Oleh: Ummu Nasrullah Ramadhan
Satu persatu subsidi dicabut oleh pemerintah seperti subsidi BBM, listrik 900 V, dan wacana pencabutan LPG 3 kg pada pertengahan tahun 2020. Alasannya subsidi dianggap salah sasaran pada pihak penerima serta Dana akan dialokasikan untuk pembangunan.(https://m.merdeka.com/uang/era-jokowi-aneka-subsidi-energi-dicabut-ini-daftarnya.html).
Hal ini membuat rakyat harus siap menghadapi kenaikan tarif harga dan iuran untuk sejumlah kebutuhan tersebut. Kenaikan harga kebutuhan tersebut tentu sangat memberatkan rakyat, karena dari sisi finansial mereka harus merogok kocek lebih dalam untuk membiayai semua kebutuhan hidup, sementara lapangan pekerjaan untuk menambah penghasilan sangat terbatas. Ini akan memicu meningkatnya tindakan kriminalitas ditengah-tengah masyarakat.
Belum usai rakyat memikirkan bagaimana solusi mengatasi kenaikan iuran BPJS, pemerintah kembali mengambil kebijakan untuk menaikkan harga gas elpiji bersubsidi 3 kg atau tabung gas melon sebesar 75 Persen menjadi RP. 35.250,-.
Harga ini bisa saja akan meningkat ketika sampai ditangan konsumen yaitu kisaran Rp. 40 ribu sampai Rp. 50 ribu. Seperti yang dikatakan oleh salah satu agen gas melon Olik Akhwa ditokonya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, “Sampai ditangan konsumen bakal Rp. 40 ribu sampai Rp. 50 ribu. Kan dari agen ke pedagang dulu, pasti ada kenaikan harga.” (Republika.co.id).
Sudah sulit makin terlilit, kenaikan gas tabung melon tersebut menambah sulit kehidupan rakyat. Dulu rakyat dipaksa pindah dari minyak tanah ke gas dengan alasan gas lebih murah. Kini, ketika rakyat sudah berlomba-lomba memakai gas, harganya pun dinaikkan, mendekati harga minyak tanah. Anehnya, gas untuk rakyat naik karena subsidi dicabut, tetapi gas untuk industri milik pengusaha harganya diturunkan jadi US$6/MMBTU. (Detik.com).
Saat ini, semua kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan asasi bagi rakyat hanya bisa dinikmati jika ada bayaran pengganti. Sementara ketersediaan lapangan kerja bagi rakyat sangat terbatas. Akibatnya banyak dapur terpaksa tak mengepul, semakin banyak rakyat menjerit kelaparan.
Padahal, dengan kondisi negeri yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, tak seharusnya rakyat berada dalam kondisi serba kesulitan. Karena, kekayaan SDA ini tak diambil oleh pemerintah untuk dikelola secara mandiri, justru memberikannya kepada perusahaan-perusahaan asing untuk mengelolanya. Akibatnya, bukannya menguntungkan, malah merugikan negara. Pasalnya, melalui kerjasama ini pemerintah hanya dapat keuntungan sedikit namun rakyat menjerit karena kerusakan alam pada lingkungan. Seperti pencemaran lingkungan akibat limbah industri terjadi dimana-mana hingga nyawa jadi taruhan.
Sistem kapitalis liberal menjadikan kumpulan pemodal yang memegang kendali kekuasaan. Dengan asas manfaatnya semua sektor dibisniskan mulai dari kebutuhan pokok hingga sarana infrastruktur. Tak peduli dengan kondisi rakyat tempat dimana para kapitalis ini mengais keuntungan. Rakyat kesulitan atau tidak, tak menjadi soal buat mereka. Dan pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, justru tak berpihak dan menutup mata akan kesulitan yang dihadapi rakyatnya. Hingga, harapan rakyat ditahun ini seolah terhempas begitu saja saat kebijakan yang ada terbukti sama sekali tak memihak pada rakyat. Tentu saja, rakyat menginginkan terpenuhinya segala kebutuhan hidup dengan mudah dan terjangkau.
Berbeda dengan ketika Islam diterapkan sebagai pengatur segala aspek kehidupan. Dalam sistem pengelolaan perekonomiannya, Islam membagi harta menjadi tiga kepemilikan yaitu kepemilikan pribadi, umum, dan negara. Dan sumber daya alam masuk dalam kategori kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara. Dimana hasilnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tak memandang antara si kaya dan si miskin. Semua memiliki prioritas yang sama. Berhak hidup dan merasakan kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, hanya Islamlah yang mampu mewujudkan terpenuhinya segala kebutuhan pokok rakyat tanpa beban biaya yang sangat mahal. Inilah solusi tuntas untuk keluar dari persoalan rakyat yang semakin menjerit ini.
Wallahu a’lam
