Problema Guru Honorer


Oleh: Salma

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terdapat 3.357.935 guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara jumlah siswa mencapai 52.539.935. Dengan demikian, rasio rata-rata perbandingan guru dan siswa adalah 1:16. Rasio yang sudah ideal dalam pemenuhan layanan belajar.
Tetapi apabila ditinjau dari status kepegawaian, terang-benderanglah peran signifikan guru honorer. Pasalnya mayoritas guru honorer saat ini baru 1.607.480 (47,8 persen) guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan 62,2 persen sisanya masih merupakan guru honorer.

Berdasarkan Keputusan Menpan-RB Nomor 1127 Tahun 2021 untuk PPPK Guru, guru honorer yang lulus akan mendapatkan 5 tunjangan P3K 2021 sekaligus, yakni tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan lainnya. Selain itu, gaji PPPK berdasarkan Perpres No.98/2020 juga cukup menjanjikan. Mulai dari gaji Rp 1.794.900 hingga Rp 6.786.500 per bulan. (detik.com)

Pengangkatan Guru Honorer dengan Program PPPK Menegaskan Buruknya Sistem Hari Ini
Keputusan tersebut seolah menjadi angin segar bagi guru honorer. Demi mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak, para guru honorer pun berlomba-lomba mengikuti tes program PPPK ini.

Baca juga  BLT Bagi Pekerja Swasta, Tepatkah?

Sayangnya, untuk lulus menjadi guru PPPK tidak semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa syarat harus dipenuhi terlebih dahulu jika ingin mengikuti tes tersebut. Diantaranya pendaftar haruslah merupakan guru honorer di sekolah negeri maupun swasta (termasuk guru eks-Tenaga Honorer Kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK di tahun sebelumnya). Selain itu, pendaftar juga harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dan yang terakhir adalah merupakan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Selain dari syarat seleksi yang sulit, Pengangkatan guru honorer yang harus lewat seleksi pun menuai kritikan. Contohnya saja, kritik dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho. Dia berpandangan proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK seharusnya dilakukan berdasarkan masa pengabdian seseorang sebagai guru. Menurutnya, guru yang telah cukup masa mengabdinya seharusnya tidak mengikuti proses seleksi lagi karena akan mengalami kesulitan bersaing dengan guru yang masih muda masa pengabdiannya.

Baca juga  Makelarman, Bikin Hidup Lu Kelar Man

“Seharusnya dilakukan pengangkatan secara langsung bukan melalui proses seleksi tapi di lihat masa pengabdiannya para guru itu,” ujar Irwan kepada wartawan, Minggu (19/9/2021).

“Mereka sudah mengabdi sangat lama dan mereka mengajar itu di pelosok-pelosok daerah, seharusnya itu menjadi perhatian pemerintah,” katanya. (nasional.sindonews.com)

Hal ini tidak serta merta diucapkan begitu saja. Karena faktanya, proses seleksi di lapangan memang sangat memilukan. Beberapa video yang beredar di media sosial menayangkan beberapa guru honorer yang sudah tua tapi masih harus berjuang mengikuti tes PPPK ini. Ada yang harus menggunakan kursi roda, ada yang harus dipapah memasuki ruangan karena stroke yang dideritanya, dan beberapa juga sudah tak mampu membaca soal dikarenakan kondisi mata yang mulai rabun.
Betapa menyayat hati menyaksikannya, di usia senja mereka seharusnya sudah tak berjuang sekeras itu. Setelah mengabdikan diri di dunia pendidikan bertahun-tahun lamanya, mereka seharusnya mendapatkan gaji secara layak tanpa embel-embel mengikuti tes terlebih dahulu.

Baca juga  Politik Dinasti Bukan Sekedar Anomali Demokrasi

Sistem Khilafah Mendukung Pembiayaan Pendidikan Secara Maksimal
Kondisi ini sangat berkebalikan dengan sistem khilafah yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar publik. Selain itu, sistem khilafah juga memiliki sistem politik-ekonomi yang mendukung pembiayaan pendidikan secara maksimal.

Dalam sistem Islam pendidikan adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi negara. Negara tidak hanya menyediakan tenaga pengajar profesional, tetapi juga menetapkan gaji yang layak bagi para guru. Gaji guru bahkan melampaui kebutuhan guru. Khalifah Umar bin Khathtab ra. Pernah menggaji guru-guru sebanyak 15 dinar. Jika dirupiahkan harganya setara dengan 51 juta per bulan.

Di bawah kepemimpinan Islam juga tidak ada perbedaan antara guru PNS dan honorer. Semua guru dimuliakan dalam Islam, semua guru yang melayani pendidikan di instansi negara berstatus sebagai Pegawai Negeri yang mendapat gaji dari baitulmal.

Terbukti, hanya sistem khilafahlah yang mampu menyejahterakan kehidupan guru. Wallahu a’lam bi ash showwab


OPINI