Putus Kuliah, Imbas Pendidikan Kapitalis


Oleh: Muthmainnah Ilham, S.Pd. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Sudah hampir dua tahun pandemi Covid-19 masih belum mampu teratasi. Akibatnya banyak dampak yang ditimbulkan. Bukan hanya pada sektor ekonomi dan kesehatan, namun pendidikan pun menjadi korban. Bahkan, dikabarkan lebih dari setengah juta mahasiswa putus kuliah di masa pandemi Covid-19 ini.

Hal ini dibenarkan Kepala Lembaga Beasiswa Baznas Sri Nurhidayah dalam peluncuran Zakat untuk Pendidikan di Jakarta secara virtual Senin (16/8). Mengutip data dari Kemendikbudristek, Sri mengatakan sepanjang tahun lalu angka putus kuliah di Indonesia mencapai 602.208 orang.

Sri mendapatkan informasi soal angka putus kuliah tersebut dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. Informasi yang dia terima, rata-rata angka putus kuliah paling banyak ada di perguruan tinggi swasta (PTS).

Pada tahun sebelumnya angka putus kuliah sekitar 18 persen. Kemudian di masa pandemi ini naik mencapai 50 persen. Kondisi ini tidak lepas dari bertambahnya penduduk miskin akibat dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari pandemi Covid-19. (jawapos.com,16/08/2021)

Mahasiswa Putus Kuliah, Buah Pendidikan Kapitalis

Kasus putus kuliah bukan hal baru di negeri ini. Apalagi setelah pandemi Covid-19 melanda negeri ini dan dunia. Semakin banyak mahasiswa yang terdampak, bahkan mereka pun harus rela putus kuliah demi menyelamatkan ekonomi keluarga. Apa tah lagi biaya kuliah yang sangat mahal di tengah penerapan sistem kapitalis diperparah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid 19.

Baca juga  Ramadhan, Bulan Taubat dan Taat

Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matriaji yang menilai bahwa kuliah merupakan barang mahal. Hanya orang memiliki kemampuan ekonomi saja yang bisa memperolehnya. Apalagi ketersediaan kampus berbiaya murah masih sedikit. (new-indonesia.org, 28/9/2020).
Inilah buah dari penerapan sistem kapitalis. Pendidikan merupakan barang mewah yang sulit dijangkau oleh semua kalangan. Padahal Pendidikan adalah hak warga negara yang harus dijamin oleh negara. Semakin banyak mahasiswa putus kuliah, maka intelektualitas generasi muda pun semakin terkikis. Sedangkan mereka lah penerus peradaban.

Dengan biaya Pendidikan yang mahal dan sulit dijangkau, semakin menunjukkan sikap abai pemerintah dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Negara harusnya berperan untuk menekan angka putus kuliah dan menjamin Pendidikan dengan biaya murah. Karena Pendidikan merupakan hak dasar bagi warga negara.

Jaminan Negara Khilafah atas Pendidikan

Sistem politik negara Khilafah berbeda dengan sistem manapun. Dalam penerapan sistem khilafah, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar tiap warga negara termasuk pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam kitab Muqadimmah ad-Dustur, bagian kedua pasal 125 hlm. 12, “Khilafah wajib menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok seluruh warga negara, orang per orang dengan pemenuhan yang sempurna, dan menjamin adanya peluang setiap individu dari rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap pada tingkat tertinggi yang mampu dicapai.”

Baca juga  Penistaan Islam Subur dalam Sistem Sekuler

Selain itu banyak dalil yang menunjukkan mekanisme negara Khilafah dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya. Diantaranya, Rasulullah saw. bersabda, “Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa (bila) menelantarkan orang yang wajib ia beri makan.” (HR Abu Dawud)

Dalam menjamin kebutuhan rakyat, Khalifah sebagai kepala negara memiliki andil besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. dalam menjamin pendidikan rakyatnya, Rasul mewajibkan tawanan perang mengajarkan kaum muslim sebagai tebusan pembebasan mereka.

Dipastikan tidak akan ada anak yang putus sekolah dan putus kuliah. Karena anak-anak dari semua kelas sosial dapat mengakses pendidikan formal. Negara yang membayar para pengajarnya, seperti yang terjadi pada masa kegemilangan Islam. Khalifah Al-Hakam II pada 965 M membangun 80 sekolah umum di Cordoba dan 27 sekolah khusus bagi anak-anak miskin. (al-waie.id, 1/12/2017).

Baca juga  COVID-19 TERJADI SAAT RAMADHAN, PELUANG TOBAT KOLEKTIF

Dalam penerapan negara khilafah, setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan.

Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara.

Contoh praktisnya adalah Madrasah al-Muntashiriah yang didirikan Khalifah al-Muntahsir Billah di kota Baghdad. Di sekolah ini, setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar (4,25 gram emas). Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Wallahu ‘alam bi ash-showwab


OPINI