Puluhan Massa Solidaritas Cakades Duampanua Geruduk Kantor PMD Polman


SULBAR99NEWS.COM-POLMAN, Puluhan massa solidaritas Cakades Duampanua Gelar Unjuk Rasa di kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (25/ 11/ 21).

Orator Subair mengungkapkan, Surat keputusan Bupati Andi Ibrahim masdar yang membentuk panitia desa Kabupaten dinilai cacat hukum dan dasar hukum Pilkades tidak jelas. “Apakah dia merujuk kepada undang-undang negara republik Indonesia sebagai sumber hukum atau tidak, antara lain sangat jelas, undang-undang yang diamanatkan bahwa pemilihan tidak harus pakai tes tertulis dan wawancara karena itu memangkas dan menghalangi demokrasi hak asasi manusia,” ujarnya.

Baca juga  10.743 Desa di Pesisir, 1.103 Desa di Pulau Terluar, Jadi Perhatian Khusus Kemendes PDTT

Lanjut Subair, memilih dan dipilih adalah hak dasar manusia, tapi di Kabupaten Polman melalui panitia desa Kabupaten Polman, masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT meskipun penduduk asli dan berdasarkan KTP dan KK mereka tidak diberi kewenangan dan kebebasan kekuasaan untuk menggunakan haknya pilihnya.

“Dalam pemilu di negeri ini, selalu ada pengawas pemilu tapi mengapa di Kabupaten Polman tidak diadakan pengawas pemilu desa,” ungkapnya.

Baca juga  Akhirnya, Kelompok Tani di Desa Todang-todang Polman Terbentuk

Sementara itu, Alimuddin yang akrab disapa pak Aco yang merupakan ketua forum Bela negara membacakan tuntutannya yaitu :

  1. Meminta kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten Polman untuk segera memberikan perkembangan hasil laporan nomor 02
  2. Menetapkan status terlapor 1 dan terlapor 2, apabila terbukti melakukan tindakan pidana money politik atau penyuapan untuk mempengaruhi wajib pilih atau mengarahkan wajib pilih dalam Pilkades desa duampanua Kecamatan Anreapi.
  3. Meminta kepada panitia Kabupaten mengevaluasi kepada seluruh panitia pemilihan desa yang tidak melakukan tahapan dalam Pilkades serentak Kabupaten Polman.
  4. Meminta kepada Kapolres Polmas untuk memantau proses hukum money politik yang diduga dilakukan nomor urut 01 pemilihan kepala desa duampanua Kecamatan Anreapi Kab Polman.
  5. Segera menetapkan terlapor sebagai tersangka apabila tersangka cukup bukti.
  6. Melakukan diskualifikasi atau membatalkan kemenangan nomor urut 01 apabila terbukti melakukan Money politik atau penyuapan untuk mempengaruhi wajib pilih. (Md)
Baca juga  18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDGs Desa