Program Major Project, Eksistensi Kapitalisme


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban)

Pada saat pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin 20 Oktober 2019 lalu, presiden sekaligus sampaikan 5 program kerja utamanya. Program ini adalah kelanjutan dari program sebelumnya di periode pertama kepemimpinannya. Yaitu pertama pembangunan sumber daya manusia, kedua embangunan infrastruktur, ketiga penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, kelima penyederhanaan birokrasi dan kelima transformasi ekonomi (kompas.com,20/10/2019).

Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya merasa yakin untuk melanjutkan program di periode pertama sebab menurutnya pembangunan infrastruktur penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas. “Infrastruktur-infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang bersaing dengan negara-negara lain,” sambung Jokowi.

Hal inilah yang kemudian diratifikasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi saat memaparkan kemajuan pengerjaan tiga mega proyek yang tengah dibangun di provinsi itu pada acara ekspose dua tahun masa kepemimpinannya bersama wakilnya Lukman Abunawas.

Ketiga program megaproyek yang tengah dibangun pasangan Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) periode 2018-2023 tersebut yakni pembangunan jalan pariwisata Kendari-Toronipa, pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah bertaraf Internasional, serta pembangunan perpustakaan modern.

Aktifis Nasdem ini mengatakan bahwa pemilihan proyek prioritas nasional dan pengusulan proyek baru pada 2021 merupakan aspirasi rakyat dan dilakukan dalam mendukung major project yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 melalui proyek prioritas Sultra yang sementara ini dibangun (Beritakotakendari.com, 5/3/2020).

Baca juga  Vonis HRS: Ketidakadilan Sistematis

Hal ini sesuai dengan keputusan pusat, yang termaktub dalam Perpres No 18 tahun 2020, di dalamnya terdapat 41 proyek prioritas strategis atau major project sebagai fokus dalam RKP, yang mana ini akan menjadi PR besar para gubernur se-Indonesia. Dan sebagai penanggungjawabnya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Bisa dikatakan inilah proyek eksistensi para gubernur agar terlihat ” Berkarya Nyata”, meskipun secara fakta Infrastruktur ala Jokowidodo ini tidak berafiliasi langsung dengan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Individu perindividu. Sebab, rakyat mengalami kesulitan dalam mengaksesnya , di banyak wilayah bahkan malah mematikan sektor perekonomian rakyat.

Jauh-jauh hari bahkan aroma bisnis itu sudah mengudara, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan BUMN untuk menjual proyek infrastrutktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta. Jokowi mengatakan, kepemilikan proyek infrastruktur adalah pola bisnis kuno. “Saya sudah perintahkan kepada BUMN, kalau sudah membangun jalan tol, sudah jadi, segera dijual,” ujar Jokowi di dalam acara Musrenbang Nasional 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (kompas.com,26/4/2017).

Padahal akibat jalan-jalan baru yang dibangun, perhotelan, pusat bisnis, rumah sakit bertaraf internasional dan sebagainya telah menutup usaha kecil rakyat. Toko kelontong mereka sepi pembeli sebab terhalang pagar beton, sawah mereka hilang berganti gedung-gedung bertaraf internasional, hingga jumlah pengangguran dalam sekejap bertambah tak terelakkan. Kriminalitaspun marak, sebab rakyat lapar.

Baca juga  Makelarman, Bikin Hidup Lu Kelar Man

Jikapun mereka mendapatkan ganti rugi yang “normal” tetap saja hanya untuk bertahan berapa lama? Selanjutnya rakyat kembali miskin bahkan termiskinkan secara sistemik. Benarkah ini yang dibutuhkan rakyat? Ataukah rezim sedang memuaskan dahaga ketamakan para pemilik modal?

Pembangunan infrastruktur yang membabi buta tanpa perhitungan matang terkait ekosistem dan kelestarian alam pun telah mengusik WALHI, organisasi nirlaba yang aktif mengkampanyekan kehidupan lebih baik, back to nature atau setidaknya manusia bisa hidup harmonis dengan alam. Saat ini, di saat politik yang digunakan demokrasi dan berkelindan mesra dengan sistem ekonomi kapitalistik sangatlah susah mewujudkannya.

Sebab keduanya berlandaskan asas sekuler. Menjunjung tinggi kebebasan manusia berpendapat, memiliki, bertingkah laku bahkan beragama. Tak ada ranah Sang Khalik campur tangan, biarpun sekedar untuk mengingatkan bahwa dunia ini fana.

Perlu digarisbawahi pula dari pernyataan Joko Widodo bahwa kita akan memenangkan kompetesi dengan negara-negara lain. Ini adalah pernyataan tak berdalil bahkan cenderung absurd. Siapapun bisa melihat berada di posisi mana Indonesia ketika berkumpul dengan para pemimpin negara di dunia ini? PBB, APEC, OKI, G20 atau ASEAN, Indonesia tak lebih dari kelinci percobaan bagi setiap kebijakan yang mereka buat.

Malah berkali-kali menjadi bulan-bulanan IMF dan world bank, mereka mencengkeram Indonesia dengan utang. Major Project inipun tak akan lepas dari pantauan mereka. Itulah kenapa dibuat berstandar internasional yang rakyat kita untuk tingkat kecamatan saja tak bisa mengakses. Lantas siapakah yang sudah pasti bisa mengaksesnya? Betulkah untuk rakyat?

Baca juga  NEGARAKU TERPAPAR CORONA

Terlebih ketika dikaitkan dengan pariwisata, sektor andalan pemerintah di masa pandemi. Jelas makin menunjukkan di mana penguasa hari ini berdiri. Pariwisata pun dibuat berstandar internasional, ini kelak akan membawa dampak domino dari sisi sosial kemasyarakatan. Sebab halal haram tak akan lagi diindahkan.

Saatnya bangun kesadaran sepenuhnya bahwa major project itu bukan untuk rakyat mayoritas. Ini adalah akal-akalan kesekian dari kapitalis yang ingin terus menghegomoni Indonesia dan menjauhkan fungsi penguasa yang sesungguhnya.

Rasulullah Saw. bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Makna raa’in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya atau rakyatnya. Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk memberi nasehat kepada setiap orang yang dipimpinnya dan memberi peringatan untuk tidak berkhianat.

Maka setiap pemimpin yang keluar dari apa yang diperintahkan Allah kepadanya akan menanggung dosa. Terlebih jika rakyat hingga kelaparan, sakit, bodoh atau tak punya tempat untuk berteduh, maka ia akan mati dengan menanggung penderitaan rakyatnya di pundak. Islam adalah solusi dan sebuah sistem hidup yang dibutuhkan secara hakiki oleh manusia, sebab Islam berasal dari yang Maha Hidup dan Maha Mengatur. Wallahu a’ lam bish showab.


OPINI