Refleksi Akhir Tahun: Kemiskinan Menjamur, Peran Negara Dimana?


Oleh: Sri Astuti Am.Keb (Aktivis Muslimah Peduli Negeri)

“Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya”. Penggalan lirik lagu Rhoma Irama menggambarkan kondisi rakyat Indonesia. Ironis memang, hidup di negeri zambrud khatulistiwa yang kaya dengan SDA namun tingkat ekonomi masyarakatnya dibawah garis kemiskinan.

Dikutip dari, tirto.id, 15/7/2020. Badan Pusat Statistik menguak data angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 orang, itu artinya mengalami kenaikan sebesar 9,78%.

Disinyalir kenaikan angka kemiskinan merupakan akibat terjadinya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi masyarakat melemah. Akan tetapi, jika dicermati dengan seksama meningakatnya angka kemiskinan di Indonesia bukan hanya persoalan pandemi Covid-19 yang semakin meninggi.

Alih-alih memberikan solusi tuntas atasi kemiskinan, justru pernyataan pejabat negara terkesan makin menyesakkan dada. “Di Islam ini ada istilah agama yang disalahartikan, kalau mencari jodoh, yang sekufu. Setara. Apa yang terjadi? Orang miskin sama-sama cari yang miskin. Akibatnya, jadilah rumah tangga miskin baru. Maka mbok disarankan, dibikin Pak Menteri Agama, ada fatwa yang miskin wajib cari yang kaya,” ujar Menko PKM, Muhadjir Effendi. (detikcom, 20/2/2020)

Baca juga  Laporan Langsung Orang Mandar di Amerika Serikat (3)

Konteks pernikahan dan kesenjangan ekonomi jelas berbeda, jelas pernikahan tak akan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia. Akar permasalahan kemiskinan adalah penerapan paradigma kapitalisme-liberalisme di negara ini, berbagai sektor publik di privatisasi oleh swasta.

SDA yang seharusnya bisa kelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, namun justru hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan pengusaha dan pemilik modal. Misalnya, pada sektor SDA air, mineral, barang tambang, dll. Peran negara tak hanya sekedar sebagai regulator kebijakan saja, rakyat harus mampu mengatasi persoalan ekonomi secara pribadi.

Baca juga  Investasi Infrastruktur melalui INA, Akankah Menguntungkan ?

Kebutuhan dasar rakyat misalnya, seperti salah satunya kebutuhan pada sektor kesehatan rakyat harus menanggungnya sendiri melalui program BPJS kesehatan. Absennya peran dan fungsi negara pada persoalan kemiskinan, terjadi sebelum adanya pandemi Covid-19. Persoalan yang belum terselesaikan dengan baik, akan tetapi justru semakin buruk pada saat pandemi.

Setidaknya dari sinilah seharusnya rakyat menyadari, mengharapkan persoalan kemiskinan bisa teratasi dalam sistem kapitalisme saat ini adalah keniscayaan. Maka, harus segera tinggalkan sistem kapitalisme-liberalisme dengan asas memisahkan agama dari kehidupan.

Islam adalah agama komprehensip, memiliki solusi dari akar hingga daun. Ibarat sebuah tanaman, jika mengaharap buah yang dihasilkan dengan kualitas super. Maka, tak hanya sekedar menebang bagian dahan tapi harus dicabut hingga akar kemudian diganti dengan tanaman yang baru.

Dalam pandangan Islam, SDA merupakan kepemilikan umum yang wajib di kelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Tak akan tunduk pada kepentingan pengusaha dan pemilik modal, yang bisa menguasai SDA.

Baca juga  Tagihan Listrik Naik, Rakyat Semakin Tercekik

Oleh sebab itu, kebutuhan dasar rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan bisa didapatkan dengan gratis. Tak hanya itu kebutuhan sandang, pangan dan papan dapat dinikmati oleh rakyat dengan murah dan mudah.

Islam menghadirkan negara untuk mengurusi segala urusan rakyat, pemimpin negara wajib menerapkan apa yang menjadi aturan yang ada dalam hukum-hukum syariat.

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda dalam HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad: “Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus”

Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan harus mencabut sistem sebagai akar yaitu sistem kapitalisme diganti dengan sistem Islam.


OPINI