Prank Tahun Baru 2021


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
(Institut Literasi dan Peradaban)

Memasuki tahun 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengajak para ASN untuk tetap semangat dan fokus dalam peningkatan kinerja di tahun 2021. Meskipun memang saat ini Indonesia masih menghadapi pandemi covid-19.

“Seluruh pegawai pemerintah di pusat dan daerah agar menghilangkan pola pikir linier, monoton, dan keluar dari zona nyaman dengan membuat terobosan-terobosan baru yang inovatif,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa KemenPANRB akan terus berusaha mewujudkan birokrasi yang dinamis dan berkelas dunia dan meminta agar ASN dapat melahirkan terobosan-terobosan yang inovatif. Sebab tahun 2021 menurutnya adalah tahun yang penuh tantangan . Sehingga ASN harus adaptif menyikapi perubahan. Termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menuju transformasi digital pemerintahan (okezone.com, 1/1/2/2021).

Sebenarnya bukan masalah harus melek teknologi yang jadi persoalan hari ini. Sebab, kemajuan IPTEK tak akan bisa dihindari, hal itu adalah sebuah keniscayaa dan semua akan bisa beradaptasi dengannya. Kita lihat pandemi ini saja, meskipun terkesan lambat namun kini setiap orang tak asing lagi dengan istilah online atau daring.

Tantangan hari inipun yang butuh penyelesaian cepat adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan di masa pandemi , tak hanya untuk PNS namun juga seluruh rakyat Indonesia? Kebijakan yang berubah-ubah dan ketidakpastian inilah yang makin menjauhkan kondisi sejahtera. Lantas untuk apa melek IPTEK namun indeks kesejahteraan justru menurun?

Baca juga  Indonesia-China Makin Mesra, Rakyat Makin Merana?

Di akhir tahun 2020, pemerintah berencana meningkatkan standar gaji pegawai negeri sipil (PNS) menjadi minimal Rp 9 juta. Namun, begitu 2021, Tjahjo Kumolo, memastikan, rencana tersebut belum akan terealisasi. “Karena adanya pandemi Covid-19, maka prioritas keuangan negara beralih untuk kebutuhan terkait subsidi infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial. Maka peningkatan bertahap atas kesejahteraan ASN tertunda dan kami mohon maaf apabila ini belum bisa terpenuhi pada tahun anggaran 2020 atau 2021,” tuturnya dalam video virtual, dikutip Kamis (kontan.co.id,31/12/2020).

Padahal Presiden Joko Widodo di tahun yang sama sudah mengatakan jika ada dana sebesar 11 trilyun untuk penanganan pandemi, apakah dana itu menguap? Mengingat hingga hari ini pandemi tidak menemui titik terang kapan berakhir. Penguasa telah sukses buat Prank bagi rakyatnya!

Kesejahteraan bukan hanya soal sandang, pangan, papan namun juga pemenuhan fitrah manusia sebagai makluk sosial, namun bagi PNS bisa dipecat Jika terlibat organisasi terlarang. Padahal katanya ini negara demokrasi yang menjunjung tinggi berserikat dan berpendapat. Anehnya, yang dimaksud dengan organisasi terlarang bukan yang jelas-jelas berideologi terlarang, tapi organisasi Islam. Jelas ini ada sentimen pribadi, sebab sanksi pemecatan samasekali tak bisa dibenarkan. Benarkan seseorang yang ingin kuat memegang agamanya mampu berpengaruh negatif pada kinerja ASNnya?

Baca juga  Pendidikan Seks Usia Dini, Bagaimana Islam Memandang?

Kemudian yang terbaru guru tak bisa menjadi ASN, status mereka menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN saja belum tentu terjamin kesejahteraannya, apalagi yang statusnya kontrak. Lantas, apakah mereka tak berhak sejahtera?

Tjahjo meminta kepada seluruh PNS agar dapat memahami penundaan penyesuaian yang berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan manfaat pensiun akibat pandemi Covid-19 dan berharap agar peningkatan kesejahteraa dapat dilakukan setelah masa pandemi usai.

Kata sejahtera makin nisbi, semua diminta bersabar hingga pandemi berakhir. Bagaimana bisa berharap hal itu jadi kenyataan? dilansir dari Kompas.com, 28 Desember 2020, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, memberlakukan larangan masuknya warga negara asing (WNA) dari seluruh negara ke Indonesia pada 1-14 januari 2021, karena munculnya varian mutasi baru virus corona yang memiliki daya tular yang sangat cepat.

Baca juga  KOMUNIS DAN LGBT DIKAJI, SYARIAT ISLAM DIBUNGKAM

Kemudian muncul berita kedatangan 1.771 penumpang WNA di Bandara Soekarno Hatta (metro.tempo.co, 1/1/2021). Maka mana yang bisa dipercaya, jika setiap kali mengumumkan kebijakan kemudian esoknya susah diingkari? Jika ini berbicara negara bukankah artinya negara sedang bermain-main dengan nasib rakyat?

Kita butuh standar yang pasti soal kata sejahtera, baik definisi maupun teknik mewujudkannya, bukan soal melek IPTEK namun terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat orang perorang. Demokrasi yang menjadi sistem politik hari ini belum mampu mewujudkan itu, sebab asasnya sekular. Terlebih didukung dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana negara bukan penjamin satu-satunya melainkan ada korporasi.

Pembangunan ala korporasi tak akan menyentuh rakyat, sekali lagi asas sangat berpengaruh. Mereka hanya butuh profit, sementara urusan rakyat tidak semuanya harus menghasilkan profit. Hanya satu yang pasti yaitu aturan syariat, sebab berasal dari Allah Sang Pencipta manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Wallahu a’ lam bish showab.