Rakyat Jadi Korban Perbudakan, Negara Absen Pembelaan


Oleh : Sumarni Mustari

Kisah ABK yang jenazahnya dilarung ke laut menjadi perbincangan publik. Kisah miris tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia Warga Negara Indonesia yang bekerja dikapal Berbenderakan China mereka diberitakan ulang oleh youtuber Jang Hansol (Korea Reomit). Hansol mengangkatnya berita ini dari berita trending salah satu Chanel TV di Korea MBC. Mereka merasa diperbudak oleh kapal berbendera Cina tersebut, mereka bahkan hanya tidur tiga jam, bekerja sepanjang hari, makan dan minum dari hasil sulingan air laut dan umpan ikan, sementara terhadap ABK asal China mereka diperlakukan istimewa dugaan kekerasan dan penahanan gajipun menyeruak kepermukaan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual pada Kamis, (7/5/2020) mengatakan pemerintah Indonesia sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemenlu China untuk mengklarifikasi pelarungan terhadap ABK tersebut. Pihak Kemenlu China bersikukuh pelarungan terhadap ABK asal Indonesia dilakukan sesuai ketentuan kelautan internasional. “Kemlu RRT menjelaskan bahwa pelarungan telah dilakukan sesuai praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan awak kapal sesuai ketentuan ILO,” ucap Retno. (detik.com).

Berdasarkan standar ILO, pelarungan atau ‘burial at sea’ dilakukan sesuai dengan praktik kelautan internasional untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya. Jenazah yang disimpan dalam kapal dalam waktu lama dikhawatirkan akan menularkan penyakit bagi ABK lainnya.

Tak hanya itu, Kemenlu China juga menyampaikan ABK yang meninggal di kapal dan dilarung ke laut sudah memperoleh persetujuan dari pihak keluarga. “Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan ke laut dari keluarga tertanggal 30 Maret 2020, pihak keluarga juga sepakat menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8,” katanya.

Baca juga  Darurat Sistem

Dua ABK yang meninggal di kapal yaitu Sepri (26) dan Ari (25) warga Dusun II, Desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto mengungkapkan, pihaknya telah mendatangi rumah keluarga ABK untuk mengetahui cerita dan keluhan keluarga. “Benar, dua ABK itu berasal dari daerah kami OKI. Mereka sudah tahu keluarga mereka jadi korban,” ungkap Adi, Jumat (8/5/2020).

Namun, kata dia, keluarga kaget dengan pemberitaan beberapa hari terakhir yang menyebut jenazah kedua ABK itu dilarung ke laut. Sebab fakta ini bertolak belakang dengan informasi perusahaan yang menyebut pemakaman kedua jenazah secara Islam. “Mereka dapat kabarnya Maret, diminta datang ke Pemalang, Jawa Tengah, oleh perusahaan tempat ABK bekerja. Waktu itu mereka dikasih tahu dimakamkan secara Islam, mereka baru tahu kalau keluarganya dilarung,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai kejadian meninggal dan dilarungnya empat anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal berbendera China dan adanya 14 ABK yang meminta bantuan hukum saat kapal berlabuh di Busan, Korea Selatan, sudah mengarah kepada perbudakan modern atau modern slavery. Dia melihat ada indikasi perlakuan pihak perusahaan kapal yang sudah mengarah kepada pelanggaran HAM berupa tindak perbudakan atau ekspolitasi secara berlebihan yang menyebabkan kematian. “Saya lihat yang menimpa saudara kita para TKI yang menjadi ABK di kapal Long Xing 605, LongXing 606 dan Long Xing 629 sudah mengarah kepada modern slavery. Dari enam elemen perbudakan modern, kasus yang menimpa para ABK ini terindikasi mempunyai tiga elemen diantaranya seperti buruh kontrak, pekerja paksa dan perdagangan manusia,” ujar Sukamta, dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2020).

Baca juga  Penolakan Jenazah Covid-19, Minim Edukasi

Data dari migrant care menunjukan mereka menerima 205 Aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal asing juga gaji yang ditahan dalam kurung waktu delapan tahun belakangan. Koordinator National Destructive Fishing Watch ( DFW ) – Indonesia M. Abdi Suhufan menyebut konflik “dikapal sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan bekerja diatas kapal asing bayangkan saja melaut dikapal asing hanya berbekal KTP, Ijazah, buku pelaut dan paspor tak ada pembekalan mengenai cara bekerja di kapal ikan atau perkenalan bahasa asing. Dikapal itulah baru benar-benar belajar menangkap ikan” tentu saja rentan terjadi eksploitasi tenaga buruh dilaut. Merespon peristiwa ini, pemerintah akan memperketat aturan awak kapal yang bekerja di kapal asing.
Sungguh aneh sikap pemerintah sebab perbudakan ABK sudah berulang kali terjadi, perlindungan terhadap ABK yang bekerja dikapal ikan mestinya dilakukan sejak dulu sungguh miris pekerja yang bekerja diluar negeri selalu menjadi korban kekerasan negara lain tanpa jaminan dan perlindungan dari negara asal hal ini membuktikan betapa murahnya harga tenaga kerja Indonesia bagi asing sekaligus menandakan bahwa peran negara dalam membuka lapangan kerja untuk penduduk pribumi terbilang minim.

Dalam kapitalisme fakta perbudakan modern masih berpeluang terjadi sebab persoalan ekonomi seperti kemiskinan tuntutan nafkah keluarga menjadi alasan para buruh bekerja tanpa henti meski payung hukum terhadap tenaga kerja itu ada nyaris pelaksanaanya jauh dari harapan. Inilah fakta bahwa sistem kapitalisme belum mampu menjawab solusi atas persoalan ekonomi, ketenagakerjaan dan mengatasi kemiskinan yaitu jaminan dan kesejahteraan, Berbeda dengan sistem Islam dibawah naungan Khilafah. Khilafah ditempatkan sebagai Riayatus su’unil ummat negara adalah pengurus urusan ummat negara adalah pelindung dan perisai bagi umat yang ada dibelakangnya.

Baca juga  Utang Kok Bangga

Dalam masalah ketenagakerjaan Islam memiliki seperangkat solusi, tenaga kerja tak akan diperbudak. Apa yang menjadi kewajiban negara akan ditunaikan dan apa yang menjadi hak warga negara akan direalisasikan sebab Islam melarang perbudakan. dalam Islam juga melarang menahan gaji pekerja, Nabi SAW. Bersabda “berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” ( HR. Ibnu Majah ).

Dalam Islam kontrak kerja dikenal dengan ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak, adapun ijarah yang berhubungan dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya karena itu untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya, sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasad ( rusak ) yang juga harus ditetapkan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga pera pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapasitasnya (Sistem Ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani, hlm. 106)
Ada kejelasan jenis pekerjaan, waktu, upah, serta tenaga yang dikeluarkan, Islam mengatur begitu rinci sehingga kedzoliman pekerja dapat diminimalisasi, Betapa indah manakalah Islam diterapkan dalam bernegara nasib tragis para buruh dan pekerja tak akan terjadi jika Islam yang menaungi. Wallahu ‘alam bi as shawab.(***)


OPINI