri lain oleh anak buahnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate menunjukkan bahwa pemerintah tak akan masuk ke urusan revisi UU ITE. Pemerintah menggeser isu revisi ke masalah interpretasi ketentuan dalam Undang-Undang tersevut. “Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE”. Kata dia (Tempo.co).

Baca juga  Praktik Toleransi yang Indah dalam Islam

Mereka yang merasa diuntungkan dengan kehadiran UU ITE ini adalah pemerintah, pengusaha, dan pejabat negara. UU ITE itu ibarat sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Sekali terjerat UU ITE, kritik dapat dibungkam, suara oposisi berkurang dan kebijakan pun melenggang tanpa hambatan. Kritik terhadap pemerintah kerap ditafsirkan sebagai ujaran kebencian, penghinaan atau pencemaran nama baik. Bagaimana mau mengkritik dengan leluasa bila publik ditakut-takuti dengan UU ITE?.

Hal seperti ini memang biasa terjadi dalam sistem Demokrasi. Sistem ini memberikan jaminan kebebasan, akan tetapi pada praktiknya menimbulkan kontradiksi. Kelemahan sistem Demokrasi ini berawal dari asas sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dengan kehidupan. Asas ini menjadikan kedaulatan hukum berada di tangan manusia. Hukum-hukum yang dihasilkan dalam sistem ini sebenarnya akan disesuaikan untuk menjaga pihak-pihak tertentu. Rakyat yang mengeluarkan pendapatnya sebagai upaya check and balance justru diposisikan sebagai oposisi yang dinilai pengganggu.

Islam Tidak Anti Kritik
Islam sebagai agama dan aturan hidup yang sempurna termasuk aturan tentang check and balance dari rakyat kepada penguasa. Daulah Islam memberikan ruang kepada rakyatnya, baik ormas, parpol Islam, ulama ataupun rakyat biasa untuk melakukan koreksi atau muhasabah. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra, pernah menerima pengaduan rakyat Mesir atas sikap dan perbuatan Gubernurnya Amr bin al-‘Ash ra yang memberikan hudud tidak sesuai kepada Abdullah bin Umar (Putera Khalifah) beserta temannya yang secara tidak sadar meminum minuman khamr.

Baca juga  Impor Garam Meningkat, Swasembada Terancam Gagal

Amr bin Ash ra mengunduli Abdullah bukan di depan umum, melainkan di dalam rumahnya. Padahal, hukuman yang harus diberikan adalah dicambuk dan digunduli di depan umum. Umar ra yang mendapat laporan seperti ini dari rakyatnya, tak segan-segan memarahi Amr dan menyuruh Abdullah dihukum kembali dan disaksikan publik. Hal semacam ini lumrah terjadi di dalam Islam. Sebab, daulah Islam bukan negara ketuhanan melainkan negara manusiawi, artinya yang menjadi pemimpinnya adalah manusia biasa, bukan manusia yang ma’sum atau terjaga dari dosa apalagi malaikat.

Karena itu, Islam menjadikan aktivitas mengkritik sebagai sebuah kewajiban yang dikenal dengan konsep muhasabah lil hukkam. Prespektif seperti ini tidak ditemukan dalam sistem politik manapun. Bahkan Islam menempatkan aktivitas muhasabah lil hukkam berada pada derajat yang sangat tinggi. Sebagaimana hadist dari Rasulullah SAW “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kata-kata yang haq di depan penguasa yang dzalim”.

Dengan demikian, sistem Islam sangat terbuka dengan kritik dan aduan dari rakyatnya, dari segi teori dan praktik. Dengan kritik dan pengaduan rakyatlah, penguasa akan terselamatkan dari sikap dzalim dan mungkar. Sebab, penguasa di sistem Islam menyadari besarnya pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat. Wallahu a’lam bi ash showwab.