PPKM : Penanganan Pandemi Sebabkan Konflik Masyarakat?


Oleh : Rubiah Lenrang (Praktisi Kesehatan)

Sejumlah konflik antara anggota masyarakat hingga antara warga masyarakat dan tenaga kesehatan mewarnai kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kesehatan Masyarakat). Krisis sosial ini bukan hanya terjadi setelah PPKM Darurat diberlakukan tetapi sudah terjadi sejak tahun lalu saat wabah mulai melanda Indonesia. Masih lekat dalam ingatan kita berita beberapa tenaga kesehatan diusir dari kontrakan mereka karena disinyalir adanya stigma negatif dari masyarakat.

Sebagaimana pula yang diberitakan dalam Kompas.com, 24/7/2021, sejumlah tim pemakaman jenazah pasien Covid-19 BPBD Jember menjadi korban amukan warga saat mengirim jenazah ke Desa Jatisari, Kecamatan Pakusari, Jember. Mereka dihadang lalu dilempar dengan batu serta dipukul oleh sejumlah warga. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 17 Juli 2021. Saat itu, tim pemakaman mendapat permintaan dari camat dan warga untuk mengantar jenazah dari RSD dr Soebandi ke Desa Jatisari. Ketika jenazah tiba di lokasi, sudah banyak warga yang menunggu. Warga berupaya mengambil paksa jenazah untuk dimandikan. Petugas telah memberitahu bahwa pasien meninggal karena Covid-19, tapi tak dihiraukan. Karena situasi tidak kondusif, tim pemakaman memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, ada sejumlah warga yang mengadang hingga melakukan pelemparan, pemukulan, dan berusaha membanting tim relawan.

Konflik sesama warga terjadi pula di Kabupaten Toba, Sumater Utara, seorang pasien terinfeksi covid-19 diminta aparat desa melakukan isolasi mandiri di sebuah gubuk di dalam hutan yang jauh dari desa, Beberapa hari di sana ia merasa depresi dan memutuskan kembali ke rumah. Namun tingkahnya yang memeluk beberapa orang agar tertular Covid-19 membuat warga tidak terima. Hal ini diduga memicu kemarahan warga pada pasien hingga mengamuk. Peristiwa ini telah ditangani oleh pihak kepolisian setempat (Kompas.com, 25/07/2021).

Baca juga  Kemelut Finansial, Tangguhkah Sistem Ekonomi Kita?

Rekaman video yang memperlihatkan seorang anggota polisi adu mulut dengan pemilik angkringan viral di media sosial. Kejadian tersebut diketahui terjadi di Jalan Imam Bonjol, Bandar Lampung, saat petugas gabungan dari Satgas Covid-19 melakukan patroli pelaksanaan PPKM. Dalam video tersebut, terlihat anggota polisi awalnya membentak pemilik angkringan yang diduga telah melanggar jam operasional saat PPKM.

Tersinggung dengan perkataan polisi tersebut, pemilik angkringan kemudian naik pitam dan membalas perkataannya dengan nada tinggi. “Tangkap saya Pak! Saya enggak kriminal, Pak! Tangkap saya, Pak! Saya enggak jual narkoba di sini! Penjarain saya, Pak!” kata pria itu. “Bapak jangan… pakai seragam jadi nindas-nindas rakyat. Saya di sini cari makan Pak, bayar anak buah, bayar anak sekolah,” tambahnya (Kompas.com, 12/07/2021).

Beberapa peristiwa ini menunjukkan minimnya pemahaman masyarakat terkait Covid-19. Hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya edukasi tentang Covid-19 ke masyarakat. Mulai dari bagaimana sifat penularan virus, pencegahan, hingga penanganannya.

Kurangnya kepercayaan masyarakat disebabkan berita hoax yang menganggap bahwa Covid-19 hanyalah sebuah konspirasi. Padahal jika dilihat faktanya, seluruh dunia sedang mengalami hal yang sama dan masih berusaha untuk keluar dari pandemi ini. Bahkan sampai sekarang, belum ada negara yang mendapatkan keuntungan dari wabah ini. Adapun tenaga kesehatan yang dianggap mengcovidkan, sungguh hal demikian tidaklah masuk akal melihat jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal sebab Covid-19 sangat tinggi.

Baca juga  Sertifikasi wawasan Kebangsaan Da'i: Ajang Bungkam Sikap Kritis?

Selain itu, kebijakan pemerintah yang kadang membuat bingung masyarakat yang bisa berefek pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Misalnya saja, PPKM diterapkan sementara warga asing bebas masuk ke dalam negeri. Dan beberapa kebijakan lain yang dianggap bahwa pemerintah cenderung tak berpihak pada rakyat dan tidak serius dalam menangani pandemi.

Di samping itu, kondisi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi akibat wabah dan penerapan PPKM menjadikan emosi masyarakat juga cenderung tak terkendali.

Sosiolog Universitas Nasional, Sigit Rohadi menilai minimnya hak jaminan bagi kebutuhan masyarakat dalam menjalani aturan PPKM yang diperpanjangan akan berdampak pada konflik di lapangan. PPKM Darurat itu sebagai kebijakan setengah hati yang dibuat pemerintah. Karena pemerintah belum bisa tegas untuk memilih prioritas antara pertimbangan ekonomi atau kesehatan. Maka kebijakan itu multitafsir antara pernyataan pejabat di pusat dan di lapangan. Sehingga dilapangan terjadi keributan, tindakan kekerasan dalam menerjemahkan keinginan pusat (Suara.com, 21/7/2021).

Bencana atau kondisi tidak normal ini mengakibatkan kejenuhan yang mendorong perilaku yang tidak rasional dan cenderung emosional. Ditambah lagi tatanan kehidupan yang sekuleristik dan krisis multidimensi yang dialami sebelum wabah dan makin diperparah dengan adanya pandemik.

Namun, kita tetap harus berfikir jernih agar bisa keluar dari musibah ini. Siapapun wajib berperan serta memutuskan rantai penularan Covid-19 dengan disiplin 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan), mendapat vaksinasi dan terbuka untuk 3 T yakni testing (tes), tracing (telusur), dan treatment (tindak lanjut).

Baca juga  Potensi Garam Lokal Butuh Dukungan Sistem

Edukasi akan 5M dan 3T ini harus digencarkan dan diterapkan di tengah masyarakat dengan cara yang manusiawi. Misanya saja penerapan 5 M yang membutuhkan masker, sabun atau handsanitiser, dan daya imun yang kuat. Daya imun didapatakan dari nutrisi atau asupan gizi yang seimbang. Dalam kondisi yang normal saja manusia membutuhkan asupan gizi seimbang, apalagi kalau kondisi wabah seperti ini. Nah, dengan adanya kebijakan PPKM tentu seharusnya dibarengi pula dengan pemenuhan nutrisi masyarakat tanpa pandang bulu. Tentu edukasi tentang Covid-19 dan pemenuhan kebutuhan rakyat ini tentu diharapkan bisa mengurangi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana kisah yang sangat masyhur, Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang rela memikul karung gandum untuk diantarkan kepada seorang janda dan anaknya yang sedang kelaparan. Sosok pemimpin yang takut jika ada satu warga yang tak terpenuhi kebutuhannya. Sebab ia tahu bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat adalah tanggung jawabnya.

Pemimpin yang baik adalah yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Pemimpin yang seperti dalam doa Rasulullah SAW, “Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia.” (HR Muslim dan Ahmad).