Terbaik terbaik

Rakyat Butuh Resistem Bukan Reshuffle Kabinet


Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali mencuat setelah usulan Presiden Jokowi menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi disetujui DPR. Hal ini berdasarkan Rapat Paripurna DPR pada Jumat (9/4) menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian, yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021. 

Sejumlah hal yang disetujui, pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Kedua, Rapat Pengganti Bamus DPR juga menyepakati pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Isu ini pun diaminkan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin yang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan perombakan susunan kabinetnya dalam waktu dekat. Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi akan melantik menteri baru, yaitu Menteri DIKBUD/RISTEK, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Terkait ada tidaknya menteri lain yang akan dirombak selain Menristek dan Mendikbud, Ngabalin menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

Di sisi lain Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu merespons soal isu perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia Maju Jilid II. Syaikhu berharap, reshuffle dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan untuk kepentingan  akomodasi politik, melainkan untuk membantu kerja presiden dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

“Yang penting kita punya bahwa dalam isu-isu reshuffle ini bukan sekadar akomodasi politik tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas akseptabilitas yang betul-betul memadai bukan asal-asal akomodasi politik saja,” kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (14/4) malam. (HarianAceh.co.id, Kamis, 15/4/2021)

Baca juga  Politik Dinasti Bentuk Kewajaran Dalam Alam Demokrasi

Isu reshuffle kabinet sebenarnya adalah sesuatu yang wajar dalam sistem politik demokrasi . Hal ini ditujukan agar memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Dalam  isu reshuffle kabinet, rezim saat ini tentu berusaha mempertimbangkan upaya memperpanjang nafasnya agar tetap bisa bertahan. Terlebih dalam kondisi ekonomi saat ini. Iklim ekonomi dan investasi yang sehat harus diatur dalam bentuk regulasi yang dilegalkan pemerintah. Sengkarut ekonomi dalam negeri akibat pandemi harus segera dipulihkan. Maka perombakan kabinet dinilai penting sebagai upaya penyelamatan ekonomi dan penciptaan iklim investasi di masa pandemi maupun pasca pandemi berlangsung.

Isu reshuffle yang dianggap pemerintah sebagai solusi, nyatanya tidak menyentuh akar permasalahan negeri ini. Sebab, problem bangsa ini bukan sekadar karena ketidakpiawaian atau ketidakbecusan mengelola negara.

Melainkan disebabkan oleh penerapan sistem yang rusak, yakni ekonomi kapitalistik liberal yang pembuatan hukumnya sarat kepentingan dan sistem politik demokrasi sekuler yang diterapkan berbiaya tinggi hingga memicu terjadinya korupsi. Dengan demikian, sistem inilah yang harusnya diganti secara total bukan hanya sekadar reshuffle kabinet.

Sejatinya negeri ini bisa berubah apabila merubah dua hal berikut. Pertama, perubahan yang sifatnya fundamental. Kedua, hadirnya pejabat pemerintahan yang memiliki kapasitas dan integritas serta kredibilitas yang membuktikan amanah dan kejujurannya. Jika keduanya direalisasikan maka akan menghasilkan akselerasi yang baik berupa kesejahteraan, kebaikan serta keberkahan bagi bangsa ini. 

Sebagaimana sistem Islam yang sudah terbukti secara empiris lebih dari 1300 tahun mewujudkan peradaban yang memanusiakan manusia.

Islam memberikan panduan pokok bagi Khalifah dalam memilih para pembantunya agar terpilih orang-orang yang amanah, kredibel dan sesuai bidangnya. 

Dalam struktur sistem pemerintahan Islam, seorang Khalifah dalam menjalankan pemerintahannya akan dibantu oleh muawin (pembantu Khalifah). Khalifah wajib mengontrol para  muawin-nya. Sehingga jika ada kesalahan, tidak serta-merta kecewa terhadap kinerja pembantunya, namun akan ditelaah bersama. Karena pada dasarnya kesalahan yang dilakukan para  muawin tentu tidak terlepas dari kiprah pemimpinnya.

Baca juga  Tunjangan Guru Dihapus, Jaminan Kesejahteraan Terabaikan

Mu’âwinûn at-Tafwîdh (Wuzarâ’ at-Tafwîdh) adalah para pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahan. Mereka diangkat Khalifah untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Mereka mendapat mandat mengatur berbagai urusan serta melaksanakannya menurut pendapat dan ijtihadnya sesuai ketentuan syariat.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw., “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang amir (Imam/Khalifah), Allah menjadikan bagi dirinya seorang pembantu (wazîr) yang jujur dan benar. Jika dia lupa, wazîr itu akan mengingatkan dia. Jika dia ingat, wazîr itu akan membantu dia.” (HR at-Tirmidzi).

Di masa Rasulullah Saw. yang menjadi muawin-nya adalah Umar bin Khaththab dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka adalah orang kepercayaan Rasulullah (Saw.). Hingga ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Umar dan Abu Bakar adalah pembantu Rasulullah di dunia.

Rasul memilih Umar dan Abu Bakar karena Rasul memahami benar kedua sahabatnya itu adalah orang-orang terbaik yang memiliki visi yang sama, sehingga akan memudahkan kerja beliau sebagai pemimpin negara.

Sedangkan untuk mengurusi seluruh kemaslahatan umat, ada departemen kemaslahatan umum (struktur administrasi) yaitu struktur pelaksana pemerintahan. Sebuah badan-badan pelaksana atas perkara-perkara yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah pemerintahan guna memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat umum (Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 128).

Dalilnya adalah perbuatan (af’âl) Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin dalam mengatur negara. Saat itu urusan administrasi diurus dengan penuh sistematis. Untuk itu perlu ada struktur guna mempermudah pengaturan dalam melaksanakan seluruh kewajiban negara.

Baca juga  Wujudkan Takwa Hakiki dengan Menegakkan Hukum-Nya

Oleh karena itu perlu adanya Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, Perhubungan, Pertanian dan sebagainya. Semua ini kembali pada ijtihad dan kebijakan Khalifah mengenai apa dan berapa jumlah Kemaslahatan Umum (Struktur Administrasi) yang dibutuhkan untuk dapat menunaikan segala kewajiban negara dan memenuhi kepentingan (maslahat) masyarakat umum (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 117; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 128).

Selain itu, terdapat pula dalam buku The Great Leader of Umar bin Al Khathab karya Dr Muhammad Ash-Shalabi, bagaimana Khalifah Umar mempraktikkan kaidah-kaidah dasar dalam mencari dan mengangkat pejabat/pembantu Khalifah.

Kaidah pertama adalah mengangkat pejabat yang mempunyai fisik kuat dan amanah. Ketika Umar bin Khaththab ra. memberhentikan Syurahbil bin Hasanah dan mengangkat Mu’awiyah sebagai gantinya, Syuraihbil bertanya kepada Umar, “Apakah dengan alasan benci kamu memecatku, wahai Amirul Mukminin?” “Tidak, aku tetap mencintai kalian berdua. Akan tetapi, aku menginginkan orang yang lebih kuat.”

Kaidah kedua adalah mendahulukan orang yang berilmu dan menguasai pekerjaan. Kaidah ini menjadi penegas bahwa pembantu khalifah dan pejabat publik haruslah paham tentang apa yang menjadi bidang garapan amanahnya. Orang yang paham betul seluk beluk amanah yang akan diembannya, dan pengetahuan-pengetahuan lain yang mendukung dalam menjalankan amanahnya.

Kaidah ketiga adalah belas kasihan dan kasih sayang terhadap rakyat. Sikap ini bukan pencitraan agar diangkat menjadi pejabat publik, namun tercermin dalam rekam jejak keseharian sebelumnya.

Inilah beberapa kaidah memilih pejabat publik dalam sistem pemerintahan Islam. Karena  jabatan/kekuasaan benar-benar dimaksudkan untuk menunaikan apa yang menjadi hak rakyat, maka memilih pejabat publik yang amanah, kapabel, dan berakhlak mulia adalah langkah utama untuk menjalankan tugas sebagai pelayan dan pengurus rakyat. Wallahu a’lam.