RCEP Alat Baru Penyempurna Penjajahan ASEAN


Oleh : Dian Noviana Angriani, R. S.Pd
(Guru SMKN 2 Majene)

Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) Agus Suparmanto menandatangi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/10/2020), Proses penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. (kompas.com)

Adapun RECP disepakati oleh Indonesia bersama sepuluh Negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), negara di Asia Pasifik seperti Korea Selatan dan China, dan negara di Benua Australia seperti Australia dan Selandia Baru.

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan sebagai puncak Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) RECP keempat yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-37.

Ambisi Geopolitik Cina

RECP yang digalang Cina menggeser zona perdagangan bebas usulan AS untuk kawasan Asia Pasifik yang dibatalkan oleh Presiden Donald Trump beberapa tahun silam. RECP yang mewakili 30% Produk Domestik Bruto global diyakini bisa menjadi langkah positif besar menuju liberalisasi perdagangan dan investasi.

Kerjasama regional adalah alat tujuan politik untuk mengendalikan aliansi. Cina telah mengatur regional sebagai alat penting untuk negosiasi ekonomi dan politik. Tujuan politik utama taktik kerja sama regional Cina adalah untuk meningkatkan dan memelihara hubungan politik dengan tetangga di Asia Tenggara.

Baca juga  PENGHINAAN TERHADAP NABI MUHAMMAD SAW KEMBALI TERJADI, KAUM MUSLIM BUTUH KHILAFAH

Bagi negara-negara ASEAN, pakta tersebut membuka peluang besar untuk memulihkan ekonomi menyusul resesi panjang akibat pandemi corona. Sementara untuk Cina, perjanjian ini bisa menjadi mekanisme efektif untuk mendikte aktivitas perdagangan di Asia Pasifik, yang mengalami vakum setelah Presiden Donal Trump membatalkan keterlibatan AS dalam perjanjian dengan Kemitraan Trans-pasifik (TPP).

Dampak bagi RI

Perlu diperhatikan bagaimana respon Presiden Jokowi dalam pidatonya yang secara langsung dapat menggambarkan sikap bangsa Indonesia yang juga anggota ASEAN.

Ada tiga hal utama dalam pidato yang disampaikan presiden.

Pertama, Jokowi berpandangan bahwa transformasi ekonomi dari konvensional menuju ekonomi berbasis digital merupakan hal krusial yang saat ini harus dilakukan. ASEAN dan Cina, kata Jokowi, juga harus segera mereaktivasi kerja sama ekonomi antara lain melalui harmonisasi kebijakan dan memastikan rantai pasok global dengan menghapus hambatan perdagangan.

Kedua, di KTT ASEAN Jokowi menyampaikan mengenai pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan kawasan.

Ketiga, Jokowi menyinggung soal stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik yang menurut pandangannya belakangan ini diwarnai dengan ketidakpastian, termasuk rivalitas dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Presiden berharap agar kemitraan antara ASEAN dan Cina ke depannya dapat mencapai lebih banyak kemajuan bersama melalui kerja sama yang terjalin kedua belah pihak.

Baca juga  Varian Baru Virus Covid, Masihkah Tak Percaya?

Nampak jelas bahwa posisi negara-negara ASEAN lemah. ASEAN selalu terombang-ambing di antara dua kekuatan Negara besar yaitu AS dan Cina.

Menurut pengamat ekonomi Institute for Development on Economics (Indef) Bhima Yudhistira menilai RECP bukan hanya soal liberalisasi perdagangan tapi juga arus tenaga kerja, dan pemodalan asing bisa semakin merugikan Indonesia.

Dalam hal liberalisasi perdagangan saja Indonesia bisa dirugikan dengan kehadiran raksasa Cina dan Australia. Hingga September 2020, neraca dagang Indonesia dengan Cina dan Australia masing-masing deficit US$ 6,6 miliar dan US$ 1,5 miliar. Ditambah dengan adanya liberalisasi penurunan tarif.

RECP juga apat menjadi ancaman bagi produk lokal. Sebelum ada RECP saja produk impor dari Cina banjir baik di e-commerce maupun melalui perdagangan konvensional. Soal penanaman modal punya dampak negative terhadap dominannya modal asing di berbaagai sektor. Sebelumnya saja Indonesia sudah meratifikasi AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) untuk mempermudah masuknya investasi asing di sektor keuangan. Apalagi ada RECP, perbankan, asuransi hingga perusahaan dalam negeri makin didominasi modal asing. Hal ini akan berimplikasi terhadap pelebaran defisit transaksi berjalan khususnya neraca pendapatan primer dan neraca jasa. Semakin banyak modal asing, maka akan melemahkan rupiah dalam jangka panjang. Setiap bagi-bagi deviden atau laba uangnya akan dikonversi ke mata uang asing. Ini berisiko melemahkan rupiah dalam jangka panjang.

Baca juga  Peranan Hankam dalam Demokrasi dan Khilafah

Menakar Posisi Indonesia

Indonesia dengan potensi SDA yang melimpah, menjadi incaran bahkan menjadi pangsa pasar terbaik dalam percaturan ekonomi dunia. Hal inilah yang membuat AS dan Cina tidak ingin kehilangan hegemoninya. Bukan hanya SDA yang melimpah namun letak geografis Indonesia yang strategis, begitu juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi sasaran para pelaku bisnis. Harusnya ini bisa menjadi kekuatan, sehingga mampu memiliki bergaining position, punya nilai tawar di dunia Internasional, yang pada akhirnya Indonesia memiliki kedaulatan akan ekonominya sendiri tidak lagi harus mengekor pada asing.

Namun, semua kelebihan dan kekayaan yang dimiliki haruslah diatur dalam seperangkat aturan yang mandiri tanpa didikte oleh asing. (***)