Refleksi Akhir Tahun: Potret Buram Jeratan Kemiskinan


Oleh : Nelly, M.Pd.
(Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat)

Tak salah jika rakyat mendambakan hidup sejahtera dan terjamin segala macam kebutuhan hidupnya. Sebab negeri yang mereka tempati telah Allah karuniakan limpahan kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke. Apa yang tak ada di negeri ini? negeri gemah ripah loh jinawi. Namun faktanya berkata lain, nasib rakyat kian terhimpit curamnya kemiskinan.

Fenomena himpitan ekonomi yang menimpa rakyat kian sulit berdampak pada kasus sosial yang bertambah parah. Seperti kasus terbaru, dilansir dari laman berita CNN Indonesia, Personel Sat Reskrim Polres Nias menangkap seorang ibu berinisial MT (30) warga Desa Banua Sibohou, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tiga balita di bawah umur, dengan menggunakan sebilah parang. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, diketahui bahwa motif pelaku membunuh ketiga anaknya itu karena tak kuat menanggung himpitan ekonomi (11/12/2020).

Kasus serupa juga menggemparkan publik saat ditayangkan fakta pada refleksi akhir tahun di TV one ILC yang membahas jeratan kemiskinan di negeri ini seperti gunung es, depresi hingga stres mendera warga berujung pada hilangnya nurani. Seakan tak masuk dalam akal, ada istri bunuh anak, ada suami bakar istri dan seisi rumah akibat tak tahan himpitan ekonomi (16/12/2020).

Di sisi lain, fakta seakan berlawan arah, di saat rakyat hidup dalam kesusahan, sungguh ironi para punggawa negeri malah asik merogoh dan mencuri uang rakyat dan negara. Korupsi menggurita di tengah wabah pandemi dan di tengah himpitan kemiskinan negeri.

Bicara persoalan kemiskinan di negeri ini tak akan pernah habis, semakin tahun bukannya menurun, namun angkanya semakin melonjak. Seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin di Indonesia naik 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang per Maret 2020.

Sementara angka kemiskinan di dunia dari waktu ke waktu juga sama senantiasa mengalami peningkatan. Indonesia, sekalipun statusnya di World Trade Organization (WTO) sudah keluar dari posisi sebagai negara berkembang, namun angka kemiskinan masih meluas. Masyarakat masih sangat jauh dari kondisi sejahtera. Dalam data Hunger Map 2019 yang dirilis World Food Programme, tercatat 821 juta manusia didera kemiskinan. Artinya lebih dari 1 dalam 9 orang dari populasi dunia, tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk dikonsumsi (MN, 12/9/2020).

Akar Masalah Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di negeri ini dan dunia sebenarnya tak terjadi hanya sebab individu, namun ini tersebab oleh sistem yang mengatur tata kelola negara. Mengutip dari pendapat pakar pada laman berita ANTARA News, Pakar Ekonomi Islam dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Arie Mooduto menyatakan, sistem perekonomian kapitalisme yang dianut mayoritas negara di dunia salah satu penyebab banyaknya kemiskinan. Banyaknya orang miskin di dunia sekarang salah satu penyebabnya adalah kapitalis dan sistem konvensional.

Menurutnya, saat ini sedikitnya 824 juta jiwa warga bumi masih miskin dan memprihatinkan, salah satunya karena korban dari kapitalisme yang hanya berpihak kepada pemodal. Sistem ekonomi kapitalisme yang banyak dianut negara-negara di dunia, khususnya negara barat mengenyampingkan rasa keadilan bagi umat manusia sehingga menimbulkan kemiskinan yang merajalela.

Baca juga  Bukan RUU Larangan Minol, Tapi Legislasi Investasi Miras

Negara Indonesia juga sudah menganut sistem kapitalis, sehingga kontras terlihat di tengah-tengah bangunan yang mewah-mewah juga ada perumahan kumuh milik orang-orang miskin,” ujar Direktur Bidang Syariah LPPI itu. Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seperti Freeport yang mengekploitasi hasil bumi di Papua dan Exxon Mobil di Aceh, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat di sekitarnya.

Sudah berapa lama Freeport beroperasi di Timika, Papua tetapi apa yang diperoleh rakyat di sana. Masyarakat Timika masih tertinggal dan tetap menggunakan koteka. Masyarakat di sana masih hidup miskin. Bahkan sejumlah pakar ekonomi dunia sekarang sudah mengakui kalau ekonomi kapitalis ternyata tidak memiliki arah yang jelas.
Menurutnya, banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia, pelaku ekonomi kapitalis yang akhirnya kolaps setelah memiliki banyak aset, karena tujuannya hanya memperkaya pemodal semata tanpa mempedulikan kemaslahatan umat.

Ya, apa yang disampaikan pakar ekonomi tersebut memang sangat beralasan, sebab sejak merdeka bangsa ini lebih condong pada penerapan sistem kapitalis, demokrasi sekuler dalam tata kelola negara. Sistem tersebutlah yang meniscayakan harta rakyat berupa SDA dikuasai swasta/asing. Hingga hak rakyat untuk mendapatkan manfaat dari SDA dirampas korporasi dan oligarki.

Sistem demokrasi yang menjadi landasan tata kelola negeri ini yang menjaminnya dalam sejumlah undang-undang. Lihatlah bagaimana Omnibus Law UU Cipta Kerja yang begitu menguntungkan pengusaha tetap disahkan, walau rakyat menjerit minta dibatalkan.

Maka dari itu, kemiskinan yang terjadi di negeri ini bukanlah bersifat kultural, yaitu yang diakibatkan karena kemalasan rakyat. Tapi kemiskinannya bersifat struktural, yaitu kemiskinan yang muncul karena ketidakmampuan sistem/pemerintah dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja dan memperoleh kesejahteraannya.

Akibat penerapan sistem kapitalis demokrasi ini juga yang berimbas pada gaya kepemimpinan tak akan memihak pada rakyat, kesejahteraan untuk rakyat hanya ilusi dan mimpi disiang bolong. Penguasa hanya akan memikirkan kepentingan pribadi, golongan, partai dan pemilik modal. Melalui UU mereka sah kan segala kebijakan kepemilikan SDA pada asing dan aseng atas nama privatisasi dan penanaman modal.

Sistem inilah yang telah membuat kekayaan milik rakyat dikuasai dan dinikmati oleh segelintir orang. Di negeri ini telah lama terjadi privatisasi sektor publik seperti jalan tol, air, pertambangan gas, minyak bumi dan mineral. Akibatnya, jutaan rakyat terhalang untuk menikmati hak mereka atas sumber-sumber kekayaan tersebut yang sejatinya adalah milik mereka. Akibat lanjutannya, menurut laporan tahunan Global Wealth Report 2016, Indonesia menempati negara keempat dengan kesenjangan sosial tertinggi di dunia. Diperkirakan satu persen orang kaya di Tanah Air menguasai 49 persen total kekayaan nasional.
Di sisi lain rakyat seolah dibiarkan untuk hidup mandiri. Penguasa/negara lebih banyak berlepas tangan ketimbang menjamin kebutuhan hidup rakyatnya.

Baca juga  Seandainya Oh Seandainya…

Di bidang kesehatan, misalnya, rakyat diwajibkan membayar iuran BPJS setiap bulan. Artinya, warga sendiri yang menjamin biaya kesehatan mereka, bukan negara. Dalam konteks global, di semua negara yang menganut kapitalisme-liberalisme-sekularisme telah tercipta kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hari ini ada 61 orang terkaya telah menguasai 82 persen kekayaan dunia.

Di sisi lain sebanyak 3.5 miliar orang miskin di dunia hanya memiliki aset kurang dari US$ 10 ribu. Karena itu mustahil kemiskinan bisa dientaskan bila dunia, termasuk negeri ini, masih menerapkan sistem yang rusak ini. Bahkan Oxfam International yang meriset data ini menyebut fenomena ini sebagai “gejala sistem ekonomi yang gagal!” (Tirto.id, 22/01/2018).

Inilah rusaknya penerapan sistem kapitalis, demokrasi sekuler, seharusnya tak layak lagi untuk dipertahankan apalagi tetap diadopsi untuk mengatur negeri. Bukan mensejahterakan rakyat, yang ada derita rakyat kian mendera dan mengakibatkan masalah tak kunjung selesai.

Sistem Islam atasi Kemiskinan

Maka untuk menyelesaikan segala problem kemiskinan, tak ada jalan lain selain kemabli pada aturan Ilahi yaitu Islam. Mengapa ke Islam?sebab hanya Islam satu-satunya sistem kehidupan yang memiliki seperangkat aturan untuk kelola negara, sudah terbukti dan teruji selama ratusan abad pernah berjaya menaungi 2/3 belahan dunia. Semenjak dicontohkan Rasulullah , Khulafaur Rhasiddin dan khalifah setelahnya.

Dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Kebutuhan pokok itu mencakup sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan secara layak. Allah SWT berfirman: “Kewajiban para ayah memberikan makanan dan pakaian kepada keluarga secara layak” (TQS al-Baqarah : 233).

Bahkan dalam Islam, orang baru dikatakan kaya atau sejahtara jika memiliki kelebihan harta di atas 50 dirham. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:“Tidaklah seseorang meminta-minta, sementara ia kaya, kecuali pada Hari Kiamat nanti ia akan memiliki cacat di wajahnya.” Ditanyakan kepada beliau, “Ya Rasulullah, apa yang menjadikan ia termasuk orang kaya?” Beliau menjawab, “Harta sebesar 50 dirham…” (HR an-Nasa’I dan Ahmad).

Mengomentari hadis di atas. Syaikh Abdul Qadim Zallum menyatakan, “Siapa saja yang memiliki harta sebesar 50 dirham atau setara dengan 148,75 gram perak, atau senilai dengan emas seharga itu yang merupakan kelebihan (sisa) dari pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal; juga pemenuhan nafkah istri dan anak-anaknya serta pembantunya maka ia dipandang orang kaya. Ia tidak boleh menerima bagian dari zakat (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwâl fî ad-Dawalah al-Khilâfah, hlm. 173).

Jika satu dirham hari ini setara dengan Rp 50 ribu saja, maka 50 dirham sama dengan Rp 2,5 juta.

Kelebihan harta di atas 2,5 juta itu tentu merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan pokoknya (makanan, pakaian, perumahan; juga nafkah untuk anak, istri dan gaji pembantunya).

Sementara itu untuk mengentaskan kemiskinan ada beberapa langkah dalam sistem Islam yang sangat terbukti dan mampu menjadi solusi, tentunya sangat relevan untuk diambil (MU, 12/11/2019).

Baca juga  Tanah Papua, Duka dan Air Mata Tak Berkesudahan

Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah : 233). Rasulullah saw. juga bersabda: “Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain” (HR ath-Thabarani).
Jika seseorang miskin, ia diperintahkan untuk bersabar dan bertawakal seraya tetap berprasangka baik kepada Allah sebagai Zat Pemberi rezeki. Haram bagi dia berputus asa dari rezeki dan rahmat Allah SWT. Nabi saw. bersabda: “Janganlah kamu berdua berputus asa dari rezeki selama kepala kamu berdua masih bisa bergerak.

Sungguh manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah tanpa mempunyai baju, kemudian Allah ‘Azza wa Jalla memberi dia rezeki” (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu” (HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).

Rasulullah Saw. juga bersabda: “Penduduk negeri mana saja yang di tengah-tengah mereka ada seseorang yang kelaparan (yang mereka biarkan) maka jaminan (perlindungan) Allah terlepas dari diri mereka” (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah).

Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah Saw. bersabda: “Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Sejarah mencatat bagaimana kepemimpinan di Madinah, sebagai kepala negara, Rasulullah saw. menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya dan menjamin kehidupan mereka. Pada zaman beliau ada ahlus-shuffah. Mereka adalah para sahabat tergolong dhuafa. Mereka diizinkan tinggal di Masjid Nabawi dengan mendapatkan santunan dari kas negara.

Saat menjadi khalifah, Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab biasa memberikan insentif untuk setiap bayi yang lahir demi menjaga dan melindungi anak-anak. Beliau juga membangun “rumah tepung” (dar ad-daqiq) bagi para musafir yang kehabisan bekal.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan pemberian insentif untuk membiayai pernikahan para pemuda yang kekurangan uang. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah dibangun rumah sakit-rumah sakit lengkap dan canggih pada masanya yang melayani rakyat dengan cuma-cuma.

Hal di atas hanyalah sekelumit peran yang dimainkan penguasa sesuai dengan tuntunan syariah Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena itu saatnya kita mencampakkan sistem selain Islam yang telah terbukti mendatangkan musibah demi musibah kepada kita. Sudah saatnya kita kembali pada syariah Islam yang berasal dari Allah SWT.

Hanya syariah-Nya yang bisa menjamin keberkahan hidup manusia. Syariah akan menjadi rahmat bagi mereka (Lihat: QS al-Anbiya’ [21]: 107).
Lebih dari itu, penerapan syariah Islam secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan adalah wujud ketakwaan yang hakiki kepada Allah SWT.

Wallahu a’lam bis showab


OPINI