RAPBD-P dan Ranperda Ketenagakerjaan Disepakati DPRD Sulbar


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, DPRD Provinsi Sulbar menggelar Rapat Paripurna tentang Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara DPRD Provinsi Sulbar dengan Pemerintah Provinsi Sulbar Terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, 30 September 2021.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Abdul Halim yang didampingi unsur Pimpinan lainnya yakni H. Abdul Rahim. Turut hadir Wakil Gubernur Hj. Enny Angraeni Anwar, Anggota DPRD lainnya seperti A. Muslim Fattah, H. Syahrir Hamdani, H. Sudirman, H. Itol Syaiful Tonra, H. Hasan Bado, Arif Daeng Mattemmu, Syamsul Samad, Muhammad Hatta Kainang, Bonggalangi, Ahmad Iksan Syarif serta beberapa Anggota DPRD yang hadir secara daring melalui Zoom dan hadir pula OPD terkait.

Baca juga  Anggota DPRD Sulbar Itol Saiful Tonra Kembali Gelar Reses di Buttu dan Rusu-rusung Majene

Pimpinan rapat H. Abdul Halim mengungkapkan, RAPBD Perubahan TA. 2021 serta Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat disetujui. “Setelah mendengar laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD dan penyampaian laporan akhir Bapemperda, maka dapat disimpulkan bahwa RAPBD Perubahan TA. 2021 serta Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dapat disetujui bersama antara DPRD Provinsi Sulbar dengan Pemerintah Prov. Sulbar,” ungkap H. Abdul Halim.

Baca juga  DPD RI Tuntaskan Aspirasi Sembilan Rektor IAIN

Dalam menyampaikan Pendapat Akhir Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Hj. Enny Angraeni menyampaikan bahwa ada 6 Pasal yang mengamanahkan untuk menetapkan beberapa peraturan Gubernur yang dimuat dalam satu peraturan antara lain :

  1. Perencanaan Tenaga Kerja
  2. Tata cara penerbitan SIU LPTKS AKL Perda
  3. Tatacara penertiban izin usaha LPTKS
  4. Penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia Prov. Sulbar yang bekerja di luar Negeri
  5. Tatacara pengawasan Ketenagakerjaan.
Baca juga  Ambo Intang Resmi Gantikan Yusri Nur di DPRD Sulbar

“Olehnya itu diminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja agar segera menindaklanjuti amanah perda ini, sehingga dapat digunakan oleh semua stakeholder yang membutuhkan,” ujarnya.

Lanjut Wakil Gubernur mengatakan, dengan diterapkannya Perda ini akan memperdayakan dan mendayagunakan ketenagakerjaan secara optimal dan manusiawi, pemerataan kesempatan kerja, penyediaan tenaga kerja serta perlindungan kepada tenaga kerja sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja. (adv/satriawan)


PARLEMEN