Renovasi Ruang Kerja di Tengah Pandemi, Seperti Mati Hati Nurani


Oleh : Khadijah Nelly, M.Pd.
Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat

Miris! Di tengah kesulitan para siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan susahnya para orang tua dalam memenuhi biaya pendidikan di masa pandemi. Namun beredar kabar baru-baru ini bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bawah Nadiem Makarim berencana merenovasi ruang kerja dengan total biaya Rp 5 miliar lebih. Hal itu terungkap dari laman lpse.kemdikbud.go.id. yang menyebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat Gedung A. Nilai pagu paket yang tertera sebesar Rp 6.500.000.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) mencapai Rp 5.391.858.505. 

Terang saja rencana renovasi ruang kerja Kemendikbud ini pun memicu tanggapan dan kritikan di tengah publik. Menurut Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pun memberikan tanggapan melalui akun Twitternya. Menurutnya uang 5 M tersebut alangkah baiknya dialokasikan pada keperluan pendidikan. Dana sebesar itu bisa untuk bangun 10 kelas canggih bebas iuran lengkap dengan gadget dan teknologi canggih untuk bisa belajar online jarak jauh, dapat juga untuk membuat lapangan bola, bisa untuk beli Bus sekolah, dan membuat hall olah raga sekolah.

Baca juga  BERANI TAMPIL BEDA TANPA LOCKDOWN

Sebelumnya hal senada juga disampaikan cendekiawan muslim, Prof. Azyumardi Azra, C.B.E. juga memberikan tanggapan ketidaksetujuannya terkait anggaran yang digunakan untuk renovasi ruang kerja Nadiem tersebut (11/9).

Ya, hal wajar semua kebijakan yang tak urgen dan malah tak pro pada rakyat mesti dikritik, apalagi ini dilakukan saat pandemi. Seharusnya pejabat seperti Mendikbud tidak sampai menghabiskan anggaran hingga Rp 5 miliar-an lebih untuk rencana renovasi ruangannya. Sebab hal itu tidak mendesak, dana sebesar itu semestinya lebih patut digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena wabah Covid-19. Memenuhi fasilitas pendidikan dan meringankan beban warga yang terdampak pandemi.

Baca juga  Toleransi Semu Natal dan Tahun Baru

Seharusnya menteri yang mengurus pendidikan dan kebudayaan, yaitu ‘sense of crisis’ dan empati untuk membantu anak didik yang terkena dampak pandemi. Pun, lebih baik para pejabat lebih mengurus kepentingan rakyat terlebih pendidikan dan mestinya mereka menolak adanya anggaran yang tidak urgen dan mendesak tersebut. Jadilah pejabat yang punya hati nurani dan lebih amanah terhadap rakyatnya.

Baca juga  Peranan Hankam dalam Demokrasi dan Khilafah

Dalam kondisi negara yang banyak utang seperti bangsa ini, mestinya setiap anggaran dihitung dengan cermat dan alangkah baiknya lebih hemat. Tak perlu lagi untuk membiayai negara malah membebani rakyat dengan pajak. Pemerintah mestinya hanya fokus pada penyelesaian hal urgen dalam menggunakan dana negara. Jangan para pejabat bermegah-megah, rakyat malah susah hidupnya.

Perlu evaluasi setiap kebijakan, jadikan rakyat prioritas dan jalankan amanah kepemimpinan dengan tanggungjawab. Sebab segala hal kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.


OPINI