Reses di Desa Manyamba, Itol Saiful Tonra : Usulan Harus Lewat proposal


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Drs. H. Itol Saiful Tonra, MM di gedung serbaguna kembali hadir di depan puluhan peserta reses sidang ketiga untuk menyerap aspirasi masyarakat di dusun Manyamba desa Manyamba, Rabu (02/06/2021).

Dalam kegiatan reses tersebut, tampak hadir sekretaris desa Manyamba, kepala dusun Manyamba, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan masyarakat nelayan juga masyarakat petani pada umumnya.

Dijelaskan, tolak ukur keberhasilan agenda rutin DPRD adalah capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sedianya semakin membaik dari tahun ketahun. Olehnya itu, untuk mencapainya, keseriusan pelibatan unsur terkait adalah salah satu faktor pentingnya. “Menggelar reses salah satu tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat. Nah tahun ini Sulbar kembali meraih WTP (Wajar tanpa pengecualian), ini sudah yang ketujuh kalinya, setelah kemarin penyerahan LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK, “jelas Itol.

Baca juga  Tepis Rasa Takut Lalui Jalan Penuh Lubang, Dalif Arsyad Reses di Puncak Sondong Baruga Dhua

Saat reses berlangsung, sejumlah usulan dari masyarakat muncul, dari sektor perikanan kelautan, diantaranya pengadaan kapal dan alat tangkap lainnya, disusul pembuatan jalan tani, pengairan, pengadaan bibit padi serta bibit kakao dari hasil sambung pucuk yang saat ini dianggap program yang berhasil. “Perlu dicatat bahwa beberapa pembagian kewenangan, ada kewenangan desa, DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan kewenangan pusat, itu setidaknya yang ada sekarang. Air bersih misalnya kewenangan desa, dari anggaran dana desa, tapi pengairan irigasi persawahan itu kewenangan kami, termasuk pembuatan embung, pengadaan kapal tentu ada bobotnya ada klasifikasinya.” katanya.

Baca juga  Dialog dengan Kelompok Tani Nelayan, Itol Himbau Waspadai Penyebaran Corona
Baca juga  Napirman Gelar Reses dan Temu Konstituen Serap Aspirasi Masyarakat

Mantan wakil bupati Majene itu menjelaskan, bagi masyarakat yang hendak memasukkan usulan, tidak boleh permintaan perorangan, minimal harus ada kelompok. “Kelompok itu harus memenuhi syarat, harus kelompok yang lengkap dan memenuhi syarat ,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu merinci, setidaknya usulan harus melalui proposal. “Harus memenuhi syarat administrasi, diantaranya permohonan, pendahuluan, rencana pemanfaatan, AD/ART, bukti pengukuhan, akta, berita acara pembentukan, KTP pengurus/anggota juga rekomendasi yang ditandatangani pejabat berwenang,”urainya. (Satriawan-Adv)


PARLEMEN